Kontroversi Film Merah Putih One For All, Wamenparekraf Bantah Dana Pemerintah Terlibat

Sebuah desa yang bersiap menyambut Hari Kemerdekaan.

Tiga hari sebelum upacara, bendera pusaka Merah Putih hilang secara misterius.

Delapan anak dari latar budaya berbeda (Betawi, Papua, Medan, Tegal, Jawa Tengah, Makassar, Manado, dan Tionghoa) membentuk “Tim Merah Putih”.

Mereka menjalani misi heroik untuk menemukan dan mengibarkan kembali bendera tersebut tepat pada 17 Agustus.

Kontroversi dan Kritik

Film ini menjadi sorotan karena:

Anggaran besar: Rp6,7 miliar, namun kualitas animasi dinilai buruk dan kaku.

Waktu produksi sangat singkat: hanya sekitar dua bulan.

Dugaan penggunaan aset visual stok dari situs animasi seperti Reallusion.

Respons publik negatif: trailer yang dirilis di YouTube dibanjiri kritik dan meme.

Film ini dimaksudkan sebagai simbol persatuan dan semangat kebangsaan, namun justru memicu perdebatan soal kualitas, transparansi anggaran, dan etika produksi.

Warganet minta KPK turun tangan

Warganet meminta Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) mengusut tuntas produksi film animasi Merah Putih One For All.

Alasannya film tersebut sudah menghabiskan anggaran nyaris Rp 7 miliar namun kualitasnya sangat buruk.

Animasi film tersebut dianggap kaku dan tidak sesuai standar industri. Cerita dan grafis dari film yang rencananya akan tayang menjelang HUT ke-80 RI tersebut bahkan dianggap jauh di bawah standar film animasi modern.

"Tolong diusut KPK," tulis akun Instagram @pancapradipta 17 dikutip Minggu(10/8/2025). Akun tersebut berkomentar di akun instagram produser Toto Soegriwo.

"Ini bau cuci uang menyengat sekali, tolong usut KPK," tulis warganet dengan akun@cuddleseasonii.