Gaduh Pengibaran Bendera One Piece, Reaksi 5 Kepala Daerah: Dedi Mulyadi, Bobby hingga Respati Ardi

TRIBUNKALTIM.CO - Pengibaran bendera One Piece dimaknai berbeda oleh masyarakat dan pemerintah.

Pengibaran bendera bajak laut One Piece ini, muncul menjelang HUT Kemerdekaan RI, 17 Agustus 2025.

Akhirnya pengibaran bendera One Piece ini pun menimbulkan pro dan kontra.

Kemudian muncul larangan pengibaran bendera ini.

One Piece merupakan serial manga dan anime asal Jepang yang menceritakan tentang petualangan bajak laut.

Adapun tokoh utama anime One Piece adalah Monkey D. Luffy, pemimpin kelompok bajak laut bernama Straw Hat Pirates.

Sementara itu, Kelompok ini memiliki logo Jolly Roger, yaitu tengkorak dengan silang tulang atau pedang di belakangnya.

Namun, lambang bajak laut yang dipimpin Luffy ini gambar tengkoraknya diberikan topi jerami atau secara sederhana kemudian disebut sebagai 'bendera One Piece'.

Baca juga: Kapolresta Samarinda Minta Warga tak Pasang Bendera One Piece

Bendera One Piece itulah, yang saat ini banyak diperbincangkan. Bahkan bendera berkibar di sejumlah kota, termasuk di Tuban, Jawa Timur. 

Sejumlah kepala daerah pun bereaksi atas fenomena pengibaran bendera One Piece di berbagai wilayah Indonesia jelang HUT ke-80 Republik Indonesia.

Mulai dari Gubernur Jawa Barat Dedi Mulyadi, Gubernur Jawa Timur Khofifah Indar Parawansa, Gubernur Sumatera Utara Bobby Nasution, Gubernur Jakarta Pramono Anung, hingga Wali Kota Solo Respati Ardi.

Semua tokoh tersebut, memiliki jawaban masing-masing. Ada yang membebaskan adanya bendera One Piece sebagai bentuk ekspresi, ada pula yang melarang. 

Sementara itu pihak Istana tak mempersoalkan pengibaran bendera One Piece menjelang peringatan Hari Ulang Tahun ke-80 kemerdekaan Republik Indonesia.

Baca juga: Rencana Bupati Pati Naikkan PBB-P2 hingga 250 Persen, Kini Bendera One Piece Dipasang di Ambulans

Sebab, hal itu, dinilai sebagai bentuk kebebasan berekspresi.

"Makanya sebagai sebuah ekspresi kreativitas boleh," kata Menteri Sekretaris Negara, Prasetyo Hadi, di kompleks parlemen, Senayan, Jakarta, Senin (4/8/2025).

Namun, Prasetyo menegaskan, pentingnya menjaga kekhidmatan bulan kemerdekaan.

Ia berharap simbol-simbol lain yang digunakan dalam ekspresi kreatif tak mengganggu penghormatan terhadap simbol negara, khususnya Bendera Merah Putih.

"Tetapi jangan kemudian ini dibawa ke sesuatu yang mengurangi kesakralan kita sebagai bangsa. Apalagi ini di momen menjelang 17 Agustus," imbuhnya.

Prasetyo pun mengingatkan, penggunaan simbol seperti bendera One Piece harus tetap dalam batas yang wajar dan tidak dimanfaatkan untuk agenda lain.

Pun dengan para kepala daerah yang turut merespons pengibaran bendera One Piece itu.

Deretan Respons 5 Kepala Daerah soal Bendera One Piece

1. Gubernur Jabar Dedi Mulyadi: Boleh Berekspresi, tapi Merah Putih Tetap Paling Tinggi

Gubernur Jawa Barat, Dedi Mulyadi, menyatakan dirinya tidak mempermasalahkan pengibaran bendera One Piece ini.

Namun, ia menegaskan, bendera Merah Putih tetap dikibarkan di posisi tertinggi.

Baca juga: Kibarkan Bendera One Piece Bisa Dipidana, Komisi I DPRD Kaltim Minta Jangan Timbulkan Kebencian

Menurut pria yang kerap dipanggil Kang Dedi ini, hal terpenting adalah bendera Merah Putih harus berada di atas bendera lainnya.

"Bendera itu kan ada aturannya Undang-Undang. Kita yang penting, setiap orang mencintai Indonesia, memasang bendera Merah Putih itu paling atas, tidak ada bendera lain."

"Semua Bendera yang paling tinggi adalah Merah Putih," ucapnya setelah menghadiri rapat kerja dan konsultasi nasional Apindo di Bandung, Selasa (5/8/2025).

Dedi kembali menekankan bahwa masyarakat bebas mengekspresikan diri, karena itu adalah hak setiap warga.

"Hal-hal lain setiap orang boleh berekspresi, ekspresi itu hak setiap orang, yang penting semua orang berekspresi tetap mencintai Negara Kesatuan Republik Indonesia dan benderanya tetap merah putih," lanjut Kang Dedi. 

2. Gubernur Jakarta Pramono Anung Enggan Berkomentar

Berbeda dengan Dedi Mulyadi, Gubernur Jakarta Pramono Anung enggan berkomentar terkait bendera One Piece. 

Mantan Sekretaris Kabinet itu menilai, pengibaran bendera One Piece itu merupakan urusan pemerintah pusat. 

"Untuk hal yang berkaitan dengan bendera, biarlah itu pemerintah pusat saja," kata Pramono saat ditemui awak media di Balai Kota Jakarta, Selasa (5/8/2025), dilansir WartaKotalive.com.

3. Gubernur Jatim Khofifah Harap Warga Tak Kibarkan Bendera One Piece

Sementara itu, Gubernur Jawa Timur Khofifah Indar Parawansa memiliki cara untuk mengajak warga mengibarkan bendera merah putih di bulan Agustus.

Pasalnya, ketika Gubernur Jatim turun ke daerah atau kunjungan, Khofifah selalu membawa ribuan bendera untuk dibagikan ke masyarakat.

Langkah ini, menurutnya, sudah ia lakukan sejak lama dan menjadi tradisi jelang bulan kemerdekaan datang. 

“Sudah, Surat Edaran untuk mengibarkan bendera merah putih sudah kita sebar. Ke mana-mana kalau saya turun juga saya sudah membagi bendera. Coba dilihat mobil yang saya tumpangi, isinya bendera merah putih, untuk dibagikan ke masyarakat,” katanya.

Dikutip dari Surya.co.id, hal ini, ia lakukan agar masyarakat punya semangat baru mengibarkan bendera merah putih selama satu bulan penuh di bulan Agustus.

"Agar masyarakat yang belum punya, atau sudah ada namun jika warnanya sudah pudar, mereka bisa menggunakan bendera yang diberikan tersebut menyambut bulan kemerdekaan Republik Indonesia,” tuturnya.

Pun ketika menyikapi maraknya pengibaran bendera one piece di sejumlah daerah di Jatim seperti di Surabaya dan Tuban. 

Khofifah harap masyarakat untuk tidak mengibarkan bendera one piece, dan mengajak masyarakat mengibarkan bendera merah putih.

“Pokoknya saya minta tolonglah kita ini merah putih. Merah putih harga mati. Jadi tolong hormati. Kita ini ada di bulan kemerdekaan, jadi yang kita kibarkan adalah bendera merah putih,” pungkasnya.

Baca juga: Inilah Sudut Pandang Prabowo Soal One Piece, Presiden Bahas Bajak Laut Topi Jerami dengan Bayu Skak

4. Gubernur Sumut Bobby Nasution Harap Warganya Tak Ikutan Pasang Bendera One Piece

Senada dengan Gubernur Jatim Khofifah, Gubernur Sumatera Utara (Sumut) Bobby Nasution meminta warganya untuk tidak ikut-ikutan pasang bendera One Piece jelang HUT ke-80 RI, 17 Agustus 2025 mendatang.

Bobby Nasution berharap, belum ada warga Sumut yang ikut-ikutan memasang bendera One Piece.

"Saya harap di Sumut belum ada (yang pasang bendera One Piece dengan merah putih berbarengan), saya harap tak ada, kita berharap semua rasa nasionalisme di sumut harus bisa bertumbuh," jelasnya saat diwawancarai usai menghadiri kegiatan di Hotel JW Marriot, Selasa (5/8/2025).

Dikatakan Bobby, pemasangan bendera merah putih pada saat HUT RI sebagai bentuk kebanggaan menjadi warga Indonesia.

"Bendera merah putih ini kan kita mau 17an rasa nasionalis kebanggaan kita, perjuangan kita, baik yg berjuang mengibarkan bendera merah putih dan seterusnya ditanamkan."

"Jadi saya harapkan semua masyarakat tetap mengibarkan bendera merah putih," jelasnya, dilansir Tribun Medan.

5. Wali Kota Solo Respati Ardi Tak Melarang Bendera One Piece

Sama seperti Gubernur Jabar Dedi Mulyadi, Wali Kota Solo Respati Ardi juga tak melarang adanya bendera One Piece.

Menurutnya, tak perlu ada larangan terkait maraknya bendera one piece menjelang HUT ke-80 Kemerdekaan RI asalkan bendera merah putih tetap yang utama. 

“Nggak (melarang). Keren. Bagus. Yang penting Indonesia harus yang utama. Bendera lambang negara yang dilindungi undang-undang,” ungkapnya saat ditemui di SD Tamirul Islam, Solo, Senin (4/8/2025).

Dikutip dari TribunSolo.com, tidak ada aturan baku mengenai pemasangan bendera dan simbol-simbol lain dalam menyemarakkan HUT RI.

“Mau masang one piece, Gatot Kaca, Ramayana. Kan nggak ada SOP tertulis kan itu kreasi aja. Tapi kalau kita wajib memasang bendera merah putih,” jelasnya.

Dikatakan Respati Ardi, sejumlah pihak mungkin ada yang menilai pemasangan bendera One Piece merupakan bagian dari provokasi. Namun, menurutnya, hal ini tinggal sudut pandang yang diambil.

Berbagai simbol-simbol lain yang dipasang di antara lambang negara pun dinilai sah-sah saja.

“Bagus-bagus aja yang penting Indonesia tetap dipasang. Mau one piece, gatot kaca boleh. Nggak (perlu ditertibkan)” ungkapnya. (*)

Artikel ini telah tayang di Tribunnews.com dengan judul Jawaban 5 Kepala Daerah soal Bendera One Piece: Dedi Mulyadi, Pramono Anung hingga Bobby Nasution

Ikuti berita populer lainnya di Google News, Channel WA, dan Telegram