Transportasi Massal BTS Butuh Rp60 Miliar per Trayek, Pemkot Samarinda Pilih Bangun Sistem Dulu

TRIBUNKALTIM.CO, SAMARINDA - Pemerintah Kota Samarinda memutuskan untuk menunda implementasi layanan transportasi massal skema Bus by The Service (BTS), dengan alasan kebutuhan subsidi yang besar serta kesiapan sistem yang belum matang.

BTS adalah skema layanan transportasi massal berbasis bus yang dioperasikan oleh swasta namun disubsidi pemerintah untuk memastikan tarif yang terjangkau bagi masyarakat.

Walikota Samarinda, Andi Harun, menegaskan bahwa satu trayek BTS memerlukan subsidi hingga Rp60 miliar per tahun dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD).

Jumlah itu dianggap terlalu tinggi jika diterapkan secara tergesa, tanpa perhitungan menyeluruh terhadap kapasitas fiskal, kesiapan infrastruktur, serta sistem pendukung transportasi publik.

“Transportasi massal yang murah itu mengakibatkan meningkatnya angka subsidi. Kita harus menyesuaikan dengan kemampuan fiskal kita. Satu trayek saja di Samarinda itu butuh subsidi Rp60 miliar. Kita tidak bisa serta-merta ikut seperti daerah lain,” ujarnya, Selasa (30/7/2025).

Baca juga: Yono Suherman Soroti Kesenjangan Transportasi Balikpapan, DPRD Dorong Percepatan Sistem BTS

Pernyataan tersebut disampaikan usai rapat bersama Dinas Perhubungan Samarinda terkait pemaparan rencana BTS.

Menurut Andi Harun, banyak aspek teknis yang belum terpenuhi untuk memastikan keberhasilan program, mulai dari jalur khusus, marka jalan, hingga penertiban parkir liar dan juru parkir (jukir).

“Kalau sekadar pencitraan, bagus. Tapi suatu hari bisa jadi boomerang yang krusial. Pertanyaannya, apakah di Samarinda kalau ada bus hari ini, macet berkurang? Nggak bisa. Busnya juga akan terhambat macet. Jalur khusus bus belum ada, marka jalan belum dibangun, parkir liar dan jukir belum ditertibkan,” jelasnya.

Ia menekankan pentingnya membangun sistem transportasi yang terintegrasi dan berkelanjutan, termasuk integrasi moda seperti ojek online, angkot, dan jalur pedestrian.

Baca juga: Balikpapan Dorong Warganya Gunakan Transportasi BTS, Kurangi Macet dan Emisi Karbon

“Bus by the service itu harus ditentukan jam berangkatnya, jam tibanya. Kalau kena macet, semua jadwal rute akan berantakan. Apalagi sekarang era viral. Salah satu bumerangnya muncul kalau kita tidak memperkuat sistemnya,” katanya.

Andi Harun juga menyarankan agar Pemkot Samarinda mengembangkan sistem transportasi sendiri, bukan melalui vendor luar. 

Hal ini dinilai akan lebih efisien, mirip seperti konsep DAMRI dengan sistem dan armada lokal.

“Kalau kita kembangkan sendiri pasti jauh lebih efisien. Tinggal kita inovasi atau replikasi sistemnya, kita bangun sistem sendiri, beli busnya jadi murah. Karena vendor pihak ketiga yang datangkan bus, lalu servisnya kita bayar. Jadi busnya bukan punya kita, sistemnya bukan punya kita,” imbuhnya.

Baca juga: Desain Bus SAUM Sistem BTS Pakai Motif Khas Balikpapan, Mulai Beroperasi Agustus 2024

Kondisi geografis dan keterbatasan infrastruktur jalan di Samarinda juga menjadi alasan mengapa skema BTS belum tentu cocok diterapkan saat ini.

“Bisa jadi BTS efektif di kota besar, tapi belum tentu efektif di Samarinda. Luas jalan terbatas, putarannya pendek. Jadi ini semua harus kita hitung dari sisi teknis, sosial, dan pembiayaan,” tandasnya.