Walikota Samarinda Andi Harun Sebut Penyelamatan Lingkungan Harus Segera Dilakukan di Kaltim

TRIBUNKALTIM.CO, SAMARINDA — Walikota Samarinda Andi Harun membahas isu antara pertumbuhan ekonomi berbasis eksploitasi sumber daya alam dan urgensi penyelamatan lingkungan.

Ia menekankan bahwa Kalimantan Timur kini berada pada titik krusial, apakah tetap bergantung pada model ekonomi lama atau berani bertransformasi menuju pembangunan yang berkeadilan iklim.

Dalam situasi krisis iklim global yang semakin menekan, Andi Harun memperingatkan bahwa Kalimantan Timur, termasuk Samarinda, tak bisa lagi menunda pergeseran paradigma pembangunan. 

Baginya, upaya perlindungan lingkungan kini tidak bisa hanya menjadi wacana elite, melainkan harus menjadi kebijakan publik konkret yang dijalankan secara kolektif di seluruh wilayah Kaltim.

“Climate change ini isu global dan Indonesia juga menjadikan isu ini isu yang sangat besar, juga PR yang sangat besar. Kaltim juga demikian, termasuk Samarinda, karena climate change itu menjadi komitmen global kita. Dan Samarinda sejak lama menyadari bahwa ini menjadi bagian dari kita, demikian juga soal deforestasi,” ungkap Andi Harun, Sabtu (2/8) di Hotel Mercure Samarinda. 

Baca juga: Walikota Samarinda Andi Harun Ajak Mahasiswa Hukum Jadi Agen Perubahan Lingkungan

Ia menegaskan pernyataannya ini tidak lahir dari ruang kosong.

Menurutnya, Kaltim merupakan salah satu daerah yang ekonominya masih sangat ditopang oleh industri ekstraktif seperti pertambangan dan perkebunan. 

Namun di sisi lain, wilayah ini juga menjadi episentrum kerusakan lingkungan seperti banjir, longsor, hingga penurunan kualitas udara dan air menjadi bukti nyata.

“Tantangannya tidak mudah, karena ada variabel industri dan variabel ekonomi. Ekonomi kita masih bergantung pada sumber daya alam yang tentu beririsan dengan hutan dan lingkungan,” jelasnya.

Namun bagi Andi Harun, justru di sinilah letak tantangan dan panggilan moral Kalimantan Timur bagaimana mengelola transisi dari ketergantungan pada sumber daya alam menuju ekonomi hijau yang inklusif dan berkelanjutan.

Ia menekankan bahwa solusi tidak bisa datang hanya dari satu kota atau dua kabupaten.

Perlu konsolidasi regional, di mana semua pemangku kepentingan di Kalimantan Timur duduk bersama dan menjadikan perubahan iklim serta deforestasi sebagai isu prioritas bersama.

“Ini harus menjadi isu regional, isu di tingkat kabupaten/kota bersama provinsi. Tujuannya agar kita bisa menghasilkan public policy yang bisa menekan kerusakan lingkungan dan mengubah perilaku kita terhadap climate change,” ujarnya. 

Lebih lanjut, ia mengajak masyarakat untuk tidak menyepelekan isu-isu yang kerap dianggap kecil, seperti pengelolaan sampah, penggunaan plastik, penghijauan, dan pengurangan emisi karbon.

Menurutnya, kebijakan lingkungan harus ditopang oleh perubahan perilaku kolektif.