Nasdem Minta Gibran Segera Pindah ke IKN, Pembangunan sudah Habiskan Anggaran Rp 130 Triliun

TRIBUNKALTIM.CO - Proyek pembangunan IKN Kaltim telah menelan anggaran lebih dari Rp 130 Triliun namun hingga saat ini status sebagai Ibu Kota Negara masih belum ada penetapan resmi. 

Nasdem mengusulkan dua opsi terkait IKN Kaltim agar pembangunan yang telah menelan anggaran besar tersebut tidak mubazir.

Salah satu usulannya adalah mendorong Wakil Presiden (Wapres) Gibran Rakabuming Raka dan sejumlah Kementerian agar berkantor di IKN Kaltim.

Selain itu, Fraksi Partai NasDem mendesak Presiden Prabowo Subianto segera menerbitkan Keputusan Presiden (Keppres) tentang penetapan IKN sebagai Ibu Kota Negara. 

Baca juga: Jokowi Tanggapi soal Upacara HUT Ke-80 RI Tidak Digelar di IKN

Ketua Komisi II DPR RI dari Fraksi NasDem, Rifqinizamy Karsayuda, menegaskan bahwa langkah hukum dan administratif sangat dibutuhkan untuk memastikan IKN benar-benar aktif sebagai pusat pemerintahan baru.

Minggu (20/7/2025), Rifqi mengatakan, "Ada dua opsi yang disampaikan secara resmi oleh DPP Partai NasDem. 

Opsi pertama adalah mendesak Presiden Prabowo Subianto segera menerbitkan Keppres terkait IKN sebagai Ibu Kota Negara." 

Menurut Rifqi, penerbitan Keppres tersebut merupakan amanat dari Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2022 tentang IKN. 

Tanpa Keppres itu, status IKN secara hukum belum sah berfungsi sebagai ibu kota.

"Aktif tidaknya IKN sebagai Ibu Kota Negara dasarnya adalah Keppres," tegasnya.

Sebagai tindak lanjut, NasDem juga menyarankan agar Wakil Presiden dan sejumlah kementerian/lembaga mulai dipindahkan dan berkantor di IKN, untuk menunjukkan komitmen nyata terhadap pemindahan ibu kota.

"Kenapa opsi ini kami sampaikan? Karena IKN telah menelan anggaran lebih dari Rp130 triliun dari APBN," jelas Rifqi.

Rifqi menambahkan, secara infrastruktur, kawasan IKN saat ini sudah cukup siap.

Setidaknya, ada fasilitas yang bisa menampung lebih dari 10 ribu aparatur sipil negara (ASN).

Namun, ia mengingatkan, apabila Presiden tak segera mengambil keputusan, infrastruktur yang telah dibangun itu bisa menjadi beban baru akibat biaya operasional yang tinggi namun tidak digunakan secara optimal.