Ali Mochtar Ngabalin Minta KPK Tak Baper Soal Menteri Kabinet Pilihan Presiden Joko Widodo
Ali Mochtar Ngabalin minta KPK tak baper soal Menteri kabinet pilihan Presiden Joko Widodo, itu hak prerogatif Jokowi
lihat foto
TRIBUNKALTIM.CO - Ali Mochtar Ngabalin minta KPK tak baper soal Menteri kabinet pilihan Presiden Joko Widodo, itu hak prerogatif Jokowi
Tenaga Ahli Kedeputian IV Kedeputian IV Kantor Staf Presiden (KSP) Ali Mochtar Ngabalin meminta KPK tak perlu protes jika tak lagi dilibatkan dalam pemilihan Menteri untuk kabinet periodenya kedua Jokowi bersama Ma'ruf Amin.
Sebab, kewenangan dalam memilih Menteri adalah sepenuhnya hak prerogatif Presiden Jokowi.
• Berita terkini Gunung Merapi, Semburan Awan Panas Kali Ini Lebih Besar dari 2009
• Jelang Deadline, Presiden Joko Widodo Belum Terbitkan Perppu KPK, Ini Dugaan Ray Rangkuti
• Sebelum Bunuh Diri, Sulli Ungkap Sederet Kabar Buruknya, Menari Setengah Hati dan Fobia Sosial
okowi berhak memilih apakah akan meminta pertimbangan KPK atau tidak dalam memilih orang-orang yang akan membantunya di pemerintahan.
"Kalau presiden merasa perlu, presiden ajak bicara KPK.
Kalau Presiden Joko Widodo merasa apa yang ada dari pengetahuannya, ya sudah untuk apa tarik-tarik presiden dalam urusan itu," kata Ali Mochtar Ngabalin saat dihubungi, Senin (14/11/2019) malam.
"Itu kan urusan independen, hak prerogratif presiden mengangkat dan memberhentikan Menteri," sambungnya.
Ngabalin sendiri mengaku tidak tahu persis alasan yang membuat Presiden Joko Widodo kini tidak lagi melibatkan KPK layaknya saat akan menjabat pertama kali pada 2014 lalu.
Namun, Ali Mochtar Ngabalin meminta perbedaan metode Presiden Joko Widodo dalam menjaring Menteri ini tidak dipersoalkan.
"Ya itulah kewenangan Presiden Joko Widodo.
Enggak usah baper lagi dalam urusan yang begitu, enggak usah gede rasa, enggak usah GR lah," kata politisi Golkar ini.
KPK tidak dilibatkan dalam penelusuran rekam jejak nama-nama calon Menteri yang akan duduk di kabinet pemerintahan periode 2019-2024.
Wakil Ketua KPK Laode M Syarif menyatakan, KPK berharap nama-nama yang dipilih presiden terpilih Joko Widodo untuk di kursi kabinet nanti merupakan sosok yang berintegritas.
"Kita tidak diikutkan tetapi kita berharap bahwa yang ditunjuk oleh presiden adalah orang-orang yang mempunyai track record yang bagus, dari segi integritas tidak tercela," kata Laode M Syarif kepada wartawan, Senin (14/10/2019).
Laode M Syarif mengatakan, pemilihan nama Menteri merupakan hak prerogatif presiden.
Oleh karena itu, KPK tak memaksa agar dilibatkan dalam proses pemilihan nama Menteri.
