Syahariah Kritik Ketidakhadiran Pejabat Pemprov saat RDP, Minta Ada Koordinasi dengan Protokol

TRIBUNKALTIM.CO, SAMARINDA - Anggota DPRD Kaltim dari Fraksi Golkar yang juga duduk di Badan Musyawarah (Banmus), Syahariah Masud sempat sampaikan interupsi terkait ketidakhadiran Gubernur dalam Rapat Paripurna ke-25.

Agenda rapat penting ini di Gedung B DPRD Kaltim, Jalan Teuku Umar, Kelurahan Loa Bakung, Kecamatan Sungai Kunjang, Kota Samarinda, Kalimantan Timur (Kaltim), Senin 21 Juli 2025 tentunya harus ajang diskusi antara eksekutif dan legislatif.

Dalam rapat beragendakan penyampaian tanggapan Fraksi DPRD terhadap pendapat Gubernur Kaltim atas Nota Penjelasan Rancangan Peraturan Daerah (Raperda) tentang Penyelenggaraan Pendidikan dan Lingkungan, pejabat Pemprov minim yang hadir.

Ia bukan hanya meminta penjelasan ketidakhadiran Gubernur Kaltim, Rudy Masud dalam agenda Rapat Paripurna.

Syahariah juga berharap Sekretariat DPRD Kaltim (Sekwan) dalam menyusun jadwal agenda rapat anggota DPRD berkoordinasi dengan protokol Pemprov.

Baca juga: Anggota DPRD Kaltim Syahariah Tegur Gubernur Absen saat Rapat Paripurna, Ini Tanggapan Rudy Mas’ud

Dengan sinkronisasi jadwal rapat semestinya Gubernur atau Wakil Gubernur, atau minimal Sekda mestinya hadir.

Menurut Syahariah Masud jika ketiga pejabat ini berhalangan hadir, tentunya rapat bisa diganti pada hari lainnya.

"Sehingga perlu adanya komunikasi dengan protokol para pimpinan di Pemprov,".

Ia pun mengatakan hal ini terkait profesionalitasnya dalam kerja-kerja di DPRD, meski Gubernur Kaltim Rudy Masud sendiri mempunyai hubungan keluarga dengannya.

Namun, kritik ini ia sampaikan murni karena prinsip profesional dan menjalankan kerja-kerja kedewanan.

“Dalam paripurna saya meminta penjelasan kenapa Gubernur, Wakil Gubernur atau Sekda tidak hadir, agar yang hadir dalam forum (Staf Ahli) menyampaikan alasannya. Sehingga mengetahui bahwa Gubernur bekerja di agenda lain yang juga tak kalah pentingnya, artinya bukan pergi kemana–mana atau leha–leha,” tegasnya.

Hubungan DPRD dan Pemprov Kaltim Mesti Dekat

Lebih lanjut Syahariah Masud menekankan terkait hubungan antara DPRD dan Pemprov Kaltim dalam membahas usulan-usulan yang berkaitan dengan masyarakat.

Baca juga: Walikota Balikpapan Rahmad Masud Siap Benahi Tata Kelola Anggaran Usai Paripurna APBD 2024

Pentingnya kehadiran Gubernur, Wakil Gubernur atau Sekda dalam forum resmi membuat dinamika diskusi juga bisa hidup sebelum memutuskan terkait persoalan rakyat.

Hubungan emosional bersama legislatif mesti dekat menurut Syahariah Masud karena sama–sama bekerja untuk masyarakat.