Jajaran Risma Dinilai Gagal Tangani Covid-19 di Surabaya, DPRD: Pemkot Tak Punya Roadmap yang Jelas

TRIBUNKALTIM.CO - Pemkot Surabaya telah menerapkan Pembatasan Sosial Berskala Besar ( PSBB ) sejak 28 April 2020. 

Namun Wakil Ketua DPRD Surabaya menilai Pemerintahan di bawah komando Tri Rismaharini belum berhasil menangani covid-19. 

Pimpinan DPRD Kota Surabaya, Jawa Timur, menilai PSBB tahap pertama yang dilaksanakan oleh Pemerintah Kota telah gagal.

PSBB tersebut telah ditetapkan pada Selasa, (28/4/2020) hingga Senin (11/5/2020).

• Mirip Effendi Gazali, Pakar Universitas Indonesia Beber Bukti Jokowi Marah Besar Soal Virus Corona

• Refly Harun Beber Kebobrokan Pemerintahan Jokowi, Nasib Pengkritik Mengejutkan, Sosok Luhut Disorot

• Resmi, Anies Baswedan Terbitkan Pergub Sanksi Tegas Selama PSBB Jakarta Termasuk di Tempat Ibadah

• Risma Keberatan Pasien Covid-19 dari Luar Surabaya, Dirut RSUD dr Soetomo Ingatkan Kode Etik

Dilansir Kompas.com, Senin (11/5/2020), Wakil Ketua DPRD Surabaya, Laila Mufidah mengatakan bahwa tingginya penyebaran virus di Surabaya disebabkan Pemkot tidak memiliki roadmap (peta jalan) yang jelas.

"Kami menilai Pemkot tidak memiliki roadmap yang terukur sehingga grafik penyebaran covid-19 masih tinggi," tutur Laila.

Dengan adanya roadmap tersebut, Pemerintah bisa menyusun alokasi dan pendistribusian jaring pengaman sosial sejak awal.

Namun pada praktiknya, Pemerintah malah terlambat menyalurkan jaring pengaman tersebut sehingga masyarakat terdampak tidak bisa segera mendapat bantuan.

"Yang terjadi selama ini Pemkot Surabaya justru terlambat mendistribusikan jaring pengaman sosial itu. Ini seharusnya tidak terjadi jika roadmap disusun jelas sejak awal," kata Laila.

"Dan ini memang tidak seharusnya terjadi, karena menyangkut kesejahteraan rakyat yang terdampak pandemi covid-19," imbuhnya.

Sebelumnya, ia sempat menyampaikan bahwa masih banyak yang harus dievaluasi dan diperbaiki dari pelaksanaan PSBB tahap pertama tersebut.

"Ada banyak evaluasi yang harus dilakukan Pemkot Surabaya dengan sudah berjalannya PSBB tahap pertama. Misalnya, bagaimana target yang terukur dari penerapan PSBB itu," terang Laila.

Target yang dimaksudkan meliputi jumlah pengujian sampel dan tes PCR yang telah dilakukan Pemerintah.

Selain itu juga perlu adanya pengukuran terhadap kecepatan pelacakan penularan Virus Corona yang telah dilakukan.

"Perlu dikaji juga, seberapa ketat monitoring potensi penyebaran covid-19 di beberapa klaster," ujar Laila.