Baca tanpa iklan
TRIBUNKALTIM.CO - Berawal dari polemik nobar film G30S/PKI, nama eks Panglima TNI, Jenderal Gatot Nurmantyo terus mencuat, hingga akhirnya dikaitkan dengan Pilpres 2024.
Jenderal TNI (Purn) Gatot Nurmantyo diduga tengah melakukan manuver politik, menyusul pernyataannya terkait pergantian jabatannya sebagai Panglima TNI.
Lewat kanal YouTube Hersubeno Point, Gatot Nurmantyo menyatakan bahwa pergantian jabatannya sebagai orang nomor satu di TNI itu berkaitan dengan instruksinya untuk memutar film G30S/PKI.
"Saat saya menjadi Panglima TNI, saya melihat itu semuanya maka saya perintahkan jajaran saya untuk menonton G30S/PKI. Pada saat itu saya punya sahabat dari salah satu partai saya sebut saja PDI menyampaikan, 'Pak Gatot Nurmantyo, hentikan itu. Kalau tidak, Pak Gatot Nurmantyo akan diganti'," kata Gatot Nurmantyo dalam sebuah tayangan YouTube, Rabu (23/9/2020) lalu.
"Saya bilang, 'Terima kasih', tapi justru saya gas karena ini adalah benar-benar berbahaya, dan benar-benar saya diganti," kata Gatot Nurmantyo.
Pernyataan Gatot Nurmantyo pun disayangkan oleh politikus PDI Perjuangan Masinton Pasaribu.
Baca juga: Pergantian Gatot Nurmantyo Disetujui DPR, Lempar Isu Pemutaran Film G30 S/PKI Sebagai Pemicu
Baca juga: Refly Harun Ungkap Gatot Nurmantyo Minta Setnov Robek Surat dari Jokowi, Tak Mau Jadi Panglima TNI?
Baca juga: Polemik Nobar G30S/PKI, Istana Beber Penyebab Jenderal Gatot Nurmantyo Dicopot Jadi Panglima TNI
Baca juga: Luhut Sebut Soal Kerumunan & Birahi Kekuasaan, Diduga Sindir Gatot Nurmantyo, Najwa: Maksudnya KAMI?
Sebagai mantan Panglima TNI, Gatot Nurmantyo dinilai kurang elok melontarkan pernyataan tersebut.
Terlebih, inisiator gerakan Koalisi Aksi Menyelamatkan Indonesia (KAMI) itu turut menyeret nama PDI Perjuangan.
Sebab, menurut Masinton, seharusnya Gatot Nurmantyo dapat mencari bukti apakah benar ada manuver PDI Perjuangan di dalam pemberhentiannya.
"Jangan berlakon sebagai playing victim kemudian tuding sana-sini. Sikap seperti itu sejatinya bukan sikap kesatria, itu mentalitas melo (melankolis)," kata Masinton seperti dilansir dari Kompas.TV, Kamis (24/9/2020).
Dibantah Istana
Sementara itu, Tenaga Ahli Kantor Staf Presiden (KSP) Donny Gahral Adian membantah bahwa pergantian Gatot Nurmantyo terkait pemutaran film G30S/PKI.
"Kalau untuk itu kan karena memang sudah masa jabatan Pak Gatot Nurmantyo sudah selesai dan memang sudah waktunya pergantian rutin pimpinan TNI. Jadi tidak ada hubungannya sama sekali dengan pemutaran G30S," kata Donny saat dihubungi, Rabu (23/9/2020).
Jebolan Akademi Militer tahun 1982 itu diketahui mulai menjabat sebagai Panglima TNI pada 8 Juli 2015. Dua tahun kemudian atau pada 8 Desember 2017, jabatan Gatot Nurmantyo digantikan oleh Marsekal TNI Hadi Tjahjanto.
Baca juga: Terjawab, Penyebab Foto Tanpa Busana Ibu Tersebar di WhatsApp Sekolah Anak, Guru dan Pelajar Lihat
Baca juga: Jabat Plt Bupati Kukar, Chairil Anwar Akan Fokus Sukseskan Pilkada Serentak
Baca juga: Dunia Hiburan Jepang Berduka, Yuko Takeuchi, Aktris yang Bersinar di Film Ring Tewas Bunuh Diri
Baca juga: Sekjen Badaruddin Andi Picunang akan Copot Tommy Soeharto dari Jabatan Dewan Pembina Partai Berkarya
Pergantian Gatot Nurmantyo saat itu memang tidak berselang lama setelah ia memerintahkan jajarannya untuk memutar kembali film tersebut.
Saat itu, ia beralasan, agar bangsa Indonesia tidak melupakan sejarah kelam dan mencegah terulangnya kembali masa kelam tersebut.
"Tujuannya adalah bukan untuk mendiskreditkan, tetapi peristiwa tersebut agar diketahui generasi muda, agar kita tidak terprovokasi lagi, terpecah-pecah lagi. Kalau kita tidak ingatkan, dalam kondisi seperti ini, orang tidak tahu bahwa ada gerakan-gerakan yang mengadu domba," kata Gatot Nurmantyo usai berziarah di makam Presiden Suharto di Astana Giribangun, pada 19 September 2017 silam.
Namun, jika melihat usianya, seharusnya Gatot Nurmantyo baru pensiun pada 13 Maret 2018 atau tiga bulan setelah ia tak lagi menjabat sebagai Panglima.
"Jadi saya kira terlalu jauh dan agak kebablasan mengaitkan antara pemutaran film G30S dengan pencopotan beliau," ucap Donny.
Ia menambahkan, setiap pimpinan TNI-Polri terikat masa jabatan sehingga pasti akan dilakukan pergantian. Donny pun mengatakan, pergantian Panglima TNI dari Gatot Nurmantyo ke Marsekal Hadi Tjahjanto tidak dilakukan di tengah jalan.
"Semua pimpinan apakah TNI-Polri pasti kan ada masa jabatan dan ketika memang masa itu berakhir kan pasti akan ada pergantian. Kan beliau tidak dicopot di tengah jalan kan? Beliau memang sesuai dengan masa jabatan dan sifatnya rutin," lanjut Donny.
Manuver politik
Sementara itu, anggota Komisi I DPR Jazilul Fawaid mengatakan, pengangkatan dan pemberhentian seorang panglima TNI merupakan hak prerogatif presiden.
Saat Gatot Nurmantyo hendak diganti, saat itu Presiden telah melayangkan surat ke DPR untuk meminta persetujuan pengangkatan panglima baru, Presiden pun memberikan sejumlah alasan.
Namun, semuanya bersifat normatif sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang ada.
"Sebenarnya yang paling tahu alasannya itu Pak Jokowi," ucapnya dalam diskusi daring bertajuk 'Mantan Panglima, Maumu Apa?', Minggu (27/9/2020).
Kendati demikian politikus PKB itu menduga bahwa Gatot Nurmantyo tengah melakukan manuver politik lewat pernyataannya.
Manuver itu diduga berkaitan erat dengan rencananya pada Pilpres 2024 mendatang.
Baca juga: Balai Karantina Pertanian Tarakan Awasi Perlakuan Kayu Tujuan New Zealand
Baca juga: Jadwal Liga 1 2020, Live Indosiar, Ada Madura United vs Borneo FC, Barito Putera vs Persebaya
Baca juga: Kebakaran di Selumit Tarakan, Komputer 30 Unit Ikut Terbakar, Satu Korban Akui Rugi Rp 700 Juta
Baca juga: Hari Pertama Jadi Plt Bupati Kutim, Jauhar Kumpulkan Pejabat SKPD
"Pernyataan Pak Gatot Nurmantyo itu menjadi rame justru bukan karena pernyataannya, karena ada makna explicit-nya, kalau saya diganti gara-gara pemutaran film G30S/PKI, maka presiden itu tidak suka kebijakan saya terkait pemutaran film," ujarnya.
"Saya juga husnudzon bahwa Pak Gatot Nurmantyo ini juga pengen jadi presiden, nggak ada masalah, karena beliau kan mantan panglima," imbuh Jazilul.
Namun, Wakil Ketua MPR itu mengingatkan, peristiwa G30S/PKI merupakan salah satu peristiwa penting dalam sejarah yang tak boleh dilupakan.
Tujuannya, agar peristiwa serupa tidak terjadi atas nama aliran apapun pada masa yang akan datang. (*)