Didemo Pekerja Pariwisata, Dedi Mulyadi: Semakin Jelas Study Tour Itu Cuma Piknik

TRIBUNKALTIM.CO - Didemo pekerja pariwisata soal larangan study tour, Dedi Mulyadi: Semakin jelas study tour itu cuma piknik.

Ribuan pekerja pariwisata, mulai dari sopir bus, kernet, hingga pelaku UMKM, menggelar demonstrasi di depan Gedung Sate pada Senin (21/7/2025). 

Mereka mendesak Gubernur Jawa Barat Dedi Mulyadi mencabut poin ketiga dalam Surat Edaran (SE) Gubernur Jabar Nomor 45/PK.03.03/KESRA yang memuat larangan kegiatan study tour. 

Dalam poin ketiga SE Gubernur Jabar tersebut, Dedi Mulyadi secara tegas melarang sekolah melakukan kegiatan yang dianggap dapat menjadi beban bagi orangtua, salah satunya yakni kegiatan piknik atau study tour.

Didesak aksi demonstran, Dedi Mulyadi merespons tegas.

Baca juga: Dedi Mulyadi jadi Gubernur Jawa Barat Langsung Kerja, Copot Kepsek SMAN 6 Depok karena Study Tour

Dedi Mulyadi, buka suara soal aksi demonstrasi para pekerja pariwisata yang memprotes SE Gubernur tentang larangan study tour.

Dedi Mulyadi menyampaikan bahwa aksi demonstrasi di Gedung Sate serta pemblokiran Jalan Layang Pasupati pada Senin (21/7/2025) semakin menunjukkan bahwa kegiatan study tour ini lebih menyerupai acara piknik dibandingkan kegiatan yang bersifat edukatif.

“Demonstrasi kemarin menunjukkan semakin jelas bahwa kegiatan study tour itu sebenarnya kegiatan piknik, kegiatan rekreasi. Bisa dibuktikan, yang berdemonstrasi adalah para pelaku jasa kepariwisataan,” kata Dedi dikutip dari akun Instagramnya @dedimulyadi71, Selasa (22/7/2025).

Ia menyebut, yang mengikuti demonstrasi itu tidak hanya dari Jawa Barat, tapi juga mendapatkan dukungan dari asosiasi pelaku wisata di Yogyakarta, termasuk penyedia jeep wisata Gunung Merapi.

Lindungi Orangtua dari Bebas Biaya yang Tidak Perlu

Dedi pun menegaskan, kebijakan larangan study tour diterapkan untuk melindungi para orang tua dari beban biaya yang tidak perlu, sekaligus menjaga agar proses pendidikan tetap berfokus pada pembentukan karakter dan peningkatan kemampuan belajar siswa.

“Insya Allah Gubernur Jawa Barat akan tetap berkomitmen menjaga ketenangan orangtua siswa, agar tidak terlalu banyak pengeluaran biaya di luar kebutuhan pendidikan,” ujarnya.

Menurutnya, ia tetap berpihak pada kepentingan rakyat banyak, menjaga kelangsungan pendidikan, dan mengefisienkan biaya dari hal-hal yang tidak berkaitan dengan pendidikan.

“Sikap saya akan tetap berpihak pada kepentingan rakyat banyak, menjaga kelangsungan pendidikan dan mengefisienkan pendidikan dari beban biaya yang tidak ada kaitannya dengan pendidikan karakter dan pertumbuhan pendidikan,” tegasnya.

Lebih lanjut, ia juga berharap industri pariwisata di Jawa Barat tetap berkembang, tapi dengan target wisatawan yang memang mempunyai kemampuan ekonomi untuk berwisata, bukan dengan memaksa keluarga berpenghasilan pas-pasan untuk mengikuti study tour.

“Semoga industri pariwisata tumbuh sehingga nanti yang datang berwisata itu adalah orang luar negeri, orang-orang yang punya uang dan memang murni bertujuan melakukan kepariwisataan, bukan orang-orang yang berpenghasilan pas-pasan dengan alasan study tour akhirnya dipaksa harus pergi piknik,” ujarnya.

Demo Pekerja Pariwisata terkait Larangan Study Tour

Diberitakan Tribunjabar.id sebelumnya, ribuan pekerja pariwisata, mulai dari sopir bus, kernet, hingga pelaku UMKM, menggelar demonstrasi di depan Gedung Sate pada Senin (21/7/2025). 

Mereka mendesak Gubernur Jawa Barat Dedi Mulyadi mencabut poin ketiga dalam Surat Edaran (SE) Gubernur Jabar Nomor 45/PK.03.03/KESRA yang memuat larangan kegiatan study tour. 

Koordinator aksi solidaritas para pekerja pariwisata Jawa Barat, Herdi Sudardja mengatakan, aksi itu dilakukan karena dampak dari SE yang dikeluarkan pada Mei 2025 telah menyengsarakan para sopir, kernet dan pelaku usaha pariwisata.

"Tuntutan kita itu hanya satu, cabut larangan Gubernur kegiatan studi tur sekolah. Dari sekolah di Jawa Barat ke luar Jawa Barat," ujar Herdi, di Gedung Sate, Senin (21/7/2025).

Pihaknya berharap dapat bertemu langsung dengan Gubernur Jawa Barat, Dedi Mulyadi untuk menyampaikan aspirasi secara langsung. 

Baca juga: Jelang Pelantikan Kepala Daerah, Dedi Mulyadi Bakal Larang Sekolah Gelar Study Tour, Ini Alasannya

"Kami sudah melakukan beberapa upaya, termasuk audensi, termasuk para pengusaha dari sektor transformasi pariwisata Jabar, sudah melayangkan surat yang saya dapat info ke Gubernur pada bulan Mei 2025. Saat itu tidak direspon oleh yang bersangkutan oleh Gubernur," katanya.

Herdi pun menilai jika Gubernur Jabar, tebang pilih dalam menemui masyarakat. Sebab, selama ini, Dedi Mulyadi belum pernah bertemu dengan pelaku maupun pekerja usaha pariwisata.

"Gubernur Jabar ini sepertinya ingin bertemu dan selalu memilih oligarki. Dengan si a, si b, katakanlah mau bertemu, tapi dengan pengusaha dari sektor pariwisata tidak mau bertemu," ucapnya.

Herdi pun mengancam akan menggelar aksi lebih besar, jika hari ini Dedi Mulyadi tak menemui masa aksi. 

"Kalau total yang bekerja di sektor ini di Jawa Barat sekitar 8.000. Itu yang formal. Yang informal itu sekitar 5.000. Yang berarti ada 13.000. Yang informal itu saya katakan, karena bekerja di sektor transportasi itu rata-rata informal," ucapnya. (*)

Artikel ini telah tayang di TribunJabar.id dengan judul Respons Dedi Mulyadi soal Demo Pekerja Pariwisata, Ogah Cabut Larangan Study Tour: Demi Rakyat

Ikuti berita populer lainnya di Google News, Channel WA, dan Telegram.