Hari Anak Nasional 2025 di Balikpapan Kaltim, DPRD Minta Orangtua Sadar Hak Tumbuh Kembang

TRIBUNKALTIM.CO, BALIKPAPAN - Fenomena pekerja anak di Balikpapan, Kalimantan Timur masih ditemukan, bahkan ada yang dipaksa bekerja oleh orangtuanya sendiri karena alasan ekonomi.

Perlindungan dan pembinaan terhadap anak membutuhkan kesadaran keluarga, karena program pemerintah tidak akan berhasil tanpa dukungan dari lingkungan terdekat anak.

Anggota Komisi IV DPRD Balikpapan, Iim, menegaskan pentingnya peran orangtua dalam melindungi hak-hak anak.

Pernyataan ini disampaikan pada momentum Hari Anak Nasional 2025 sebagai bentuk kepedulian terhadap kondisi anak-anak di Balikpapan.

Baca juga: PKK Balikpapan Minta Peran Orangtua jadi Fondasi Utama Tumbuh Kembang Anak

Iim menilai bahwa masih banyak orangtua yang belum memahami pentingnya mendukung anak secara emosional dan membiarkan mereka bekerja di usia sekolah. 

"Kami ingin mengedukasi para ibu bahwa menyayangi anak tidak bisa diukur dari nilai saja. Anak-anak punya kelebihan lain yang harus dihargai," tegasnya, Rabu (23/7/2025). 

Ia mencontohkan kasus viral tentang seorang anak yang dimarahi ibunya karena nilai pelajaran rendah, lalu dipaksa berjualan. 

Menurutnya, peristiwa tersebut menunjukkan rendahnya pemahaman orangtua tentang hak tumbuh kembang anak.

Selain itu, Iim menemukan langsung anak-anak yang bekerja di malam hari, bahkan ada yang dipekerjakan oleh orangtuanya sendiri.

Ketika mengantar salah satu anak pulang, ibunya justru menegaskan bahwa kondisi ekonomi keluarga memaksa sang anak mencari uang.

Pemerintah Kota Balikpapan, lanjut Iim, telah menjalankan berbagai program pembinaan melalui Dinas Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak, dan Keluarga Berencana (DP3AKB).

Baca juga: 12 Pasang Sepatu Dibagikan untuk Anak Putus Sekolah saat Hari Anak Nasional di Balikpapan

Namun, keberhasilan program ini tetap sangat bergantung pada kesadaran keluarga.

Ia menegaskan bahwa ada masa di mana anak-anak tidak boleh dibebani pekerjaan karena mereka memerlukan waktu untuk belajar dan bermain.

Pemerintah juga memiliki fasilitas pendidikan formal maupun nonformal seperti Sanggar Kegiatan Belajar (SKB) untuk anak-anak yang tidak bersekolah.

"Anak-anak ini yang kelak kita andalkan di 2045. Pemerintah juga tidak kurang dalam hal pembinaan. Hanya saja, membina masyarakat tidak bisa instan, butuh waktu, tidak cukup sehari dua hari," pungkasnya. (*)