Sinergi Pertamina Hulu Kaltim dan Pemkab PPU dengan Pengeboran Sumur Migas Baru di Lapangan Yakin

TRIBUNKALTIM.CO, PENAJAM - Kolaborasi antara perusahaan migas dan pemerintah daerah kembali dibuktikan melalui sinergi antara PT Pertamina Hulu Kalimantan Timur (PHKT), dan Pemerintah Kabupaten Penajam Paser Utara (PPU), dalam pengembangan dua sumur migas baru di Lapangan Yakin, yakni YCB-8RD1 dan YCB-7RD1.

Dua sumur pengembangan yang mulai dibor sejak 25 Juli hingga 13 Agustus 2025 ini diperkirakan menyumbang tambahan produksi sebesar 600 barel minyak per hari (BOPD).

Baca juga: Samsat PPU: Hanya 37 Persen Warga Penajam Paser Utara yang Tertib Bayar Pajak Kendaraan Bermotor

Tambahan produksi ini menjadi bagian dari kontribusi PHKT, terhadap target produksi nasional dalam mewujudkan swasembada energi, sejalan dengan visi Indonesia Emas 2045.

Kegiatan sosialisasi rencana pengeboran digelar di Kelurahan Nipah-nipah, PPU, dengan melibatkan berbagai pemangku kepentingan lintas sektor.

Mulai dari pemerintah daerah, aparat keamanan, otoritas pelabuhan, hingga perwakilan masyarakat lokal.

Kolaborasi lintas sektor ini diyakini menjadi kunci untuk memastikan pelaksanaan proyek berjalan aman, lancar, dan minim gangguan.

“Kegiatan pengeboran ini strategis untuk menjaga dan meningkatkan produksi migas nasional. Dengan sinergi kuat seperti ini, kami optimis target bisa tercapai tanpa mengesampingkan keselamatan dan lingkungan,” ujar Azhari Idris, Kepala Perwakilan SKK Migas Kalimantan dan Sulawesi.

Dari sisi operasional, Tim Drilling PHKT memastikan pengeboran dijalankan dengan standar keselamatan tinggi.

Eka Pambudi, perwakilan tim tersebut, menegaskan bahwa sejak awal tahun 2025, seluruh kegiatan pengeboran di Zona 10, termasuk di PHKT, berlangsung tanpa insiden.

“Zero incident adalah komitmen kami. Safety meeting rutin, audit ketat, dan kehadiran Safety Marshall di lapangan adalah budaya kerja yang terus kami jaga,” katanya.

Tak hanya keselamatan, aspek lingkungan juga mendapat perhatian serius.

Maria Ulfah dari Tim HSSE PHKT menyampaikan bahwa rencana pengeboran ini telah melalui kajian AMDAL yang disahkan sejak 2016.

Proyek ini, katanya, dirancang dengan prinsip perlindungan lingkungan dan keberlanjutan.

Respons positif datang dari pihak pemerintah daerah. Kepala Dinas Perikanan PPU, Rozihan, menilai kegiatan sosialisasi ini sebagai bentuk komunikasi terbuka dan awal yang baik.

“Harapan kami, kegiatan berjalan aman dan tetap memperhatikan sumber daya pesisir yang menjadi tumpuan hidup masyarakat kami,” ujar Rozihan.