Gibran Pernah Pakai Pin One Piece, Kini Bendera Bajak Laut Topi Jerami Disorot, Pakar: Bukan Melawan

"Kita juga mendeteksi dan juga dapat masukan dari lembaga-lembaga pengamanan intelijen, memang ada upaya-upaya namanya untuk memecah belah persatuan dan kesatuan bangsa," kata Dasco ditemui di Kompleks Parlemen Senayan, Jakarta pada Kamis, 31 Juli 2025, malam.

Menurut Dasco, pihaknya menerima masukan dari sejumlah lembaga intelijen yang menyebutkan bahwa kemunculan simbol-simbol tersebut diduga mengindikasikan adanya gerakan sistematis untuk memecah belah persatuan dan kesatuan bangsa.

Dasco pun mengimbau masyarakat agar tidak mudah terprovokasi dengan simbol-simbol atau gerakan yang dapat mengancam keutuhan bangsa.

Dia menekankan pentingnya menjaga solidaritas nasional di tengah pesatnya kemajuan yang sedang diraih Indonesia.

“Imbauan saya kepada seluruh anak bangsa, mari kita bersatu. Justru kita harus bersama melawan hal-hal yang seperti itu," ungkapnya.

Namun, dalam pernyataan terbarunya, Dasco meminta agar penggemar One Piece tidak didiskreditkan karena ramai pengibaran Jolly Roger di media sosial (Medsos).

Meskipun, dia menegaskan bahwa bendera yang harus dikibarkan dalam peringatan Kemerdekaan RI adalah bendera Merah Putih.

Minta Negara Mendengar, bukan Menghakimi

Pakar hukum tata negara Universitas Sebelas Maret (UNS), Prof. Sunny Ummul Firdaus, menanggapi pernyataan anggota DPR yang menyebut pengibaran bendera bajak laut ala One Piece sebagai bentuk perlawanan terhadap pemerintah.

Menurut dia, penilaian semacam itu sebaiknya tidak disampaikan secara gegabah.

“Pernyataan tersebut perlu dianalisis dengan hati-hati.

Tidak semua tindakan simbolik warga, dalam hal ini para sopir truk, bisa serta-merta ditafsirkan sebagai aksi politik atau pembangkangan terhadap konstitusi,” ujar Prof. Sunny kepada Kompas.com, Jumat (1/8/2025).

Dia menilai, pengibaran bendera tersebut lebih tepat dibaca sebagai ekspresi heroisme imajinatif ketimbang pernyataan politik.

“Kemungkinan besar, mereka tidak sedang melawan pemerintah.

Tapi sedang menarasikan nilai-nilai seperti keberanian menghadapi ketidakadilan, solidaritas, dan hasrat hidup bebas di tengah tekanan sistem yang mapan,” katanya.

Dia juga meminta agar pemerintah tidak bersikap reaktif dan mudah mengeneralisir ekspresi rakyat sebagai ancaman.