Berita Nasional Terkini
Anies Dituduh Cuci Tangan Soal Penanganan Covid-19, PDIP Bandingkan dengan Gubernur Lain di Jawa
Anies Baswedan dituduh cuci tangan soal penanganan covid-19, PDIP bandingkan dengan Gubernur lain di Jawa
lihat foto
TRIBUNKALTIM.CO - Permintaan Gubernur DKI Jakarta Anies Baswedan agar penanganan covid-19 di Jakarta dan sekitarnya diambil alih Pusat menuai sorotan.
Diketahui, hal tersebut disampaikan Wagub DKI Ahmad Riza Patria.
Menurut Riza, Anies Baswedan meminta penanganan covid-19 di Jabodetabek sebaiknya dikoordinasikan Pemerintah Pusat.
Sontak permintaan Gubernur DKI ini menuai sorotan dari politikus PDIP Gilbert Simanjuntak.
Sebelumnya, angka kasus baru Virus Corona di Indonesia termasuk Jakarta meningkat tajam.
Keterisian rumah sakit rujukan covid-19 hampir penuh.
Baca juga: Update Liga Italia, AC Milan Gagal Dapatkan Pelapis Theo dari Barcelona, Maldini Alihkan Bidikan?
Baca juga: Update Ustadz Maaher Minta Dirawat di RS Tempat Habib Rizieq Berobat, Kondisinya Menurun di RS Polri
Baca juga: Bukan Hanya Curah Hujan, Bareskrim Polri Bongkar Penyebab Banjir Kalsel, Pernyataan Jokowi Dikritik
Baca juga: Kabar Gembira, BLT UMKM 2021 Segera Cair Lagi, Ada Prioritas Penerima, Login eform.bri.co.id/bpum
Politisi PDIP, Gilbert Simanjuntak mengkritik Gubernur DKI Jakarta Anies Baswedan yang meminta pemerintah pusat mengambil alih penanganan Covid-19 di Jabodetabek.
Menurutnya, hal ini merupakan upaya Anies Baswedan melepas tanggung jawab soal urusan penanganan Covid-19 yang tak kunjung usai.
Terlebih, saat ini Jakarta tengah dilanda krisis ketersediaan tempat tidur dan lahan pemakaman khusus Covid-19.
"Dari semua gubernur di Pulau Jawa dan Bali, hanya Gubernur DKI yang melepas tanggung jawab daerah ke pusat," ucapnya, Jumat (22/1/2021).
Sikap Anies Baswedan menyerahkan koordinasi Pemberlakukan Pengetatan Kegiatan Masyarakat ( PPKM) ke pemerintah pusat ini pun disebutnya kurang tepat.
Sebab, penanganan pandemi Covid-19 merupakan urusan dan tanggung jawab dari pemerintah daerah.
"Urusan pandemi adalah urusan daerah, kecuali Pemda sudah lumpuh, seperti bencana alam yang lalu diambil alih oleh pusat," ujarnya.
Terlebih, DKI Jakarta disebut Gilbert memiliki anggaran penanganan Covid-19 yang mencapai triliunan rupiah.
"Dengan APBD jumbo seharusnya bisa mengalokasikan dana APBD untuk percepatan vaksinasi dan penambahan tenaga pengawas," tuturnya.
