Usai Ricuh Demo Pati, Bupati Sudewo Janji Introspeksi dan Perbaiki Kepemimpinan, Ogah Mundur

"Ke depan, saya akan berbuat baik, dan juga saya harapkan pembelajaran bagi seluruh rakyat Kabupaten Pati." tambahnya.

"Jangan sampai peristiwa semacam ini terjadi kembali," lanjutnya.

Ia mengingatkan semua pihak untuk menjaga situasi kondusif dan tidak mudah terprovokasi.

"Jadi, Kabupaten Pati ini adalah milik kita semua, milik seluruh rakyat Kabupaten Pati yang harus sama-sama kita jaga agar situasi kondusif," tuturnya.

Baca juga: Ini Kata-kata Bupati Sudewo Saat Temui Pendemo di Pati, Hanya 20 Detik, Langsung Dilempari Sandal

Selain itu, Sudewo menyebut bahwa situasi pasca-demo sudah kondusif.

Sudewo juga menegaskan bahwa kabar yang menyebut dirinya mundur dari kursi Bupati Pati adalah hoaks.

"Alhamdulillah situasi yang terkini sudah kondusif. Kericuhan yang terjadi sudah dilalui, dan ya ini kami harus segera bersih-bersih biar kondisi baik dinikmati oleh seluruh rakyat," kata Sudewo.

"Kondisi normal, enggak ada yang berubah. [Info di media sosial yang menyatakan saya mundur, red.] itu hoaks," tegasnya.

Sudah Tegaskan Tidak akan Mundur

Setelah demo mereda, Bupati Pati Sudewo telah memberikan tanggapan mengenai tuntutan masyarakat agar dirinya mundur dari jabatan.

Saat konferensi pers di Pendopo Kabupaten Pati usai demonstrasi mereda, Sudewo menegaskan bahwa tuntutan demonstran sudah disampaikan.

Namun, ia menilai bahwa jabatan sebagai kepala daerah yang diembannya saat ini dipilih oleh rakyat secara konstitusional dan demokratis.

Dengan dasar tersebut, dia tidak bisa mengabulkan tuntutan para pengunjuk rasa yang memintanya mundur dari kursi bupati.

"Saya kan dipilih oleh rakyat secara konstitusional dan secara demokratis. Jadi, tidak bisa saya harus berhenti dengan tuntutan itu. (Tidak bisa, red) harus mundur dengan tuntutan itu, semua ada mekanismenya," terang Sudewo, dilansir TribunJateng.com.

DPRD Pati Bentuk Pansus Hak Angket

Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Pati menggelar rapat paripurna dan telah membentuk panitia khusus (pansus) hak angket untuk menelaah kebijakan Sudewo yang dianggap melanggar hukum, sumpah-janji jabatan, dan menimbulkan kegaduhan publik.

Pembentukan pansus hak angket ini pun membuka peluang pemakzulan Bupati Pati Sudewo.