Akhirnya Refly Harun Bongkar Kenapa Dirinya Dicopot Erick Thohir dari Pelindo I, Sindir Makan APBN
Akhirnya Refly Harun bongkar kenapa dirinya dicopot Erick Thohir dari kursi Komisaris Utama Pelindo I, sindir makan APBN
lihat foto
TRIBUNKALTIM.CO - Akhirnya Refly Harun bongkar kenapa dirinya dicopot Erick Thohir dari kursi Komisaris Utama Pelindo I, sindir makan APBN.
Pakar Hukum Tata Negara Refly Harun buka suara soal musabab dirinya dicopot Menteri BUMN Erick Thohir dari kursi Komisaris Utama Pelindo I.
Tidak hanya itu, Refly Harun juga membeber mengapa dirinya kerap mengkritik Pemerintah Jokowi.
Merasa masyarakat perlu tahu, Refly Harun akhirnya membongkar penyebab dirinya dicopot Erick Thohir.
Pakar Hukum Tata Negara, Refly Harun telah mengonfirmasi bahwa dirinya kini tak lagi menjabat sebagai Komisaris Utama (Komut) Pelindo 1.
• Rumah Iis Dahlia Rp 17 Miliar, Cicilan ke Bank Rp 250 Juta Tiap Bulan, Kini Pusing Gegara Sepi Job
• Refly Harun Tertawakan Jokowi Soal Mudik dan Pulang Kampung, Tapi Akhirnnya Bela Presiden Karena Ini
• Refly Harun Bongkar Pemerintah Jokowi Selundupkan Aturan Karantina Wilayah di PSBB, Begini Tujuannya
Dilansir TribunWow.com, Refly Harun mengaku dicopot dari jabatan tersebut karena kerap mengkritik Pemerintah.
Bahkan, ia menyebut kerap diangggap kritis pada Pemerintah meski menjabat di perusahaan BUMN tersebut.
Hal itu disampaikan Refly Harun melalui tayangan YouTube Refly Harun, Selasa (28/4/2020).
Menurut Refly Harun, seorang pegawai BUMN tidak menduduki jabatan di Pemerintahan.
Sebab, menurut dia ada beda pengertian antara Pemerintah dan negara.
Pada kesempatan itu, ia pun mengklarifikasi anggapan yang menilai orang yang mendapat gaji dari anggaran pendapatan dan belanja negara ( APBN) tak berhak mengkritisi Pemerintah.
Refly Harun lantas secara gamblang menyatakan bantahannya terhadap anggapan tersebut.
"Kalau begitu yang namanya dosen-dosen perguruan tinggi negeri itu enggak boleh mengkritik Pemerintah, dosen-dosen PNS itu," jelas Refly.
"Karena dia makan dari APBN, kan uang APBN gaji mereka. Peneliti-peneliti LIPI juga enggak boleh mengkitik Pemerintah karena dia makan APBN, bukan begitu."
Menurut Refly Harun, jika anggapan itu benar, seorang anggota DPR pun juga tak berhak mengkritisi Pemerintah.
