Sebelum Tahun Ajaran Baru, Disdik Bontang Pastikan Anggaran Transportasi Guru Pulau Terluar Kembali
Kabid Dikdas Disdik Bontang, Saparuddin menyatakan sebelum tahun ajaran baru 2020, anggaran transportasi guru di pulau terluar Bontang bakal kembali
Penulis: Muhammad Fachri Ramadhani | Editor: Mathias Masan Ola
lihat foto
TRIBUNKALTIM.CO, BONTANG - Kabid Dikdas Disdik Bontang, Saparuddin menyatakan sebelum tahun ajaran baru 2020 anggaran transportasi guru di pulau terluar Bontang bakal kembali.
Sebelumnya ikut kena pangkas saat pemerintah melakukan refocussing APBD untuk penanganan Covid-19 di Bontang, Kalimantan Timur.
Seperti yang dirasakan guru, staf termasuk kepala sekolah SDN 016 Bontang Selatan. Setidaknya 3 bulan mereka tak nyeberang ke Tihi-Tihi, sebab anggaran transportasi mereka kosong.
"Pemangkasan ( anggaran ) itu melihat jumlah ( bukan peruntukkan ). Nanti akan dikembalikan kembali. Insha alloh, ini sedang dalam proses pergeseran mendahului perubahan," katanya, saat Tribunkaltim.co bertanya kepastian pengembalian anggaran sebelum tahun ajaran baru dimulai.
Menurut Saparuddin, kepentingan pendidikan harus jadi prioritas, terutama bagi sarana, fasilitas dan tenaga pengajar sekolah yang berada di daerah pesisir.
Baca juga; Dana Transportasi Ditiadakan, Guru Pulau Terluar Bontang Terancam tak Bisa Ngajar Jelang Ajaran Baru
Baca juga; Asal Muasal Temuan Ganja di Samarinda, Demi Mengecoh Petugas, Tersangka Menutupnya dengan Kopi Bubuk
Baca juga; BREAKING NEWS Bertambah 7 Kasus di Balikpapan, Ada Karyawati Perbankan Positif Covid-19
"TAPD tak melihat anggaran apa untuk apa, langsung dipotong saja. Main pangkas begitu saja. Pakai mesin dan ada formula dia," ungkapnya.
"Misal dana BOSDA Rp 10 miliar, dia pangkas saja. Gak bisa kita kenakan sekolah ini saja, akhirnya kena semualah. Begitu ceritanya. Padahal perlakuan sekolah pesisir dan darat, mesti berbeda. Tapi ini kami minta kembalikan lagi," tambahnya.
Disinggung soal mekanisme pembelajaran di sekolah pesisir, Saparuddin mengatakan dengan keterbatasan perangkat yang ada, mau tidak mau berbasis non daring alias offline.
Hal itu tentu tak sejalan dengan kebijakan pemerintah yang menerapkan pembelajaran Learning From Home menggunakan jaringan internet.
"Sistem belahar di sekolah pesisir, selama ini offline. Di dunia pendidikan ini sebenarnya banyak alternatif pengajaran. Pengajaran itu kan, tanpa batas. Misal gak punya andorid, ya, offline. Kan ada buku pegangan guru dan siswa. Bisa dari situ. Yang mampu silakan. Banyak variasi di dunia pdndidikan," ungkapnya. (Tribunkaltim.co/Fachri)
