Viral, Isi Pidato Sri Mulyani soal Rendahnya Gaji Guru dan Dosen yang Disorot, Kritikan Jerome Polin

TRIBUNKALTIM.CO - Pidato Menteri Keuangan (Menkeu) Sri Mulyani Indrawati soal rendahnya gaji guru dan dosen jadi viral di media sosial.

Isi pidato Menkeu Sri Mulyani yang menyoal gaji guru dan dosen yang rendah ini kemudian jadi pro kontra.

Selebgram sekaligus CEO dan Founder Mantappu Academy, Jerome Polin memberikan kritik atas pernyataan Menkeu Sri Mulyani saat menyinggung gaji guru dan dosen di Indonesia yang rendah

Saat pidato dalam Konvensi Sains, Teknologi, dan Industri Indonesia 2025, Kamis (7/8/2025), di Institut Teknologi Bandung (ITB), Sri Mulyani menyoroti rendahnya gaji guru dan dosen di Indonesia yang menjadi tantangan pengelolaan keuangan negara.

Baca juga: Fakta Gaji Guru PNS dan Honorer yang Disebut Bakal Naik Tahun 2025, Begini Penjelasan Kemendikdasmen

Ia awalnya menyampaikan soal alokasi dana pendidikan dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN) senilai Rp 724,3 triliun di tahun 2025.

"Banyak di media sosial, saya selalu mengatakan, menjadi dosen atau menjadi guru tidak dihargai karena gajinya enggak besar.

 Ini juga salah satu tantangan bagi keuangan negara," ungkap Sri Mulyani dikutip dari kanal YouTube Institut Teknologi Bandung, Sabtu (9/8/2025).

Yang kemudian jadi polemik di media sosial, yakni pernyataan Sri Mulyani yang menyebut bahwa apakah rendahnya gaji guru dan dosen bisa diselesaikan dengan keuangan negara atau dengan pendekatan lainnya, misalnya partisipasi masyarakat.

Ia beranggapan, bila hanya mengandalkan APBN, maka dikhawatirkan kesejahteraan guru dan dosen sulit terselesaikan.

"Apakah semuanya harus dari keuangan negara ataukah ada partisipasi dari masyarakat," kata bendahara negara itu.

Sri Mulyani sendiri tidak menjelaskan secara eksplisit terkait bentuk partisipasi masyarakat dalam upaya meningkatkan kesejahteraan para guru dan dosen.

Ucapan Sri Mulyani Indrawati ini menuai kritik dari berbagai pihak.

Sri Mulyani dianggap kurang peka terhadap banyaknya tenaga pendidik di Indonesia yang masih mendapat bayaran kecil.

Kritik Jerome Polin

Lewat unggahan di akun Instagram-nya, Jerome menegaskan bahwa kunci dari pendidikan yang baik adalah guru yang berkualitas.

Namun, orang-orang di Indonesia enggan mengisi profesi guru dan dosen lantaran gajinya yang rendah.

Jerome Polin bahkan menemukan fakta bahwa beberapa Warga Negara Indonesia (WNI) memilih pergi ke Australia untuk mengambil pekerjaan kasar yang justru dibayar lebih tinggi.

Apa kunci ketahanan bisnis di Indonesia?

"Gaji itu jadi salah satu faktor penting yang bikin orang mau ngerjain sesuatu. Itu bisa bikin orang semangat buat kerja," tulis Jerome, dikutip Kompas.com, Jumat (8/8/2025).

Sebagian besar guru dan dosen di Indonesia, lanjut Jerome Polin, memilih meneruskan profesinya hanya karena pengabdian dan passion.

Minimnya minat masyarakat untuk menjadi guru dan dosen karena gajinya kecil bahkan bisa menghambat target menuju Indonesia Emas 2045.

"Kalau mau ngewujudin Indonesia Emas, ya harus mulai dari perbaikan pendidikan, dan itu dimulai dari guru," tulis Jerome.

CEO dan Founder Mantappu Academy ini bahkan menyarankan Sri Mulyani Indrawati untuk menambah anggaran untuk pendidikan yang saat ini sudah di angka 20 persen dari APBN.

Penambahan anggaran itu disarankan untuk gaji guru dan dosen agar tercipta kompetisi dan peningkatan rasa bangga untuk dua profesi mulia tersebut.

"Kalau anggaran pendidikan yang 20 persen dari APBN itu masih kurang, tambahin lah. Potong anggaran lain yang kurang penting, buat pendidikan," tulis Jerome Polin. 

Jerome Polin yakin kualitas pendidikan di sebuah negara sangat erat kaitannya dengan nilai kompensasi yang diberikan oleh negara tersebut, tak terkecuali di Indonesia.

Negara-negara maju di dunia selalu memprioritaskan kesejahteraan tenaga pendidiknya sehingga sumber daya manusia (SDM) bisa tumbuh lebih baik.

"Jangan harap kualitas pendidikan Indonesia bisa naik kalau enggak ada perbaikan kualitas guru dan itu semua balik lagi ke faktor gaji dan kesejahteraan," katanya seperti dikutip TribunKaltim.co dari kompas.com.

Anggaran pendidikan APBN 2025

Sebagai informasi saja, pemerintah membagi alokasi dana pendidikan ke dalam tiga kluster utama. Kluster pertama difokuskan pada berbagai manfaat langsung untuk murid, mulai dari tingkat sekolah dasar hingga perguruan tinggi.

Kluster kedua digunakan untuk membiayai gaji dan tunjangan guru serta dosen, sementara kluster ketiga dialokasikan bagi pembangunan infrastruktur pendidikan.

Anggaran pada kluster kedua mencakup belanja gaji hingga tunjangan kinerja.

Dalam pidatonya, seperti dikutip TribunKaltim.co dari kompas.com, Sri Mulyani menyebut tunjangan profesi guru non-PNS disalurkan kepada 477,7 ribu guru, sementara program sertifikasi menyasar 666,9 ribu guru.

Selain itu, dana pendidikan juga menopang sejumlah program strategis seperti Kartu Indonesia Pintar (KIP) Kuliah bagi 1,1 juta mahasiswa, Program Indonesia Pintar (PIP) untuk 20,4 juta siswa.

Lalu ada Bantuan Operasional Sekolah (BOS) bagi 9,1 juta pelajar, Bantuan Operasional Perguruan Tinggi Negeri (BOPTN) untuk hampir 200 kampus negeri, beasiswa LPDP, hingga digitalisasi pembelajaran.

Potret gaji guru dan dosen

Untuk diketahui, tata-rata gaji pokok dosen perguruan tinggi negeri (PTN) di Indonesia saat ini setara 1,3 kali Upah Minimum Provinsi (UMP).

Jika dikonversikan, nilainya kira-kira sebanding dengan 143 kilogram beras.

Perbandingan ini masih tertinggal jauh dari sejumlah negara tetangga seperti Malaysia, Vietnam, Thailand, dan Kamboja.

Survei kualitatif yang dilakukan Tim Jurnalisme Data Harian Kompas pada 4–23 April 2025 terhadap 36 dosen PTN di 23 provinsi menunjukkan, gaji pokok dosen Indonesia relatif lebih rendah dibandingkan lima negara Asia Tenggara lainnya.

Di Kamboja, gaji dosen perguruan tinggi publik mencapai 6,6 kali upah minimum, di Thailand 4,1 kali, Vietnam 3,42 kali, Malaysia 3,41 kali, dan Singapura 1,48 kali.

Temuan lain dari laporan ini adalah tingginya beban kerja dosen PTN di Indonesia.

Sepanjang 2024, rata-rata jam kerja mereka mencapai 69,64 jam per minggu. 

Data ini diperoleh dari survei kualitatif pada periode yang sama, dengan responden yang tersebar di hampir seluruh wilayah Indonesia.

Baca juga: Gaji Guru Naik Masih Simpang Siur, Nasib Guru Honorer tanpa Sertifikat, Harusnya Diprioritaskan

(*)

Ikuti berita populer lainnya di saluran berikut: Channel WA, Facebook, X (Twitter), YouTube, Threads, Telegram