Perpanjangan SKT FPI Belum Dikeluarkan Kemendagri, Bagaimana Nasib Ormas Pimpinan Rizieq Shihab?

TRIBUNKALTIM.CO - Perpanjangan SKT FPI belum dikeluarkan Kemendagri, bagaimana nasib Ormas Pimpinan Rizieq Shihab?

Izin Perpanjangan  Surat Keterangan Terdaftar ( SKT ) Front Pembela Islam ( FPI ) masih belum juga dikeluarkan oleh Kementerian Dalam Negeri ( Kemendagri ) .

Belum dikeluarkannya SKT FPI tersebut menimbulkan berbagai macam polemik .

• Menteri Agama Fachrul Razi Setuju Perpanjang Izin FPI, Mendagri Mengaku Masih Mengkaji

• Fachrul Razi Tak Cabut Rekomendasi FPI, Beda dengan Tito Karnavian Soal AD/ART Ormas Rizieq Shihab

• Aksi Munarman Siram Profesor UI Diulas Budiman Sudjatmiko, Rocky Gerung Kelahi Lawan Sekjen FPI

Wakil Ketua DPR Sufmi Dasco Ahmad meminta organisasi kemasyarakatan Front Pembela Islam (FPI) dengan Kementerian Dalam Negeri (Kemendagri) berkoordinasi mengenai izin perpanjang Surat Keterangan terdaftar (SKT).

Apalagi menurut Dasco, rekomendasi perpanjangan terdaftar sudah dikeluarkan Kementerian Agama terhadap FPI.

“Iya menurut saya yang pertama rekomendasi dari kementerian agama sudah selesai karena memang ada beberapa yang belum dipenuhi harusnya dipenuhi. Nah rekomendasi itu kemudian diperlukan untuk mengurus SKT,” kata Sufmi Dasco di kompleks Parlemen, Senayan, Jakarta, Senin, (2/12/2019).

Sufmi Dasco mengaku memahami Kemendagri yang juga belum memperpanjang SKT FPI.

Kemendagri memiliki parameter yang harus dipenuhi masing masing Ormas yang ingin memperpanjang izin.

“Nah mungkin dalam hal ini Mendagri dalam situasi politik terakhir terakhir kemarin situasi di Indonesia mempunyai parameter terhadap pengeluaran SKT. Oleh karena itu ada beberapa hal yang di dalam SKT itu kemudian menjadi polemik, saya sarankan agar kedua belah pihak melakukan koordinasi,” katanya.

Sufmi Dasco mengatakan masalah perpanjangan SKT FPI timbul karena kondisi politik yang terjadi dalam beberapa tahun ke belakang.

Oleh karena itu menurut Dasco FPI dan Kemendagri harus duduk bersama menyelesaikan masalah tersebut.

“Sebenarnya kalau menurut saya kan ini ada hal berkaitan dengan dinamika yang kemarin terjadi di Indonesia sehingga menurut saya semua pihak harus diduk bareng mengkaji bareng yang matang dan lalu jangan sampai gaduh, itu saja,” katanya.

Pihaknya menurut Dasco akan mengkaji aturan mengenai perpanjangan izin Ormas.

Tidak hanya FPI melainkan Ormas-ormas lainnya sehingga tidak timbul masalah seperti FPI.

“Kalau dari kami, kami juga sekarang sedang bikin tim kajian bukan hanya FPI ada beberapa organisasi yang lagi kita kaji juga perjalanan dari waktu ke waktu, sehingga kemudian tidak mendapatkan problem seperti ini,” pungkasnya.