Pengusaha Truk di Kaltim Dilema Hadapi Aturan ODOL 2026, Ini Harapan Mereka ke Pemerintah

Ia sangat berharap ada keputusan melegakan dari pemerintah pusat terkait penetapan tarif batas atas dan batas bawah untuk jasa angkutan logistik ini.

“Asosiasi beberapa kali menahan para anggota untuk tidak bereaksi, terutama setelah mengalami kelelahan akibat antrian solar yang panjang dan berbagai unjuk rasa sebelumnya, ditambah lagi kebijakan ini,” pungkasnya.

Sebelumnya diberitakan, Pelaksana Tugas Dishub Kaltim, Irhamsyah menjelaskan terkait razia kendaraan kelebihan dimensi dan muatan atau ODOL.

ODOL sendiri ditegaskannya bahwa persoalan keamanan dan ketertiban para pengguna jalan mesti menjadi prioritas utama.

Ruas jalan di Kaltim menurutnya mesti bebas dari kendaraan yang kelebihan muatan dan dimensi agar tidak membahayakan pengendara lain.

Baca juga: Pembangunan Terminal Barang Km 13 Balikpapan Dipercepat, Solusi Atasi Macet dan Truk ODOL

“Sosialisasi sudah berjalan sejak 10 Juni dan akan berakhir 30 Juni,” sebutnya, Sabtu (28/6/2025) lewat pesan singkatnya.

Menurut Irham, persoalan ODOL memang berdampak pada jalan rusak, pemborosan bahan bakar, hingga mengakibatkan umur produktif kendaraan yang dapat berkurang.

“Program Nasional menarget tahun 2026, transportasi darat bersih dari ODOL yang melintas, ya kami di Pemprov Kaltim juga bersiap menyukseskan program ini,” terangnya.

Sosialisasi yang sudah berjalan, ia menekankan ke arah pembinaan dan peringatan yang diberikan bagi kendaraan-kendaraan ODOL.

Kesadaran keselamatan bersama pengguna jalan hingga ketahanan infrastruktur juga ditekankannya.

Baca juga: Pembangunan Terminal Barang Km 13 Balikpapan Dipercepat, Solusi Atasi Macet dan Truk ODOL

Kendaraan ODOL, sebut Irham, memang terbukti jadi salah satu faktor rusaknya jalan-jalan di Kaltim, baik jalan berstatus nasional, provinsi maupun kabupaten/kota.

Tentu banyak biaya yang dikeluarkan jika memperbaiki jalanan yang rusak, hingga kelancaran distribusi logistik di Kaltim.

“Jalan rusak juga bisa membahayakan keselamatan pengguna jalan lain, kelancaran distribusi juga tentu berdampak,” tegasnya.

Program yang sudah dicanangkan ini, tentu diharapkan Dishub Kaltim untuk masyarakat yang memiliki armada hingga pelaku usaha logistik bisa menaati aturan yang ada.

“Peraturan atau regulasi ini diharap harus ditaati, agar jalan kita, tertib dan layak,” tandasnya. (*)

Ikuti berita populer lainnya di Google News, Channel WA, dan Telegram.