PDIP Dukung Evaluasi Seluruh Proyek di IKN Kaltim, Komisi II DPR Kaji Usulan Moratorium Pembangunan

TRIBUNKALTIM.CO - Pembangunan IKN di Kaltim terus menjadi sorotan usai usulan moratorium yang disampaikan Nasdem. 

Terkait usulan Nasdem untuk moratorium pembangunan IKN, Komisi II DPR akan mengkaji usulan tersebut. 

Bukan hanya Nasdem, kini sejumlah usulan lain juga datang dari politisi PDIP yang mendukung dilakukannya evaluasi menyeluruh atas alokasi anggaran untuk proyek-proyek di Ibu Kota Negara Nusantara (IKN) di Kalimantan Timur.

Politisi PDIP yang juga Wakil Ketua Komisi II DPR, Aria Bima menegaskan pihaknya tetap mendorong penganggaran pembangunan IKN.

Baca juga: Respons Demokrat Soal Usul NasDem Wapres Gibran Berkantor di IKN Kaltim

Selasa (22/7/2025), Aria Bima mengatakan, "Tetapi sekali lagi bahwa realokasi atau alokasi yang tidak di IKN itu tetap harus berpihak kepada sektor-sektor yang merakyat seperti sekarang Pak Prabowo galak di sektor energi, di sektor pangan, juga di sektor kesehatan." 

Legislator PDIP itu menilai pemerintahan Prabowo Subianto perlu mengedepankan pembangunan yang berbasis kepada kebutuhan mendesak, terutama yang saat ini tengah dilakukan yakni pembentukan Koperasi Merah Putih, swasembada pangan, hingga sekolah rakyat.

Karena itulah, penundaan pembangunan beberapa sektor di IKN tidak diartikan sebagai upaya menunda pemerataan. 

Menurut Aria Bima, harus ada program strategis yang dikedepankan.

"Tetap harus ada keberpihakan terhadap kawasan luar Jawa yang jujur dalam rapat-rapat komisi II sangat-sangat tertinggal, sangat-sangat jomplang," tegasnya.

 "Padahal sumber daya alamnya Papua, Sulawesi, Kalimantan kita eksploitasi untuk pendapatan nasional kita," kata Aria Bima.

"Di sisi lain kita melihat bahwa kalau toh penundaan itu dilakukan juga bisa dilihat sebagai bentuk keberpihakan terhadap realitas ekonomi saat ini, realitas sosial saat ini," tandas dia.

Komisi II DPR Kaji Usulan Moratorium Pembangunan IKN

Sementara itu, Wakil Ketua Komisi II DPR RI Bahtra Banong mengatakan, Komisi II DPR akan mengkaji usul Partai Nasdem untuk melakukan moratorium pembangunan IKN di Kalimantan Timur. 

Bahtra tak mempermasalahkan usul Partai Nasdem tersebut, tetapi wacana moratorium pembangunan IKN itu perlu dikaji dengan mendalam.

"Mungkin itu yang menjadi pandangan teman-teman Partai NasDem kemudian berinisiatif memberikan usulan-usulan agar itu dimoratorium, tapi bagi kami sih nanti akan kami lihat lebih jauh ya, perlu apa tidaknya nanti kami akan (lakukan) kajian," kata Bahtra di Kompleks Parlemen, Jakarta, Selasa (22/7/2025), dikutip dari Antara.

Politikus Partai Gerindra ini mengatakan, kajian atas wacana moratorium ini perlu mempertimbangkan pula sejumlah program-program strategis pemerintahan Presiden Prabowo Subianto lain.

"Karena memang kan kita harus pikirkan ini kan program pemerintah pusat atau program Presiden Prabowo kan program strategisnya, seperti misalnya ketahanan pangan, makan bergizi gratis, membutuhkan tentu tidak sedikit biaya," ucap dia.

Selain moratorium sementara, Komisi II DPR juga akan mengkaji usulan pemindahan ibu kota negara ke IKN perlu dimulai dari wakil presiden dengan berkantor dan menempati gedung yang sudah terbangun di Kalimantan Timur tersebut.

"Kami harus nanti melihat lebih jauh urgensinya kalau misalnya ibu kota kan ada dua usulannya tuh.

Yang pertama, meminta wakil presiden untuk berkantor di sana dalam rangka agar percepatan bisa lebih efektif," kata Bahtra.

Namun, Bahtra menegaskan bahwa pihaknya menghargai dan memandang baik usulan yang disampaikan Partai Nasdem terkait IKN tersebut.

"Jadi, kami menghormati dan menghargai apa yang menjadi usulan dari sahabat-sahabat dari Partai Nasdem dan itu bagus-bagus aja. Kan namanya usulan kan pasti bagus-bagus saja," kata dia.

Nasdem Usulkan Moratorium IKN

Diberitakan sebelumnya, Partai Nasdem meminta pemerintah untuk melakukan moratorium atau menunda sementara pembangunan Ibu Kota Nusantara (IKN), jika Keppres pemindahan ibu kota tak kunjung diteken oleh Presiden Prabowo Subianto.

Wakil Ketua Umum Partai Nasdem Saan Mustopa menilai, pemerintah harus menyesuaikan arah pembangunan IKN sesuai dengan kemampuan fiskal yang ada.

"Jika IKN belum dapat ditetapkan sebagai Ibu Kota Negara, pemerintah segera melakukan moratorium sementara sembari menyesuaikan arah pembangunan IKN dengan kemampuan fiskal dan prioritas nasional," ujar Saan di Nasdem Tower, Jakarta Pusat, Jumat (18/7/2025).

Saan memaparkan, pemerintah perlu mempertimbangkan kesediaan anggaran dan kondisi politik saat ini.

Selain itu, pemerintah juga dapat menggunakan IKN sebagai Ibu Kota Provinsi Kalimantan Timur, dan menegaskan kembali Jakarta sebagai Ibu Kota Negara dengan merevisi Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2022 tentang Ibu Kota Negara.

"Langkah ini sekaligus menghentikan polemik tentang status IKN sekaligus memastikan infrastruktur yang ada tidak mangkrak atau telantar. Jakarta dapat tetap dipertahankan sebagai Ibu Kota Negara hingga semua persiapan administrasi, infrastruktur, dan kebijakan lokasi ASN benar-benar matang," kata Saan.

Kemudian, Saan mengungkit negara yang sedang melakukan efisiensi anggaran saat ini.

Menurut dia, pemerintah dapat menyesuaikan ketersediaan anggaran dengan pelaksanaan berbagai proyek strategis nasional (PSN) dan diharapkan melakukan penyesuaian terhadap program pembangunan infrastruktur IKN.  

Saan melanjutkan, infrastruktur yang telah terbangun di IKN perlu segera diaktifkan untuk menghindari potensi pemborosan anggaran.

"Jadi saya ingin tegaskan begini, kita kan ada efisiensi, ada keterbatasan anggaran, pemerintah punya program-program strategis yang harus tetap berjalan, jangan sampai juga nanti IKN kan sudah keluar banyak uang juga," kata Saan.

"Nah, menyimbangkan antara beban negara yang besar dan IKN tetap jalan ini juga menjadi salah satu pandangan yang akan disampaikan," imbuh dia.

Baca juga: Alasan Nasdem Desak Moratorium IKN dan Usulkan Jadi Ibu Kota Kaltim, Golkar: harus Dihitung Betul

(*)

Ikuti berita populer lainnya di saluran berikut: Channel WA, Facebook, X (Twitter), YouTube, Threads, Telegram

Artikel ini telah tayang di kompas.com dan Tribunnews.com dengan judul Politisi PDIP Dukung Evaluasi Menyeluruh Proyek-proyek di IKN