Berita Nasional Terkini
6 Tersangka Kasus Beras Oplosan Merk Sania, Fortune hingga Setra Ramos, Petinggi Wilmar dan BUMD DKI
6 tersangka kasus beras oplosan merk Sania, Fortune hingga Setra Ramos: Ada petinggi Wilmar dan BUMD DKI Jakarta.
TRIBUNKALTIM.CO - Satuan Tugas (Satgas) Pangan pada Badan Reserse Kriminal (Bareskrim) Polri kembali menetapkan tiga orang sebagai tersangka dalam kasus dugaan beras oplosan.
Ketiga tersangka berasal dari jajaran manajemen anak usaha Wilmar Group, yaitu PT Padi Indonesia Maju (PT PIM).
PT Padi Internasional Makmur (PT PIM) memasarkan produk beras dengan merek Sania, Fortune, Sovia, dan Siip.
Mereka terjerat kasus dugaan produksi dan peredaran beras premium yang tidak sesuai dengan standar mutu.
Total jumlah tersangka saat ini menjadi enam orang.
Tiga tersangka lainnya dari BUMD DKI Jakarta, PT Food Station.
Baca juga: Antisipasi Beras Oplosan, Disperindagkop UKM Paser Akan Sidak Ritel Modern dan Pasar Tradisional
Kasus beras oplosan yang marak di pasaran menyita perhatian publik.
Praktik penipuan itu merugikan konsumen hingga triliunan rupiah.
Bahkan kini di Kota Balikpapan dan Samarinda, Kalimantan Timur beras kemasan premium menjadi langka.
Masyarakat kesulitan mencari beras premium kemasan 5 kg.
Beras oplosan memiliki warna yang tidak seragam, butiran yang berbeda ukuran, dan tekstur nasi yang lembek setelah dimasak.
Para pelaku mencampur beras premium dengan medium, kemudian menjualnya dengan harga yang mahal.
Padahal, beras yang diperjualbelikan harus sesuai dengan standar mutu yang telah diatur dalam Standar Nasional Indonesia (SNI) 6128:2020, yaitu beras premium berkadar air maksimal 14 persen, butir kepala minimal 85 persen, dan butir patah maksimal 14,5 persen.
Sementara itu, beras medium berkadar air maksimal 14 persen, butir kepala minimal 80 persen, dan butir patah maksimal 22 persen.
Kejadian ini membuat Presiden Prabowo Subianto marah hingga meminta Kapolri dan Jaksa Agung segera menindaklanjuti temuan ini.
Isi komentar sepenuhnya adalah tanggung jawab pengguna dan diatur dalam UU ITE.