Sudut Pandang Berbeda Noel Soal Bendera One Piece, Cek Tanggapan Dedi Mulyadi dan 4 Pejabat Lainnya

“Nggak (melarang). Keren. Bagus. Yang penting Indonesia harus yang utama. Bendera lambang negara yang dilindungi undang-undang."

“Mau masang one piece, Gatot Kaca, Ramayana. Kan nggak ada SOP tertulis kan itu kreasi aja. Tapi kalau kita wajib memasang bendera merah putih,” ungkapnya saat ditemui di SD Tamirul Islam, Solo, Senin (4/8/2025).

Respati Ardi menilai memang ada sejumlah pihak yang mungkin menilai pemasangan bendera One Piece merupakan bagian dari provokasi. Namun, menurutnya, hal ini tinggal sudut pandang yang diambil.

Berbagai simbol-simbol lain yang dipasang di antara lambang negara pun dinilai sah-sah saja.

“Bagus-bagus aja yang penting Indonesia tetap dipasang. Mau one piece, gatot kaca boleh. Nggak (perlu ditertibkan)” ungkapnya.

4. Anggota Komisi II DPR RI Mardani Ali Sera

Anggota Komisi II DPR RI Mardani Ali Sera menilai, semua pihak tidak perlu terburu-buru menghakimi fenomena bendera One Piece yang ramai dikibarkan jelang HUT ke-80 RI.

Legislator PKS itu berpandangan fenomena bendera One Piece tidak perlu dibesar-besarkan. Karena menurutnya, di era digital ini, semua punya akses pada informasi, dan karena itulah jangan cepat-cepat menilai buruk suatu fenomena.

"Harus ada hati terbuka bahwa rakyat itu cerdas dan punya hati. Bisa jadi ada pesan yang ingin disampaikan. Mesti mengaji rasa. Jangan merasa pintar, tapi seharusnya adalah pintar merasa," kata Mardani kepada wartawan, Senin (4/8/2025).

Dia menilai, selama tidak ada unsur kekerasan atau anarkisme, ekspresi semacam itu justru bisa jadi ruang dialog antara negara dan warganya.

"Nikmati saja. Kadang hanya perlu didekati dan didengar. Nanti akan kembali," kata Mardani.

Dia bahkan tak melihat adanya pelanggaran dengan aksi pemasangan bendera One Piece. Menurut Mardani, fenomena tersebut hanya bagian dari bentuk ekspresi masyarakat.

"Tidak melanggar hukum. Kadang anak itu berulah karena kurang perhatian. Kasih perhatian saja nanti kembali dekat. Saat ini memang zamannya masyarakat semakin kreatif. Dan kan sebenarnya bagus kalau punya rakyat yang kritis. Yang penting kita bisa menjaga bersama, dan tidak boleh ada aksi anarkis," tandas Mardani.

5. Ketua DPP PDI Perjuangan (PDIP) Andreas Hugo Pareira

 Wakil Ketua Komisi XIII DPR RI, Andreas Hugo Pareira, di Gedung DPR RI, Jakarta. Andreas mengkritisi putusan bebas yang dijatuhkan pengadilan kepada Bripda AFH, polisi yang menjadi terdakwa kasus pencabulan anak di Kabupaten Keerom, Papua. (Tribunnews.com/Ist)
Ketua DPP PDI Perjuangan (PDIP) Andreas Hugo Pareira mengaku tak setuju apabila pengibaran bendera One Piece dianggap sebagai tindakan makar.

Menurut Andreas, tindakan tersebut lebih merupakan bentuk ekspresi masyarakat terhadap kondisi sosial-politik saat ini. Sehingga, tidak perlu ditanggapi secara berlebihan.

"Terlalu berlebih-lebihan kalau menganggap bendera One Piece sebagai tindakan makar," kata Andreas kepada Tribunnews.com, Minggu (3/8/2025).

Andreas menilai, alih-alih ditanggapi secara represif, pemerintah semestinya melihat fenomena pengibaran bendera One Piece ini sebagai bentuk kritik simbolis dari masyarakat.

"Ini lebih pada bentuk ekspresi sebagian publik yang mengenal komik One Piece untuk menunjukkan adanya hal yang kurang beres dalam sistem kekuasaan," ujarnya.

Oleh karena itu, pria yang juga menjabat sebagai Wakil Ketua Komisi XIII DPR RI ini mengingatkan pemerintah untuk lebih bijak menyikapi fenomena tersebut.

"Pemerintah yang bijak tentu akan melihat ini sebagai wahana introspeksi," ungkap Andreas.

6. Wakil Menteri Ketenagakerjaan Immanuel Ebenezer

Wakil Menteri Ketenagakerjaan Immanuel Ebenezer menilai, fenomena pengibaran bendera One Piece ini harus dipahami dulu konteksnya sebelum buru-buru memberi stigma.

Menurutnya, anak muda Indonesia tumbuh dalam budaya populer yang sarat simbol dan cerita fiksi.

“Anak-anak ini hidup di dunia yang penuh simbol dan cerita seperti One Piece. Mereka menyukai semangat kebebasan, persahabatan, dan perlawanan terhadap ketidakadilan yang digambarkan di sana,” kata Noel kepada wartawan, Selasa (5/8/2025).

“Ketika mereka pakai simbol itu, bukan berarti mereka benci Indonesia. Mereka hanya mencari cara menyampaikan perasaan mereka," tambahnya.

Noel menegaskan, Merah Putih tetaplah lambang negara yang sakral dan tidak boleh digantikan.

Namun, ia melihat aksi pengibaran bendera One Piece bukan upaya untuk menyaingi simbol negara, melainkan tanda keresahan yang perlu didengar.

“Yang mereka lakukan itu bukan pemberontakan. Mereka hanya ingin didengar. Sama seperti di One Piece, banyak karakter memberontak bukan karena benci, tapi karena kecewa dan ingin perubahan,” ujarnya. (*)

Artikel ini telah tayang di Tribunnews.com dengan judul 6 Tokoh yang Tak Larang Pengibaran Bendera One Piece: Dedi Mulyadi, Respati Ardi, Immanuel Ebenezer