Ucapan Puan Maharani Soal Sumatera Barat Disorot, Fadli Zon Ikut Bereaksi Keras 'Harusnya Spesial'
Dalam pengumuman Cagub dan Cawagub Sumbar, Puan Maharani menyinggung soal Sumatera Barat dan Pancasila,
TRIBUNKALTIM.CO - Ucapan Ketua DPR RI yang juga politisi PDIP, Puan Maharani soal Sumatera Barat mengundang sorotan.
Dalam pengumuman Cagub dan Cawagub Sumbar, Puan Maharani menyinggung soal Sumatera Barat dan Pancasila.
Hal tersebut lantas menuai komentar dari banyak pihak termasuk politisi Gerindra, Fadli Zon
Pernyataan Puan Maharani terkait Sumatera Barat berujung panjang.
Terbaru, politisi Partai Gerindra Fadli Zon bereaksi keras menanggapi ucapan putri Megawati itu.
Ucapan Puan Maharani yang menjadi polemik itu disampaikan saat pengumuman cagub-cawagub Sumbar yang didukung oleh PDIP.
• Viral Video Kendaraan Mewah Mobil Roda Tiga yang Dinaiki Paslon Ditilang Polisi, Plat Nomornya Unik
• Soal-soal SKB Tes CPNS 2019 Berbagai Formasi, dan Link Kisi-kisi Lengkap Materi Kompetensi Bidang
• Mulai Senin 7 September 2020 WNI Dilarang Masuk Malaysia, Ahli: Image Indonesia tak Aman Covid-19
• Operasinya Dinilai Gagal, Akankah Marc Marquez Absen di Seluruh Sisa MotoGP 2020, Honda Turun Kasta?
Dalam acara tersebut, Ketua Bidang Politik dan Keamanan PDIP ini menyampaikan harapan agar Sumbar menjadi provinsi yang mendukung negara Pancasila.
"Rekomendasi diberikan kepada Insinyur Mulyadi dan Drs H Ali Mukhni. Merdeka!" tegas Puan Maharani pada Rabu (2/9/2020).
Lebih lanjut, Puan menuturkan harapannya pada provinsi Sumatera Barat.
"Semoga Sumatera Barat menjadi provinsi yang memang mendukung Negara Pancasila," imbuh Puan Maharani.
Ucapan Puan Maharani itu bergulir bak bola salju.
Sejumlah tokoh Sumbar menyatakan keberatan dan mengkritik apa yang disampaikan putri Ketum PDIP Megawati Soekarnoputri tersebut.
Kabar terkini, mantan wakil ketua DPR Fadli Zon turut bersuara.
Fadli menilai, orang Sumatera Barat mempunyai peran besar dalam mendirikan negara.
Fadli Zon menjelaskan, seharusnya Kota Bukittinggi mendapatkan perhatian khusus dari pemerintah pusat karena pernah menjadi basis perjuangan masa kemerdekaan.