Refly Harun Ungkap Gatot Nurmantyo Minta Setnov Robek Surat dari Jokowi, Tak Mau Jadi Panglima TNI?

Refly Harun ungkap Gatot Nurmantyo minta Setnov robek surat dari Jokowi,, tak mau jadi Panglima TNI?

Editor: Rafan Arif Dwinanto
Capture YouTube Refly Harun
Pakar hukum tata negara Refly Harun menyoroti Koalisi Aksi Menyelamatkan Indonesia (KAMI) yang digagas mantan Panglima TNI Jenderal (Purn) Gatot Nurmantyo, diunggah Kamis (27/8/2020). 

TRIBUNKALTIM.CO - Refly Harun ungkap Gatot Nurmantyo minta Setnov robek surat dari Jokowi, tak mau jadi Panglima TNI?

Nama Deklarator Koalisi Aksi Menyelamatkan Indonesia atau KAMI, Gatot Nurmantyo belakangan ini jadi perbincangan.

Eks Panglima TNI ini kerap mengangkat isu tentang G30S/PKI atau kebangkitan komunis di Indonesia.

Gatot Nurmantyo juga membeberkan alasan pencopotan dirinya dari kursi Panglima TNI akibat memerintahkan noobar FIlm G30S/PKI.

Mantan Panglima TNI Gatot Nurmantyo mengaku pernah meminta agar surat penunjukan dirinya agar dirobek.

Pakar hukum tata negara Refly Harun lalu membahas hal tersebut..

 Lengkap, Daftar Kejanggalan Kebakaran Kejagung Dibongkar Arteria Dahlan, Ada Respon ST Burhanuddin

 Lengkap, Hasil MotoGP Catalunya, Cek Klasemen MotoGP 2020, Dovizioso & Rossi Sial, Quartararo Juara

 Seorang Pelajar Berusia 14 Tahun Tewas Dikeroyok, Barawal Saat Adu Mulut, Empat Pelaku Ditangkap

 Tren Tanaman Hias Aglonema, Begini Indahnya Batang dan Corak Daun yang Disebut Tanaman Para Ratu

Hal itu ia sampaikan dalam tayangan di kanal YouTube Refly Harun, diunggah Minggu (27/9/2020).

Refly Harun menanggapi pengakuan Gatot tersebut yang mengaku meminta Ketua DPR Setya Novanto merobek surat tersebut.

"Jadi diangkat sebagai panglima TNI, malah menolak. Ini menarik," komentar Refly Harun.

"Kita tidak tahu kebenarannya, itu adalah versi dan pengakuan dari Gatot Nurmantyo sendiri," lanjut dia.

Refly lalu menyinggung penunjukkan Gatot Nurmantyo memang melanggar giliran angkatan TNI dalam menduduki jabatan panglima.

"Tapi kalau kita lihat sesungguhnya memang ada konvensi, ketetapan tidak tertulis, bahwa yang namanya panglima TNI digilirkan di antara tiga angkatan," paparnya.

Menurut dia, hal itu sebenarnya sudah dimufakatkan sejak era kepemimpinan Susilo Bambang Yudhoyono (SBY).

"Ketika Moeldoko menjabat, harusnya yang menggantikan berasal dari Angkatan Udara," jelas Refly.

"Entah kenapa yang diajukan adalah KSAD Gatot Nurmantyo. Artinya tradisi pergiliran angkatan itu tidak terjadi," tambah pengamat politik itu.

Halaman
1234
Sumber: TribunWow.com
Berita Terkait
  • Ikuti kami di
    AA

    Berita Terkini

    © 2025 TRIBUNnews.com Network,a subsidiary of KG Media.
    All Right Reserved