BREAKING NEWS: Ratusan Honorer PPU Gelar Aksi Demo di Depan Kantor Bupati, Ini Tuntutannya

TRIBUNKALTIM.CO,PENAJAM - Ratusan tenaga honorer di Kabupaten Penajam Paser Utara (PPU), Kalimantan Timur menggelar aksi demonstrasi di depan Kantor Bupati PPU, Senin (11/8/2025) pagi.

Mereka membawa spanduk bertuliskan: "Kami Butuh Komitmen, Bukan omon-omon", "Kami Butuh Kepastian Percepatan dan Transparansi Status R3 dan R4", serta berbagai tulisan lainnya.

Beberapa juga ada yang membawa bendera merah putih, serta bendera forum mereka.

Tenaga honorer ini berasal dari berbagai instansi, dengan masa kerja yang berbeda-beda, tidak lulus pada pengadaan Pegawai Pemerintah dengan Perjanjian Kerja (PPPK) dan Calon Pegawai Negeri Sipil (CPNS) tahun lalu.

"Ada yang sudah mengabdi 10 sampai 15 tahun tapi tak kunjung menerima kejelasan," ucap salah satu peserta aksi.

Untuk diketahui, tenaga honorer, menurut undang-undang, adalah pegawai yang diangkat oleh instansi pemerintah, baik pusat maupun daerah, namun tidak memiliki status sebagai PNS atau PPPK. Mereka bekerja di instansi pemerintah, tetapi tidak termasuk dalam kategori Aparatur Sipil Negara (ASN).

Adapun honorer status R3 adalah istilah yang merujuk pada tenaga non-ASN yang terdata dalam database Badan Kepegawaian Negara (BKN) dan telah mengikuti seleksi PPPK, tetapi belum mendapatkan penempatan. Mereka adalah bagian dari tenaga honorer yang diakui oleh pemerintah dan berpotensi untuk diangkat menjadi PPPK, baik penuh waktu maupun paruh waktu. 

Sementara itu kode R4 diberikan kepada peserta non-ASN yang tidak terdata dalam database tenaga non-ASN pemerintah.

Baca juga: Penyebab dan Dampak MenPAN-RB Batalkan Skema PPPK Paruh Waktu, Bagaimana Nasib Honorer R2 dan R3?

Salah satu alasan mereka menggelar aksi ini, yakni untuk meminta kejelasan pengangkatan status. 

Mereka meminta pemerintah daerah segera mengeluarkan komitmen secara tertulis, menyelesaikan pegawai paruh waktu ke penuh waktu.

Peserta aksi mengaku telah berkali-kali mengadu ke pemerintah daerah, juga DPRD lewat Rapat Dengar Pendapat (RDP).

Tetapi, hingga saat ini mereka mengaku hanya disuruh menunggu, tapi tak diberi kepastian.

Baca juga: Ratusan Honorer di Kukar Belum Terakomodir, Pemkab Ajukan Skema Paruh Waktu

Tampak peserta aksi langsung diterima Wakil Bupati PPU Abdul Waris Muin, Sekda PPU Tohar dan pejabat terkait lainnya. (*)