Baca tanpa iklan
TRIBUNKALTIM.CO - Doni Monardo tak ikut pengumuman PSBB Jakarta oleh Anies Baswedan, sinyal Pemerintah Pusat menolak?
Pengumuman penetapan Pembatasan Sosial Berskala Besar atau PSBB total di Jakarta batal dihadiri Kepala BNPB Doni Monardo.
Sebelumnya, Gubernur DKI Jakarta Anies Baswedan, Doni Monardo dan Menteri Kesehatan Terawan Agus Putranto akan menyampaikan soal PSBB tersebut hari ini.
Diketahui, langkah Anies Baswedan menetapkan PSBB Jakarta langsung menuai sorotan dari para Menteri Jokowi yang dimulai oleh Airlangga Hartarto.
Konferensi pers terkait penentuan status Pembatasan Sosial Skala Besar ( PSBB) untuk Provinsi DKI Jakarta yang sedianya akan digelar Minggu (13/9/2020) sore ini dibatalkan.
Awalnya, konferensi pers tersebut akan disiarkan langsung dari Graha BNPB Jakarta Timur pada pukul 16.00 WIB.
• Besok Ditutup, Cara Daftar Kartu Prakerja Gelombang 8 Langsung Berhasil, Ada Contoh Surat Pernyataan
• Bukan PSBB, Mahfud MD Sorot Tata Kata Anies Baswedan, Para Ahli Konfirmasi Negara Rugi 297 Triliun
• Lengkap, Surat Menyentuh Buya Maarif ke Jokowi, Dokter Banyak Meninggal, Ada Pesan Khusus ke Terawan
• Ruhut Sitompul Desak Anies Baswedan Mundur, Refly Harun Tak Tinggal Diam, Soal WNI Dicekal 59 Negara
Konferensi Pers tersebut rencananya menghadirkan tiga narasumber yakni Gubernur DKI Jakarta Anies Baswedan, Menteri Kesehatan Terawan Agus Putranto, dan Kepala BNPB Doni Monardo.
Pembatalan konferensi pers tersebut disampaikan oleh Kabid Humas BNPB Rita Rosita di grup Whats App Medkom Bencana-7 pada Minggu (13/9/2020) pukul 11.48 WIB.
"Mohon maaf agenda ini dibatalkan," kata Kabid Humas BNPB Rita Rosita pada Minggu (13/9/2020).
Ketika dikonfirmasi, Rita mengatakan tidak mengetahui secara rinci alasan pembatalan konferensi pers tersebut.
Meski begitu ia mengatakan Kepala BNPB Doni Monardo terkonfirmasi untuk melaksanakan tanya jawab dengan sebuah stasiun radio pada pukul 17.00 WIB sore ini.
"Jadi agenda yang konfirmasi jam 17.00 dengan radio. Narasumbernya Kepala BNPB," kata Rita.
Respon Jokowi
Kebijakan Pemerintah Provinsi DKI Jakarta menerapkan Pembatasan Sosial Berskala Besar ( PSBB) jilid II mendapat sorotan dari banyak kalangan, termasuk pemerintah pusat.
Hal ini juga menandakan beda pandangan soal PSBB pemerintah pusat dengan Pemprov DKI.
• Refly Harun Bocorkan Kenapa Menteri Jokowi Sorot PSBB Anies? Beber Ekonomi Nyungsep Sebelum Covid-19
• Siap-siap, 15 September Ponsel BM akan Diblokir Pemerintah, Cara Cek IMEI, Khusus iPhone Berbeda
• Kasus Covid-19 Lebih 200 Ribu, Indonesia Dikucilkan 59 Negara, Masukan Demokrat Dicueki Pemerintah
• Langsung Berhasil, Petunjuk Baru yang Berulang Kali Gagal Daftar Kartu Prakerja, Cek NIK dan KK
Juru Bicara Presiden, Fadjroel Rachman, sebut Pembatasan Sosial Berskala Mikro Komunitas ( PSBMK) lebih efektif menekan penyebaran Virus Corona ( covid-19)..
Hal itu menjelaskan pernyataan Presiden Joko Widodo sebelumnya.
Jokowi menyampaikan dalam pertemuan dengan pemimpin redaksi sejumlah media massa bahwa penerapan PSBMK lebih efektif.
"Beliau menekankan, berdasarkan pengalaman empiris dan pendapat ahli sepanjang menangani pandemi covid-19, PSBMK lebih efektif menerapkan disiplin protokol kesehatan," ujar Fadjroel kepada wartawan, Jumat (11/9).
Saat ini kenaikkan kasus positif covid-19 di sejumlah daerah masih terus terjadi.
Salah satunya adalah DKI Jakarta yang sedang dalam masa Pembatasan Sosial Berskala Besar (PSBB) transisi.
Kenaikan kasus harian di DKI Jakarta dalam beberapa hari terakhir berada di kisaran 1.000 kasus per hari.
Lonjakan tersebut membuat Gubernur DKI Jakarta Anies Baswedan menarik rem darurat dengan kembali menerapkan PSBB total.
Bila mengacu pada aturan PSBB sebelumnya, berarti seluruh kegiatan akan kembali berhenti dan hanya dikecualikan untuk 11 sektor esensial.
Langkah tersebut dinilai tepat oleh Anies untuk menjaga penyebaran covid-19.
• Dampak Serius PSBB Jakarta, Indonesia Dipastikan Resesi, Alasan Ekonom Indef Dukung Keputusan Anies
"Dalam rapat gugus tugas percepatan pengendalian covid-19 di Jakarta, disimpulkan bahwa kita akan menarik rem darurat yang itu artinya kita terpaksa kembali menerapkan pembatasan sosial berskala besar seperti pada masa awal pandemi dulu," terang Anies Baswedan beberapa waktu lalu.
Sebagai informasi berdasarkan data Satgas Penanganan covid-19, Jumat (11/9) terdapat 210.940 kasus positif.
Berdasarkan angka itu sebanyak 51.635 kasus positif berada di Jakara.
Sementara untuk penambahan kasus harian terdapat penambahan sebanyak 3.737 kasus di seluruh Indonesia. Dari angka tersebut sebanyak 964 kasus berasal dari Jakarta.
Sikap Airlangga Hartarto
Menteri Koordinator Bidang Perekonomian Airlangga Hartarto menyebut anjloknya Indeks Harga Saham Gabungan ( IHSG) karena tertekan oleh pengumuman PSBB DKI Jakarta.
Pada Kamis (10/9/2020) pada pukul 10.36 WIB, IHSG turun tajam sebesar 5 persen pada level 4.892,87 atau turun 257,49 poin.
Padahal, menurut Airlangga, sebelumnya kinerja indeks saham sudah mulai bergerak ke arah positif.
"Beberapa hal yang kita lihat sudah menampakkan hasil positif berdasarkan indeks sampai dengan kemarin," ujar Airlangga dalam video conference.
"Hari ini masih tidak pasti karena announcement Gubernur DKI tadi malam, sehingga indeks tadi pagi sudah di bawah 5.000," jelas dia.
• Resmi, Link Live Streaming Pengumuman PSBB Jakarta, Disampaikan Anies, Terawan dan Doni Monardo
Di sisi lain, menurut Airlangga, keputusan Anies untuk menarik rem darurat sangat berpengaruh terhadap perekonomian.
Sebab, menurut dia, kinerja perekonomian tak hanya dipengaruhi oleh kondisi fundamental, tetapi juga kepercayaan masyarakat dan publik.
"Kita harus melihat gas dan rem ini. Kalau digas atau rem mendadak itu tentu harus kita jaga confident publik.
Karena ekonomi tidak hanya fundamental, tapi juga sentimen, terutama untuk sektor capital market," ujar dia.
(*)
Artikel ini telah tayang di Tribunnews.com dengan judul BREAKINGNEWS: Konferensi Pers soal Penerapan PSBB di Jakarta Dibatalkan, https://www.tribunnews.com/nasional/2020/09/13/konferensi-pers-soal-penerapan-psbb-di-jakarta-dibatalkan.