OTT KPK di Sulawesi Tenggara
Surya Paloh sebut OTT Bupati Kolaka Timur, Abdul Azis Tidak Arif, Fraksi Nasdem Diminta Panggil KPK
Surya Paloh menyebut OTT Bupati Kolaka Timur, Abdul Azis tidak arif. Fraksi Nasdem diminta panggil KPK terkait ott di Sultra.
TRIBUNKALTIM.CO - Drama yang sempat mewarnai penangkapan Bupati Kolaka Timur, Abdul Azis dalam Operasi Tangkap Tangan (OTT) KPK, Kamis (7/8/2025) menjadi sorotan Ketua Umum Partai Nasdem, Surya Paloh.
Surya Paloh menyebut OTT Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) terhadap Bupati Kolaka Timur, Abdul Azis tidak arif sehingga ia meminta Fraksi Nasdem di DPR untuk memanggil KPK.
Menurut penilaian Surya Paloh, OTT KPK terhadap Bupati Kolaka Timur tersebut tidak tepat lantaran saat itu Abdul Azis tengah bersama dengan Bendahara Umum Partai Nasdem, Ahmad Sahroni.
Dalam konferensi pers di Makassar, Sulawesi Selatan (Sulsel), Abdul Azis sempat berada di samping Ahmad Sahroni.
Baca juga: Bupati Kolaka Timur Ditangkap dalam OTT KPK di 3 Provinsi, Penangkapan Abdul Azis Diwarnai Drama
Konferensi pers itu digelar untuk membantah terkait Abdul Azis yang terjaring OTT KPK.
Surya Paloh pun mendorong agar anggota Fraksi NasDem di Komisi III DPR dapat meminta penjelasan kepada KPK terkait OTT terhadap Abdul Azis.
Dia menilai pelabelan terhadap Abdul Azis terjaring OTT tidak tepat dan tidak arif.
"Saya instruksikan Fraksi NasDem di Komisi III DPR RI untuk memanggil KPK, meminta penjelasan soal apa yang dimaksud OTT.
Supaya publik tidak bingung dan tidak sembarangan memberi stempel OTT kepada orang," ujar Surya Paloh.
"Ini tidak tepat, tidak arif, dan tidak mendukung jalannya pemerintahan," katanya setelah pembukaan Rapat Kerja Nasional (Rakernas) Partai NasDem di Hotel Claro, Makassar, Sulawesi Selatan, Jumat (8/8/2025), dikutip dari Tribun Timur.
Di sisi lain, Paloh tetap mendukung dan menghormati penegakan hukum yang tengah dilakukan KPK.
Namun, dia menegaskan agar KPK tetap menjunjung asas praduga tak bersalah terhadap Abdul Azis.
Paloh pun menyayangkan OTT yang dilakukan KPK terhadap salah satu kadernya tersebut diawali drama.
Hanya saja, dia tidak menjelaskan secara gamblang 'drama' yang dimaksud.
"Upaya penegakan hukum itu tidak mendahulukan drama, itu yang NasDem sedih dia kok harus ada drama dulu, baru penegakan hukum," katanya.
Isi komentar sepenuhnya adalah tanggung jawab pengguna dan diatur dalam UU ITE.