Ungkap Apa, Siapa yang Salah, Sutiyoso Setuju Tito Karnavian Jakarta Mirip Kampung, Tanggapan Anies?
Pernyataan Mendagri Tito Karnavian yang menyebut Jakarta seperti kampung ke Anies Baswedan menuai polemik, Sutiyoso juga ikut beri tanggapan
TRIBUNKALTIM.CO - Ungkap apa dan siapa yang salah, Sutiyoso setuju Tito Karnavian yang menyebut Jakarta mirip kampung, Anies Baswedan beri tanggapan.
Pernyataan Menteri Dalam Negeri (Mendagri) Tito Karnavian yang menyebut Jakarta seperti kampung menuai polemik.
Pernyataan Tito Karnavian tersebut disampaikan dalam Kongres Asosiasi Pemerintah Provinsi (APPSI), Selasa (26/11/2019).
• Tegas, Anggota Prabowo Subianto dan Megawati Kompak Gagalkan Proyek Hotel Anies Baswedan di TIM
• Ucapan Tito Karnavian Soal Reuni Akbar PA 212 Disoal, Dampaknya Ternyata Bisa Serius
• Ingat Pemeran Video Panas Vina Garut? Pingsan Sebelum Sidang Mulai, Penampilannya Kini Jauh Berubah
• Bayi Aneh di India Makan Usus Ibunya,Penelusuran Kompas.com, Hoaks, Ini 3 Hal yang Harus Anda Tahu
"Pak Anies, saya yakin Pak Anies sering ke China. Kalau kita lihat Jakarta kayak kampung dibanding dengan Shanghai," ujar Tito.
Pernyataan Tito Karnavian tersebut ditanggapi oleh mantan Gubernur DKI Jakarta Sutiyoso dalam acara Kabar Petang yang kemudian diunggah oleh YouTube tvOneNews, Rabu (27/11/2019).
Sutiyoso mengungkapkan dirinya setuju dengan pernyataan Mendagri yang mengatakan adanya perbedaan jauh antara pembangunan di Shanghai dan Jakarta.

"Saya setuju jika dikatakan ada perbedaan yang jauh antara pembangunan mereka dengan kita," ujar Sutiyoso.
Sutiyoso menuturkan pada 1998 dirinya mengunjungi Shanghai dan memang menemukan pemukiman kumuh disana.
Lalu sekarang Shanghai sudah disulap sedemikian bagusnya.
Lebih lanjut, Sutiyoso menjelaskan di negara non-demokrasi, apalagi negara komunis, gubernur atau wali kota dalam konteks pembangunan sangat powerful.
"Itu kenapa bisa begitu. Karena negara-negara non-demokrasi apalagi komunis ya, jadi di sana itu namanya gubernur atau wali kota itu dalam konteks membangun kota ya, sangat powerful gitu," jelas Sutiyoso.
"Jadi kebijakan itu diatur topdown, itu sama dengan kita pada saat kita orde barulah, jadi seperti itu mereka," tambahnya.
Sutiyoso menuturkan di negara non-demokrasi mereka tidak mengalami masalah saat akan menertibkan kampung kumuh atau menggusur pemukiman.
Pasalnya, tidak ada perlawanan dari masyarakat.
Berbeda dengan di Indonesia yang menganut sistem demokrasi.