Beber Peran Gibran Pada Amnesti Hasto dan Abolisi Tom Lembong, Pakar: Wapres Jadi Ban Serep Prabowo

Wakil Presiden Gibran Rakabuming Raka, meski menduduki kursi nomor dua RI, tidak dilibatkan secara formal maupun substantif dalam proses ini.

Ketidakterlibatan Gibran menimbulkan tanda tanya, terutama mengingat posisinya sebagai figur muda yang semestinya dapat menjadi jembatan antara kekuasaan eksekutif dan aspirasi masyarakat luas, terutama generasi muda.

Apakah ini sinyal bahwa Gibran hanya akan menjalankan peran simbolik selama masa jabatannya? Atau akan ada perubahan peran ke depan?

Baca juga: Bendera One Piece Disorot, Wapres Gibran Pernah Pakai Pin Bajak Laut Topi Jerami, Penjelasan Eks TKN

Kilas Balik Kasus Hasto dan Lembong

Hasto Kristiyanto sebelumnya dijatuhi hukuman 3,5 tahun penjara atas kasus dugaan suap terkait pengurusan PAW anggota DPR RI untuk Harun Masiku. Ia ditahan di Rutan KPK hingga resmi dibebaskan Jumat (1/8/2025) malam usai menerima amnesti.

Sementara itu, Tom Lembong divonis 4,5 tahun atas perkara impor gula. Ia ditahan di Rutan Cipinang sebelum akhirnya bebas lewat kebijakan abolisi.

Amnesti vs Abolisi: Apa Bedanya?

Amnesti adalah penghapusan hukuman oleh presiden kepada pelaku tindak pidana tertentu, yang bersifat lebih luas dan kadang kolektif.

Sementara abolisi menghapuskan proses hukum yang masih berjalan, umumnya bersifat individual dan lebih ketat dalam prosedur.

Pakar hukum tata negara dari Universitas Muslim Indonesia, Fahri Bachmid, menyebut keduanya sebagai hak konstitusional presiden berdasarkan Pasal 14 ayat (2) UUD 1945, tetapi tetap harus melalui pertimbangan DPR.

“Amnesti tidak butuh syarat formal seperti permohonan khusus, sedangkan abolisi memerlukan tiga syarat: status tahanan, proses hukum yang sedang berjalan, dan penyerahan diri,” jelas Fahri.
 
Meskipun ketidakterlibatan wapres dalam urusan amnesti dan abolisi memang sesuai konstitusi, tetapi dalam konteks politik nasional, diamnya Gibran tetap menyisakan ruang tafsir. 

Apalagi, keputusan pengampunan terhadap figur kontroversial seperti Hasto dan Lembong tentu bukan hal remeh secara citra dan opini publik. (*)

Artikel ini telah tayang di Tribunnews.com dengan judul Apakah Kebijakan Abolisi-Amnesti Presiden Butuh Keterlibatan Wapres? Ini Kata Pakar