OIKN dan BPVP Samarinda Sinergi Latih Masyarakat Prasejahtera Menuju IKN Bebas Kemiskinan 2035

TRIBUNKALTIM.CO, NUSANTARA - Kedeputian Sosial Budaya dan Pemberdayaan Masyarakat Otorita Ibu Kota Nusantara (OIKN) terus memperkuat komitmen dalam mendorong kesejahteraan masyarakat melalui program pemberdayaan masyarakat prasejahtera.

Salah satu langkah konkretnya adalah pelaksanaan Rapat Tindak Lanjut Persiapan Kegiatan Pemberdayaan Masyarakat Prasejahtera (Masyarakat Berpenghasilan Rendah) yang digelar oleh Direktorat Pemberdayaan Masyarakat.

Melalui rapat tersebut, OIKN menegaskan target jangka panjang untuk mewujudkan 0 persen masyarakat miskin di kawasan sekitar IKN pada tahun 2035. Untuk mencapai tujuan ini, OIKN tidak bekerja sendiri.

Mereka menggandeng berbagai pihak lintas sektor termasuk pemerintah daerah, kelurahan, desa, serta Balai Pelatihan Vokasi dan Produktivitas (BPVP) Samarinda.

Langkah awal dilakukan dengan pengumpulan data dari perangkat desa yang bersinggungan langsung dengan calon penerima manfaat.

Baca juga: Menuju Nol Persen Kemiskinan di IKN 2035, OIKN Dorong Pemberdayaan Masyarakat Prasejahtera

“Tadi Pak Lurah dan Bu Lurah baik yang pemaluan kemudian yang di Sepaku kemudian tiga sekdes tadi itu sudah memberikan data dan informasi yang jelas tadi,” ujar Direktur Pemberdayaan Masyarakat OIKN, Conrita Ermanto, Kamis (17/7/2025)

Lahan yang didata meliputi Tanah Kas Desa (TKD), Tanah Kas Kelurahan (TKK), serta tanah ADP yang dialokasikan dan diplotkan secara khusus.

Lahan ini rencananya akan dimanfaatkan oleh masyarakat prasejahtera dalam skema pengembangan agroforestry di bidang pertanian, dengan fokus pada perkebunan, peternakan, dan perikanan.

OIKN memastikan bahwa pelatihan terhadap pengolahan lahan akan difasilitasi secara optimal melalui kerja sama dengan BPVP Samarinda.

“Ini yang akan kita latih nantinya, berkaitan sama dengan balai, yaitu balai pelatihan fokasi dan produktivitas Samarinda.” ucapnya.

Baca juga: OIKN Minta Pemilik Penginapan Perketat Aturan Cegah Prostitusi di IKN Nusantara Kaltim

Kepala BPVP Samarinda, Eka Cahyana Adi, melalui tiga staf yang diutus menghadiri rapat, menyatakan kesiapan penuh untuk mendukung program ini.

Skema pelatihan akan dibiayai melalui berbagai sumber, termasuk APBN, dana Kementerian Ketenagakerjaan, serta kemungkinan pembiayaan bersama antar lembaga.

“Ini yang kita akan lakukan kolaborasi bersama.” tuturnya.

Lalu, OIKN juga merencanakan pembentukan dasar hukum kerja sama ini dalam bentuk nota kesepahaman (MoU) dengan Kementerian Ketenagakerjaan RI, guna memperkuat sinergi dan menjamin keberlangsungan program pemberdayaan ke depan.

“Dengan kita kolaborasi seperti ini, itu akan kita wujudkan sebuah payung hukum MOU yang tidak beberapa lama lagi kita akan ajukan sedang di mejanya Pak Menteri, itu ditandatangani MOU antara Otoritas Ibu Kota Nusantara dan Menteri Tenaga Kerja Republik Indonesia.” pungkasnya. (*)

Ikuti berita populer lainnya di Google News, Channel WA, dan Telegram.