Pemerintah Didesak Umumkan Identitas 1.161 Penerima Amnesti Selain Hasto, ICW: Publik Berhak Tahu

TRIBUNKALTIM.CO - Siapa saja 1.161 penerima amnesti dari Presiden Prabowo Subianto selain Sekretaris Jenderal PDI Perjuangan, Hasto Kristiyanto?

Saat ini DPR hanya mengumumkan nama terdakwa kasus suap komisioner KPU, Hasto Kristiyanto sebagai penerima amnesti.

Sedangkan identitas penerima amnesti lainnya tidak disebut.

Indonesia Corruption Watch (ICW) pun mendesak pemerintah dan DPR RI untuk mengungkap identitas 1.161 penerima amnesti tersebut.

Baca juga: Jokowi Tanggapi Keputusan Prabowo Beri Abolisi untuk Tom Lembong dan Amnesti untuk Hasto

Desakan ini muncul setelah Presiden Prabowo Subianto mengajukan pengampunan hukum terhadap total 1.162 orang, yang telah disetujui DPR dalam rapat konsultasi di Senayan, Jakarta, pada Rabu, 31 Juli 2025.

Peneliti ICW, Almas Sjafrina, menyatakan bahwa publik berhak mengetahui siapa saja penerima pengampunan tersebut dan perkara apa yang mereka hadapi.

“Ini kan yang mendapatkan amnesti bukan hanya Hasto Kristiyanto ya, tapi ada 1.161 orang lain yang kita tidak tahu ini siapa mereka dan kasusnya apa,” ujar Almas dalam konferensi pers daring, Jumat (1/8/2025).

ICW menekankan pentingnya transparansi, terutama jika sebagian penerima amnesti terlibat dalam kasus korupsi.

“Apakah kemudian Hasto Kristiyanto adalah satu-satunya terdakwa atau terpidana atas korupsi yang masuk dalam list penerimaan amnesti, atau sebetulnya ada nama-nama lain di kasus korupsi?” lanjutnya.

Menurut ICW, keterbukaan informasi mengenai identitas dan jenis perkara para penerima amnesti sangat krusial untuk mencegah potensi penyalahgunaan kewenangan.

“Kalau itu terkait kasus korupsi, ini sangat menuntut keras agar nama-nama dan kasusnya dibuka ke publik, sehingga menjadi terang siapa penerima manfaat dari kebijakan pemberian amnesti dan abolisi,” tegas Almas.

Selain amnesti terhadap 1.162 orang, Presiden Prabowo juga mengajukan abolisi terhadap Thomas Trikasih Lembong, mantan Menteri Perdagangan yang divonis dalam kasus korupsi impor gula.

Kedua surat tersebut telah disetujui DPR dan menjadi bagian dari kebijakan pengampunan hukum yang kini menuai sorotan publik.

Baca juga: 2 Eks Penyidik KPK Kecewa Amnesti dan Abolisi Prabowo Buat Hasto dan Tom Lembong, Bukan Tanpa Alasan

Politik Pengampunan Buka Banyak Tanda Tanya

Pemberian abolisi dan amnesti oleh Presiden Prabowo Subianto dilakukan menjelang peringatan Hari Kemerdekaan RI ke-80. Pemerintah menyebut kebijakan ini sebagai langkah rekonsiliasi nasional untuk menghapus dikotomi antara kawan dan lawan politik, serta memperkuat persatuan bangsa.