Baca tanpa iklan
TRIBUNKALTIM.CO - Menteri Badan Usaha Milik Negara (BUMN) Erick Thohir resmi mencopot Refly Harun dari jabatannya sebagai Komisaris Utama PT Pelabuhan Indonesia I (Persero).
Selain Refly Harun, tiga jajaran komisaris Pelindo I juga ikut dicopot.
Ketiganya, yakni Heryadi dari jabatan Komisaris Independen, Bambang Setyo Wahyudi (Komisaris), Lukita Dinarsyah Tuwo (Komisaris) dan Winata Supriatna (Komisaris).
"Komisaris kan tidak hanya sendiri kan ada empat komisaris yang diganti. Jadi itu refreshing saja, artinya perlu refreshing di Pelindo sehingga kita ganti empat orang,” ujar Staf Khusus Menteri BUMN Arya Sinulingga, Senin (20/4/2020).
• Bos ILC Karni Ilyas Terang-terangan Tak Sepakat PSBB, Anies Baswedan Lebih Dulu Terapkan
• 11 Ucapan Selamat Hari Kartini Bahasa Indonesia & Inggris, Share via WhatsApp, Facebook, IG, Twitter
• Kasus Corona Terus Naik, Jokowi Instruksikan Pemerintah Daerah Perketat Tiga Hal Ini di Masyarakat
• Di Indonesia, Angka Kematian Akibat Positif Virus Corona Tergolong Tinggi, Ini Faktor Penyebabnya
Arya berharap dengan adanya pergantian komisaris ini bisa mendongkrak kinerja Pelindo I lebih baik lagi ke depannya.
“Jadi mudah-mudahan dengan refreshing ini membuat pelindo I juga akan semakin bergairah kinerjanya, dan bisa menghadapi Corona juga,” kata Arya.
Adapun susunan komisaris PT Pelindo I yang baru, yakni sebagai berikut:
1. Achmad Djamaludin - Komisaris Utama
2. Arman Depari - Komisaris
3. Herbert Timbo Parluhutan Siahaan - Komisaris Independen
4. Ahmad Perwira Mulia Tarigan - Komisaris Independen
5. Irma Suryani Chaniago - Komisaris Independen
6. Winata Supriatna - Komisaris.
• Blak-blakan, Erick Thohir Lihat Fakta Dunia Kesehatan Indonesia, Bos BUMN Beber Ada Praktik Kotor
• Satgas Bencana BUMN Kaltara Beri Bantuan 10 Wastafel Portable Kepada Gugus Tugas Covid-19 Tarakan
Erick: Penunjukan figur komisaris dan direksi BUMN sesuai bidang
Sebelumnya, Menteri BUMN Erick Thohir menyampaikan bahwa penunjukkan komisaris dan direksi di sejumlah BUMN merupakan figur yang sesuai dengan bidangnya.
"Figur yang masuk dalam jajaran direksi dan komisaris, semua ada background dan tak menyalahi aturan," ujar Erick Thohir dalam bincang-bincang dengan media, di Jakarta, Jumat (21/2/2020).
Ia mengemukakan figur yang menduduki jabatan penting di BUMN juga tidak menjabat di salah satu DPP Partai di Indonesia.
"Misalnya Arif Budimanta, dia tak masuk DPP dan bekerja membantu kita. Yang tidak boleh itu kalau menjabat DPP di partai. Jadi bukan sesuatu yang kita langgar. Yang mesti kita lihat banyak figur yang support bersih-bersih BUMN. Karena itu tak mungkin figur Chandra Hamzah, Agus Martowardojo, Chatib Basri mau gabung," kata Erick Thohir.
Ia menambahkan setiap jabatan tentu akan terus terjadi perubahan.
Ada yang habis masa kerjanya maupun tidak sesuai dengan strategi.
Maka itu, ia meminta kepada jajaran direksi dan komisaris BUMN untuk melaksanakan setiap kebijakan pemerintah dan menjalankan Key Performance Indicator (KPI).
• Erick Thohir Bongkar Kondisi BUMN saat Virus Corona: Berat Sekali, Singgung Garuda & Bank Mandiri
• Profil Calon Pemimpin Ibu Kota Negara di Kaltim, Pernah Bisnis Tambang, Bupati, Dekan, dan Bos BUMN
"Mohon kepada direksi dan komisaris, kerja saja yang benar, kita percaya dan minta tolong ada legacy dan KPI yang harus dijalankan bersama," kata Erick Thohir.
Dalam kesempatan itu, ia juga menyampaikan rencananya untuk membangun talent pool atau wadah pencarian calon pegawai yang memiliki kompetensi, sehingga para pegawai di BUMN merupakan orang-orang yang bisa dipertanggungjawabkan integritas dan kompetensinya.
"Kenapa talent pool cuma di Bank Mandiri, kan musti disebar. Salah satunya tugas Agus Martowardojo nanti membangun talent pool di BNI. Kita coba supaya ada talent pool dari BUMN lain. Masa dari 142, cuma satu BUMN, kalau bisa 10-15 BUMN," ucap Erick Thohir. (Antaranews)
Arman Depari Tinggalkan BNN, Gembong Narkoba Dikhawatirkan Merajalel
Kepindahan Arman Depari ke PT Pelabuhan Indonesia I (Persero) atau Pelindo I dikhawatirkan mempengaruhi kinerja Badan Narkotika Nasional (BNN).
Kinerja jenderal bintang dua yang kini menjabat Deputi Pemberantasan BNN dinilai masih diperlukan memberantas peredaran narkoba di Indonesia.
Ketua Umum Forum Organisasi Kemasyarakatan Anti Narkoba (Fokan) Jefry Tambayong mengatakan belum ada sosok yang tepat menggantikan Arman.
"Berapa banyak upaya penyelundupan yang digagalkan, banyak juga bandar yang ditindak selama ini, di bawah kepemimpinan pak Arman?," kata Jefry saat dikonfirmasi di Jakarta Timur, Senin (20/4/2020).
Pengalaman nyaris 20 tahun menangani kejahatan tindak pidana narkoba membuatnya paham cara kerja para gembong narkoba.
Kiprah jenderal berambut gondrong itu pun terbilang moncer sejak memimpin Dirtipid Narkoba Bareskrim Polri hingga BNN sekarang.
"Dan sampai saat ini belum ada yang bisa menggantikan sosok beliau dalam upaya pemberantasan narkotika di Indonesia," ujarnya.
Selain tak kenal ampun kepada gembong narkoba, Arman juga dinilai gencar memberantas peredaran narkoba di tempat hiburan malam.
Jefry menuturkan pemerintah harus berpikir ulang sebelum melepas Arman ke jabatan barunya sebagai satu Komisaris Pelindo I.
"Karena itu kami berharap bapak Presiden dan pak Kapolri mempertimbangkan segala hal," tutur Jefry.
Direktur Eksekutif Institute Kajian Pertahanan dan Intelijen Indonesia (IKAPII), Fauka Noer Farid menyatakan hal serupa.
Menurutnya Arman yang tahun ini pensiun lebih tepat mengisi jabatan sebagai Dirjen Imigrasi menggantikan Ronny Sompie.
"Latar belakangnya (Arman Depari) sama dengan Ronny Sompie. Selama ini yang bersangkutan juga tidak terlibat apa pun," kata Fauka.
Alasannya selama mengusut kasus narkoba dia sudah berhubungan dengan banyak negara dan memahami kasus kejahatan internasional.
Mantan anggota Kopassus itu menilai kemampuan Arman masih diperlukan agar Indonesia lepas dari status darurat narkoba.
"Dikhawatirkan bila sosok itu hilang penyelundup narkoba semakin merajalela. Di satu sisi pastinya peredaran narkoba yang akan masuk ke Indonesia bisa lebih terpantau," lanjut dia.
Sebagai informasi pemerintah resmi mengumumkan perombakan jajaran PT Pelindo I melalui Keputusan Menteri BUMN Nomor. SK-123/MBU/04/2020 tanggal 20 April 2020.
Berdasarkan keputusan yang disebut untuk memperbaiki kinerja PT Pelindo I tersebut Arman bakal mengisi satu jabatan sebagai komisaris.
Simak profil dan sepak terjang Arman Depari, Jenderal yang kerap meringkus bandar narkoba kelas kakap.
Irjen Arman Depari saat ini tengah menjadi sorotan publik.
Nama Arman Depari belakangan ini mencuat setelah memberikan tanggapan mengenai ancaman BNN dibubarkan.
Kini sosok Arman Depari banyak dicari oleh publik.
Jendral berambut panjang ini rupanya memiliki sepak terjang yang memukau.
Arman Depari saat ini menjabat sebagai Deputi
Ia kerap muncul saat Badan Narkotika Nasional atau BNN berhasil meringkus bandar nakoba.
Jendral bintang dua ini bersama timnya kerap muncul ketika berhasil melumpuhkan bandar narkoba kelas kakap.
Bahkan ia bersama timnya berhasil meringus bandar narkoba berjaringan internasional.
Para pengedar narkoba yang berhasil ditangkap BNN pun sampai tidak bisa berkutik setelah tangannya diborgol.
Arman Depari yang nampak beringas dan memiliki taktik yang andal dalam membongkar jaringan pengedaran narkoba bisa jadi sosok 'angker' bagi si bandar narkoba.
Lantas bagaimana profil Arman Depari ?
Dilihat dari profilnya, Arman Depari ini memang memiliki latar belakang mumpuni di bidang pemberantasan narkoba.
Sang Jenderal pernah menduduki posisi sebagai Direktur Reserse Narkoba Polda Metro Jaya hingga di Mabes Polri.
Selain itu, ia juga sempat menjabat sebagai Direktur Tindak Pidana Narkoba Bareskrim Polri.
Sebelum fokus di bidang pemberantasan narkoba, Irjen Arman Depari ternyata pernah juga menjadi Kadensus 88 Polda Sumatera Utara.
Di bidang ini, ia bahkan pernah melaksanakan beberapa tugas penyidikan napi teroris di luar negeri.
Tak hanya itu, Deputi Pemberantasan BNN ini juga pernah turut membantu dan memberikan informasi hasil penyelidikan tim Ditserse Polda Metro Jaya dalam pengungkapan kasus terorisme.
Kala itu, kasus terorisme yang dimaksud yakni, yakni kasus bom Bali I, untuk menangkap Imam Samudra.
Sebelum bertugas di BNN, Arman Depari sempat menjadi Kapolda Kepulauan Riau selama kurang lebih dua tahun.
Barulah pada 2016, Jenderal garang ini menjadi Deputi Pemberantasan BNN.
Pria kelahiran Karo, Sumatera Utara, 1 Agustus 1962 ini, menghabiskan masa kecil dan remajanya hingga bangku SMA di Berastagi.
Setelah lulus SMA, ia kemudian mencoba peruntungan masuk ke Akpol. Ia pun termasuk, lulusan Akpol tahun 1985.
Selain identitasnya, hal lain yang mencuri perhatian dari sosok Arman Depari adalah penampilannya.
Ya, Jenderal yang satu ini berpenampilan berbeda dari aparat polisi kebanyakan yang kerap muncul di hadapan publik.
Ia memiliki rambut gondrong atau panjang. Arman Depari bahkan kerap menguncir rambut panjangnya saat muncul di hadapan publik.
Penampilannya yang terlihat maco ini ternyata sejak dirinya bekerja sebagai pemberantas narkoba di BNN.
Seperti yang banyak diberitakan, perubahan penampilan ini sengaja dilakukan Arman Depari karena tuntutan tugasnya untuk menangkap bandar narkoba.
Sebelumnya ketika bekerja sebagai Kapolda Riau, ia masih bernampilan dalam rambut pendek yang rapi.
Berikut ini foto-foto transformasi Arman Depari sebelum dan saat bekerja di BNN.
Tampak berwibawa dan kebapakan saat menjadi Kapolda Riau.
Lebih 'angker' karena berambut panjang dan berkumis saat kerja di BNN.
Masih berambut panjang, tapi tanpa berkumis saat bertugas di BNN.
Deputi Bidang Pemberantasan BNN, Irjen Pol Arman Depari saat memimpin konfrensi pers terkait PCC made in Tasikmalaya, Rabu (27/11/2019). (tribunjabar/isep heri)
Kata Arman Depari Soal Ancaman BNN Dibubarkan
Diketahui, pada rapat yang digelar Kamis (21/11/2019), Komisi III DPR RI melontarkan penilaiannya terhadap kinerja BNN.
Kritikan keras pun muncul terkait BNN dari sejumlah anggota Komisi III DPR RI.
Satu di antaranya kritik tajam dari Masinton Pasaribu, anggota Komisi III DPR Fraksi PDIP.
Ia meminta BNN untuk dievaluasi dan dibubarkan. Kemudian, menyebut akan merevisi undang-undang.
"Saya minta BNN dievaluasi, bubarkan. Kita akan melakukan revisi terhadap undang-undang narkotika. Dilebur saja (BNN) nggak perlu lagi. Nggak ada progres," katanya.
Pernyataan ini dilontarkan Masinton karena menilai peredaran narkoba di tanah air masih menjadi ancaman serius.
Terkait hal ini, Irjen Arman Depari memberikan tanggapan saat diwawancara awak media, pada Rabu (27/11/2019).
Irjen Arman Depari mengaku, menyilakan jika BNN dibubarkan.
"Silakan saja bubarkan," ujar Irjen Arman Depari
Kemudian, jenderal gondrong ini pun melontarkan kata-kata tak terduga dan menohok.
"Sekalian saja anggota di dalamnya dibakar dan dikremasi saja," kata Arman Depari.
Dalam hal ini, ia pun berpesan agar Komisi III DPR RI kembali melakukan kajian soal wacana ancaman BNN dibubarkan.
Menurutnya, semua kegiatan BNN untuk masyarakat, bukan untuk kepentingan pihak tertentu atau perseorangan.
"Kegiatan kami beroperasi untuk rakyat, bukan untuk kepentingan golongan atau keinginan selera seseorang," kata Irjen Arman Depari.
Tak hanya itu, Irjen Arman Depari pun menyebut kerja BNN selama ini demi menyelamatkan generasi muda bangsa dari narkoba.
"Kami bekerja untuk menyelamatkan generasi muda Indonesia dari narkoba," ujarnya. (TribunNewsmaker/*)
Artikel ini telah tayang di Kompas.com dengan judul "Erick Thohir Copot Refly Harun dari Jabatan Komut Pelindo I" dan di Wartakotalive dengan judul Erick Thohir Tunjuk Achmad Djamaludin sebagai Komisaris Utama PT Pelindo I Gantikan Refly Harun dan di Tribunjakarta.com dengan judul Arman Depari Tinggalkan BNN, Gembong Narkoba Dikhawatirkan Merajalela, Tribun Jabar dengan judul Profil Arman Depari, Jenderal Rambut Panjang 'Angker' Bagi Bandar Narkoba, Ini Foto Transformasinya