Anak Buah Prabowo & Jokowi Rencana Revisi Perizinan API, Susi Pudjiastuti: Saya Mohon Pak Presiden
Kementerian Kelautan dan Perikanan di bawah kepemimpinan Menteri KKP Edhy Prabowo berencana menerbitkan revisi soal perizinan 8 alat tangkap.
lihat foto
TRIBUNKALTIM.CO - Kementerian Kelautan dan Perikanan ( KKP ) di bawah kepemimpinan Menteri KKP Edhy Prabowo berencana menerbitkan revisi soal perizinan 8 alat tangkap baru termasuk cantrang.
Edhy Prabowo,merupakan menteri asal partai Gerindra besutan Prabowo Subianto.
Menanggapi rencana kementerian yang dipimpin Edhy Prabowo itu, Susi Pudjiastuti pun memohon kepada Presiden Joko Widodo.
Mantan Menteri Kelautan dan Perikanan Susi Pudjiastuti memohon kepada Presiden RI Joko Widodo untuk tegas memberantas pelaku illegal fishing dan kebijakan yang merugikan masyarakat.
Kebijakan yang dimaksud Susi adalah kebijakan yang mengizinkan kapal ikan asing masuk ke wilayah Indonesia, legasilasi alat-alat tangkap yang merusak lingkungan, seperti cantrang, pukat hela (trawl), dan pukat cincin (purseiners).
• Kabar Baik, Unair Temukan Obat Covid-19, Sudah Produksi tapi Sebagai Obat Program, Ini Penjelasannya
• Ramalan Zodiak Cinta Sabtu 13 Juni 2020, Gemini Menyalahkan Pasangan, Pisces Jangan Menekan!
• Sudah Menutupi Sebagian Wajah, Gubernur Sumut Edy Rahmayadi Besuk Penderita Tumor 30 Kg di Medan
• BTS Ulang Tahun ke-7, Video Pesta Anniversary Puncak BTS Festa 2020 untuk ARMY Tayang di YouTube
"Saya mohon kepada Pak Presiden dari lubuk hati yang paling dalam, dengan segala kerendahan hati, Pak Presiden bisa mengatakan tidak untuk IUUF, untuk mencegah kapal-kapal asing masuk, untuk mencegah kembalinya alat-alat tangkap tidak ramah lingkungan," dalam acara webinar, Jumat (12/6/2020).
Susi mengaku sangat khawatir dengan kondisi laut saat ini.
Menurutnya, hanya Jokowi yang bisa mencegah hal buruk kembali terjadi di laut Indonesia karena kepemimpinan ada di bawahnya.
"Hanya satu pikir saya bisa menyelesaikan kekhawatiran ini.
Karena Pak Presiden mempunyai semua kewenangan, ultimate power, dan ultimate kebijakan ada di Bapak.
Gerakkan seluruh pembantu Bapak," kata Susi.
Sebelumnya, Kementerian Kelautan dan Perikanan ( KKP) berencana menerbitkan revisi soal perizinan 8 alat tangkap baru termasuk cantrang.
Delapan alat tangkap ini merupakan alat penangkap ikan (API) yang belum diatur atau dilarang dalam Peraturan menteri KP Nomor 71 Tahun 2016 dan Keputusan Menteri Nomor 86 Tahun 2016.
Delapan alat tangkap ikan baru itu disusun berdasarkan hasil kajian sebagai tindak lanjut Menteri KP Nomor B.717/MEN-KP/11/2019 Tentang Kajian terhadap Peraturan Bidang Kelautan dan Perikanan.
