Berita Nasional Terkini
Tak Cukup Bayar Toilet Umum, Said Iqbal Sorot UMP Jakarta, Anies Baswedan akan Dikepung Ribuan Buruh
Tak cukup bayar toilet umum, Said Iqbal sorot UMP Jakarta 2022, Anies Baswedan akan dikepung ribuan buruh
lihat foto
TRIBUNKALTIM.CO - Puluhan ribu buruh bakal mengepung Balaikota DKI, tempat Anies Baswedan berkantor.
Hal ini diungkapkan Ketua Konfederasi Serikat Pekerja Indonesia (KSPI) Said Iqbal.
Musababnya, kenaikan Upah Minimum Provinsi atau UMP Jakarta 2022 dinilai sangat kecil.
Bahkan, Said Iqbal menyebut kenaikan UMP Jakarta 2022 yang diteken Anies Baswedan tak cukup untuk sekadar membayar toilet umum.
Sebelumnya, Anies Baswedan sempat menemui kelompok buruh lainnya yang juga mengeluhkan soal UMP 2022.
Baca juga: MUI DKI Bentuk Tim Siber Sebagai Tameng Anies Baswedan di Medsos, Politikus PKB: Namanya Tim Sukses
Baca juga: Bukan Hanya Jokowi, Terduga Teroris Ini Juga Bertemu Anies Baswedan Sebelum Dibekuk Densus 88
Baca juga: Bukan Jokowi, Buruh Teriakkan Hidup Presiden Indonesia untuk Anies Baswedan, Solusi Ini Jadi Alasan
Bahkan, dalam pertemuan itu, beberapa buruh meneriakkan Anies Baswedan sebagai Presiden Indonesia.
Dilansir dari Kompas.com, Gubernur DKI Jakarta Anies Baswedan bakal didemo oleh puluhan ribu buruh/pekerja dari gabungan 6 konfederasi pekerja nasional pada 29-30 November 2021 ini.
Ini karena keputusan Pemprov DKI Jakarta yang menaikkan upah minimum provinsi (UMP) tahun 2022 sebesar Rp 37.749 menjadi Rp 4.453.935.
Atas kenaikan tersebut, Ketua Konfederasi Serikat Pekerja Indonesia (KSPI) Said Iqbal berkomentar kenaikan UMP tersebut tidak cukup untuk membayar toilet umum.
KSPI menghitung apabila dirata-rata, UMP DKI Jakarta 2022 hanya naik sebesar Rp 1.258,3 atau kurang dari Rp1.500.
Artinya, apabila buruh mau menggunakan toilet umum dengan tarif Rp 2.000, maka harus nombok.
Ibu Kota Indonesia terkaya nomor 7 di dunia tahun 2022, kenaikan upah di bawah Rp 1.500," ucapnya dalam konferensi pers virtual, Senin (22/11/2021).
"Ke toilet saja enggak cukup Pak Gubernur.
Ke toilet umum itu Rp 2.000, bapak kasih rakyat Jakarta Rp 1.500," sambung Said Iqbal.
Said Iqbal pun menyindir program Kartu Jakarta Pintar (KJP) yang menjadi penyokong bagi para buruh/pekerja untuk biaya hidup.
Nyatanya, kata dia, penerima program Pemerintah Provinsi DKI Jakarta tersebut hanya di kisaran 10.000 buruh.
