Berita Nasional Terkini
PPATK Temukan 27.932 Pegawai BUMN Diduga Terima Bansos, Kemensos Diminta Verifikasi Data
PPATK menemukan ribuan kejanggalan dalam data penerima bantuan sosial (bansos) yang diajukan Kementerian Sosial.
lihat foto
TRIBUNKALTIM.CO - Pusat Pelaporan dan Analisis Transaksi Keuangan (PPATK) menemukan ribuan kejanggalan dalam data penerima bantuan sosial (bansos) yang diajukan Kementerian Sosial (Kemensos).
Temuan ini mengungkap bahwa puluhan ribu pegawai Badan Usaha Milik Negara (BUMN) terindikasi menerima bansos, meski secara ekonomi dinilai tidak layak.
Kepala PPATK Ivan Yustiavandana menyebut, dari satu bank saja, terdapat 27.932 pegawai BUMN yang tercatat sebagai penerima bansos.
Baca juga: Fakta Penerima Bansos Menurut Temuan PPATK: Ada Pegawai BUMN dan Dokter, Saldo di Atas Rp 50 Juta!
Selain itu, ribuan dokter dan eksekutif juga ditemukan dalam daftar penerima bantuan yang seharusnya ditujukan bagi masyarakat miskin.
PPATK juga mencatat adanya 1,7 juta rekening yang tidak teridentifikasi menerima bansos, serta puluhan penerima yang memiliki saldo rekening di atas Rp 50 juta.
Temuan ini menimbulkan pertanyaan besar soal akurasi dan validitas data penerima bansos.
Kemensos diminta segera menindaklanjuti laporan tersebut agar penyaluran bansos tepat sasaran. Validasi data dinilai krusial untuk mencegah penyalahgunaan dan memastikan bantuan diterima oleh mereka yang benar-benar membutuhkan.
Salah satunya adalah 27.932 pegawai Badan Usaha Milik Negara (BUMN) yang terindikasi menerima bansos tersebut.
"Dari profil yang kami temukan di satu bank saja, terdapat 27.932 penerima bansos yang berstatus pegawai BUMN," ujar Kepala PPATK Ivan Yustiavandana di Kantor Kemensos, Jakarta, Kamis (7/8/2025).
Baca juga: Jadwal Pencairan Bansos BPNT Agustus 2025, Cara Cek Status Penerima dan Besaran Dana Bantuan
Selain pegawai BUMN, PPATK juga menemukan 7.479 penerima bansos yang berprofesi sebagai dokter.
Lalu, PPATK juga menemukan lebih dari 6.000 penerima bansos yang bekerja sebagai eksekutif atau manajerial.
Bagaimana peran daerah dalam sejarah? Pahami bersama Kompas 80 Tahun Indonesia. Pre-order sekarang! Artikel Kompas.id
Kemensos, kata Ivan, harus menindaklanjuti laporan PPATK tersebut agar penyaluran bansos tepat sasaran kepada mereka yang berhak.
"Apakah yang bersangkutan memang masih layak menerima bansos atau tidak, ini perlu dicek kembali," ujar Ivan.
Selain itu, PPATK juga telah menerima sekitar 10 juta rekening penerima bansos dari kementerian yang dipimpin Saifullah Yusuf atau Gus Ipul.
Isi komentar sepenuhnya adalah tanggung jawab pengguna dan diatur dalam UU ITE.