TGUPP Anies Baswedan Terus Disoal, BW Bandingkan dan Kritisi KSP Jokowi, Sumber Anggarannya Dibeber

TRIBUNKALTIM.CO - Ketua Bidang Hukum dan Pencegahan Korupsi Tim Gubernur untuk Percepatan Pembangunan ( TGUPP ) Bambang Widjojanto ( BW ) membandingkan timnya dengan Kantor Staf Presiden (KSP).

BW melontarkan pernyataan ini untuk merespons polemik anggaran untuk TGUPP yang belakangan menyeruak.

Menurut dia, anggaran TGUPP yang menggunakan anggaran pendapatan dan belanja daerah (APBD) sama saja dengan KSP yang menggunakan anggaran pendapatan dan belanja negara (APBN).

• Ditantang Ucap Dungu, Rocky Gerung Diskakmat Budiman Sudjatmiko, Sampai Tak Berkutik & Cuma Diam

• Menteri Nadiem Makarim Hapuskan Ujian Nasional, Ikatan Guru Indonesia Minta Dipercepat Ini Alasannya

• Pramugari Diduga Selingkuhan Eks Dirut Garuda Sering Gantungkan Foto Ari Askhara di Belakang ID Card

• Siswa jadi Lembek dan Masa Lalu Terulang, Kekhawatiran JK Bila UN Dihapus, Nadiem Makarim Bereaksi

"KSP pakai dananya presiden atau enggak harus ada rujukannya. Saya enggak mengerti. KSP pakai dana APBN atau dana presiden? Treatment-nya harus sama bos. Saya tuh cuma menuntut equality, saya tidak menuntut apa-apa," ucap BW kepada wartawan di Gedung Balai Kota, Jakarta, Selasa (10/12/2019) malam.

BW pun mempertanyakan mengapa polemik TGUPP selalu diperdebatkan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD).

Sedangkan kinerja KSP yang di bawah naungan Presiden Joko Widodo tidak pernah digubris oleh publik.

"Saya tanya lagi kasus seperti ini, kalau saya pakai KSP ya ukurannya, pernah enggak presiden dirusuhi oleh DPR? Untuk dihitung keberhasilannya. Terus dihitung jumlahnya pernah enggak sih saya pengen tanya saja, bukan mau protes," tanya BW.

Dalam pandangannya, sejak berdiri pada tahun 2015, KSP tak pernah sedikit pun dipermasalahkan.

"Kita kan lagi ngobrol saja nih, kalau dia (KSP) melakukan itu pernah enggak sih ada sejarahnya otoritas dari eksekutif untuk membentuk utilitas force ? Kemudian dipertanyakan kayak KSP gitu kan," tutur mantan Wakil Ketua KPK tersebut.

Bambang pun enggan menanggapi soal pengurangan anggota TGUPP yang semula berjumlah 67 menjadi 50 orang.

Menurut dia, hanya Ketua TGUPP yang berhak untuk menjawab hal itu.