Disdikbud Beberkan Alasan Renovasi SDN 020 di Samarinda Utara Lambat, Dioper Kewenangan Pusat-Daerah

TRIBUNKALTIM.CO, SAMARINDA - Komitmen Dinas Pendidikan dan Kebudayaan (Disdikbud) Kota Samarinda, Kalimantan Timur untuk merevitalisasi bangunan SDN 020 di Samarinda Utara, terus diperkuat meski diwarnai serangkaian dinamika teknis dan administratif.

Hal ini disampaikan oleh Kasi Kelembagaan dan Sarpras Sekolah Dasar Bidang Pembinaan Sekolah Dasar Disdikbud Kota Samarinda, Dwi Purnomo menanggapi kondisi fisik sekolah yang kini menjadi sorotan publik.

Hingga Dwi Purnomo menjelaskan bahwa SDN 020 awalnya telah dianggarkan untuk mendapatkan bantuan renovasi fisik melalui Dana Alokasi Khusus (DAK) tahun 2025.

Namun dalam perjalanannya, muncul kebijakan bahwa kewenangan pengelolaan dialihkan melalui skema DAK Kementerian Pendidikan ke Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat (PUPR) yang dikelola oleh Balai Prasarana Permukiman Wilayah (BPPW) Kalimantan Timur.

Baca juga: Menuju Parkir Bebas Pungli, Pemkot Samarinda Matangkan Skema Parkir Berlangganan Digital

“Awalnya memang mau kita anggarkan di 2025 dan sudah kita kerjakan, tapi ternyata masuk bantuan DAK yang kemudian dialihkan ke Kementerian PUPR. Karena itu, programnya tidak ditangani lagi oleh Disdikbud,” ungkap Dwi.

Setelah kewenangan dikembalikan ke Disdikbud, SDN 020 justru sempat hilang dari daftar sasaran bantuan.

Namun pada Oktober 2024, BPPW Kaltim kembali melakukan survei ke lokasi.

Dinas Pendidikan dan Kebudayaan mendampingi kunjungan itu dan sempat mengupayakan perencanaan teknis, namun akhirnya diarahkan untuk dihentikan karena berisiko menimbulkan tumpang tindih administrasi dengan BPPW.

Dinas Pendidikan dan Kebudayaan sempat berharap renovasi SDN 020 di Samarinda Utara akan ditangani langsung oleh BPPW di 2025, apalagi telah dilakukan pertemuan resmi dengan kepala sekolah pada November 2024 lalu.

Namun hingga kini, belum ada kejelasan lanjutan karena masih menunggu keputusan dari Kementerian PUPR.

Menyikapi keviralan baru-baru ini yang mengangkat kerusakan fisik sekolah ke ranah publik, Disdikbud akhirnya mengambil langkah cepat.

Tambal sulam pada titik-titik genting telah dilakukan agar proses belajar mengajar tetap berjalan aman.

“Kita pastikan perencanaannya selesai tahun ini, dan pelaksanaan fisiknya dimulai 2026. Untuk saat ini tambal sulam dulu, yang penting anak-anak tetap nyaman belajar,” kata Dwi.

Terkait kontur tanah sekolah yang berada di kawasan lereng, Dwi Purnomo menyebut bahwa tidak semua bangunan berdiri di area rawan.

Struktur utama bangunan relatif aman, namun ruang guru yang posisinya lebih menjorok ke lereng tetap menjadi perhatian, mengingat bangunan ini hanya ditopang oleh tiang-tiang kayu.