Demo Honorer di PPU
Jeritan Honorer PPU, Arman Riyadi: Angkat Semua, Jangan Pilih Kasih
Suara teriakan bercampur dentuman drum bergema di halaman Kantor Bupati Penajam Paser Utara (PPU), Kalimantan Timur, Senin (11/8/2025) siang.
Penulis: Nita Rahayu | Editor: Miftah Aulia Anggraini
TRIBUNKALTIM.CO, PENAJAM — Suara teriakan bercampur dentuman drum bergema di halaman Kantor Bupati Penajam Paser Utara (PPU), Kalimantan Timur, Senin (11/8/2025) siang.
Kabupaten Penajam Paser Utara saat ini mulai dikenal secara nasional, bahkan hingga mancanegara, karena menjadi daerah lokasi Ibu Kota Nusantara atau IKN.
Puluhan tenaga honorer mengenakan seragam dinas, sebagian memegang spanduk bertuliskan tuntutan.
Tenaga honorer ialah pegawai non-PNS yang dipekerjakan oleh instansi pemerintah untuk melaksanakan tugas tertentu.
Matahari terik pun tak menyurutkan langkah mereka.
Baca juga: BREAKING NEWS: Ratusan Honorer PPU Gelar Aksi Demo di Depan Kantor Bupati, Ini Tuntutannya
Di antara kerumunan itu, berdiri Arman Riyadi, tenaga honorer yang sudah puluhan tahun mengabdi di salah satu instansi pemerintah daerah.
Wajahnya basah keringat, tapi sorot matanya mantap.
“Kami sudah terlalu lama menunggu. Hari ini kami turun untuk menyampaikan langsung ke pemerintah daerah agar berikan kepastian,” ujarnya.
Arman Riyadi mengatakan, hingga kini mereka belum mendapat informasi terbuka dari pemerintah daerah terkait nasib tenaga honorer, apakah akan diusulkan menjadi pegawai penuh waktu atau tidak.
Baca juga: Honorer PPU Desak Pemerintah Beri Kepastian Status dan Keadilan Gaji
“Sampai detik ini transparansi itu tidak ada. Kami tidak tahu diusulkan atau tidak. Kami minta komitmen secara tertulis,” tegasnya.
Ia khawatir, jika kebijakan diambil setengah-setengah, sebagian tenaga honorer akan tertinggal.
“Kalau nanti dari paruh waktu menjadi penuh waktu, jangan hanya diangkat separuh. Semua harus jelas tertulis,” katanya.
Pengabdian Panjang, Gaji Tak Seimbang
Di Penajam Paser Utara, masa pengabdian tenaga honorer beragam, mulai 10, 15, hingga 18 tahun.
Baca juga: Pemkab PPU Siapkan Peta Jalan Atasi Persoalan Honorer, Mulai Diangkat Paruh Waktu Menuju NIP
Gaji mereka berkisar Rp2,5 juta hingga Rp3 juta per bulan, disesuaikan dengan ijazah dan lama bekerja.
Bagi Arman Riyadi, itu terasa timpang jika dibandingkan dengan beban kerja yang setara dengan Pegawai Negeri Sipil atau PNS.
“Tuntutan pekerjaan sama, tapi penghasilan tidak sama. Rasanya tidak adil,” ujarnya.
Meski aksi berlangsung di bawah terik matahari, para tenaga honorer tetap menjaga ketertiban.
Baca juga: Penyebab dan Dampak MenPAN-RB Batalkan Skema PPPK Paruh Waktu, Bagaimana Nasib Honorer R2 dan R3?
Mereka hanya ingin suara mereka didengar dan dijawab.
Spanduk-spanduk bertuliskan “Kepastian Hak Honorer” dan “Angkat Semua, Jangan Pilih Kasih” berkibar di antara mereka.
Bagi Arman Riyadi, hari itu bukan sekadar demo, tapi wujud perjuangan demi masa depan keluarga dan pengakuan atas pengabdian yang sudah diberikan bertahun-tahun.
"Kami tetap akan bekerja, tetap melayani masyarakat. Tapi kami juga berhak menuntut keadilan,” tutupnya. (*)
Isi komentar sepenuhnya adalah tanggung jawab pengguna dan diatur dalam UU ITE.