Sarannya Tak Main-main! Tanggapan Komisi III DPR Agar Kasus Penyerangan Polsek Ciracas Tak Terulang

TRIBUNKALTIM.CO - Tak main-main, begini saran Komisi III DPR RI agar kasus penyerangan Polsek Ciracas tak terulang lagi.

TNI dan Polri dinilai perlu melakukan empat langkah mencegah kembali terjadinya perselisihan anggota kedua institusi negara itu.

Hal tersebut disampaikan Anggota Komisi III DPR Didik Mukrianto menyikapi insiden penyerangan Polsek Ciracas, Jakarta Timur, oleh oknum anggota TNI pada Sabtu (29/8/2020) dini hari.

Yang pertama, kata Didik, adalah persoalan penguatan disiplin dan komitmen kelembagaan.

• BEGINI Nasib 12 Anggota TNI Akibat Penyerangan Mapolsek Ciracas Kini, KSAD Andika Perkasa Minta Maaf

• Oknum TNI Rusak Polsek Ciracas, Dandim Sudah Peringatkan Tak Ada Pengeroyokan, tapi Tidak Digubris

• Pangdam Jaya Bongkar Sosok yang Buat Prajurit TNI Terprovokasi Rusak Polsek Ciracas, Bukti di Ponsel

• Hadi Tjahjanto Beri Perintah, TNI Akui Perusak Polsek Ciracas Adalah Prajurit, Motifnya Terkuak

"Pertama, menguatkan kembali kedisiplinan dan komitmen kelembagaan dalam mengemban tugas dan tanggung jawab para anggotanya," kata Didik saat dihubungi Tribunnews.com, Minggu (30/8/2020).

Kedua, kata Didik, kedua instansi harus melakukan pembinaan dan pengawasan yang terintegrasi, serta berkesinambungan dengan basis reward and punishment yang terukur dan tegas di institusi masing-masing.

"Ketiga, terus menguatkan koordinasi dan sinergi yang lebih utuh lagi dalam melakukan dan pelayanan kepada masyarakat, bangsa dan negara," papar Didik.

Keempat, Didik meminta kedua institusi tidak mentoleransi dan memberikan sanksi tegas kepada anggotanya yang terbukti melanggar kedisiplinan, hukum dan penyalagunaan kewenangan.

• UPDATE - Jadwal MotoGp 2020 dan Link Live Streaming Trans 7, Eks Manajer Rossi Bahagia Marquez Absen

• Pemilik Rekening BCA, CIMB, Danamon, Maybank Belum Dapat BLT Karyawan, Kemenaker Beri Kabar Bahagia

"Kebersamaan, kebersatuan dan jiwa korsa institusional memang sangat dibutuhkan, namun harus dipastikan untuk mendukung tugas dan tanggung jawabnya, bukan disalahgunakan untuk tindakan-tindakan yang melanggar hukum dan merugikan masyarakat," ujar politikus Demokrat itu.