Baca tanpa iklan
Isu Yusril Ihza Mahendra menjadi Dewas KPK ini sebenarnya sudah pernah berembus saat mantan Ketua Tim Kuasa Hukum Jokowi itu tak terpilih menjadi menteri atau bahkan wakil menteri ( wamen ) di Kabinet Indonesia Maju.
Namun, isu Yusril menjadi Dewas KPK kian kencang berembus setelah dia dan kader Partai Bulan Bintang ( PBB ) tempatnya bernaung sama sekali tak mendapat 'jatah' baik sebagai menteri, wamen atau Wantimpres.
Selain Yusril, juga ada nama-nama seperti Erry Riyana, hingga Indriyanto Seno Ajdi yang mengemuka sebagai Dewas KPK
Namun hingga kini, nama-nama tersebut belum tervalidasi.
Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) mengaku tak tahu siapa yang akan mengisi jabatan dewan pengawas di lembaga antirasuah.
Sejak awal KPK tak pernah dilibatkan, baik dalam penyusunan revisi UU KPK maupun keberadaan dewan pengawas.
KPK memastikan, soal dewan pengawas adalah kewenangan Presiden Joko Widodo.
"Kita tunggu saja dari Presiden," ujar Juru Bicara KPK Febri Diansyah saat dikonfirmasi, Jumat (13/12/2019).
Diketahui, dalam UU nomor 19 tahun 2019 atas perubahan UU nomor 30 tahun 2002 tentang KPK diselipkan keberadaan dewan pengawas.
Pekerjaan dewan pengawas nantinya yang menyetujui penggeledahan, penyitaan, hingga penyadapan.
Dewan pengawas KPK nantinya dirilis bersamaan dengan pergantian kepemimpinan lembaga antirasuah tersebut pada 20 Desember 2019.
Pakar hukum tata negara Yusril Ihza Mahendra mengungkapkan alasan ia tidak ingin menjabat Dewan Pengawas Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK).
Menurut dia, sebagai advokat yang kritis terhadap siapa saja, dirinya tidak ingin jabatan yang dipegang tersebut justru menimbulkan kontroversi.
"Saya tak ingin jadi kontroversi. Saya advokat yang kritis terhadap siapa saja. Latar belakang saya seperti itu akan menjadi kontroversi jika saya menjadi Dewas KPK. Akan ada polemik pro dan kontra," kata Yusril melalui pesan singkat kepada Kompas.com, Senin (16/12/2019).
"Oleh sebab itu, saya sejak awal memutuskan tidak bersedia duduk pada jabatan tersebut," lanjut politikus PBB itu.
Yusril menegaskan, dirinya bukanlah pengejar jabatan. Ia menerapkan seleksi yang ketat terhadap jabatan yang menghampiri dirinya.
"Hanya jabatan yang benar-benar saya anggap sesuai dengan jiwa dan semangat saya yang saya baru bersedia menerimanya," ujar Yusril.
Ia juga menegaskan bahwa pernyataannya ini tidak ada kaitannya dengan jabatan yang diinginkan tetapi tidak berhasil ia dapatkan.
Pernyataannya ini juga tak berkaitan dengan janji pihak Istana memberikannya jabatan tertentu.
"Enggak ada. Istana tidak pernah menjanjikan jabatan apa pun kepada saya dan saya tidak pernah meminta jabatan apa pun. Saya bukan tipe manusia yang hidup mengejar jabatan," ujar dia.
Yusril yang pernah menjabat kuasa hukum pribadi Jokowi itu mencontohkan ketika dirinya ditawari jabatan penting oleh Presiden ke-6 RI Susilo Bambang Yudhoyono.
"SBY waktu jadi Presiden pernah menawarkan saya jadi dubes di Malaysia atau jadi Ketua MK. Saya tidak bersedia. Saya tidak sekadar berteori. Saya bukan manusia yang hidup mengejar jabatan," kata Yusril.
Sikap Yusril
Sebelumnya Yusril Ihza Mahendra bersikap lapang dada meskipun gagal jadi Menteri dan Wamen Jokowi - Maruf Amin untuk Kabinet Indonesia Maju 2019-2024.
Presiden Joko Widodo ( Jokowi ) sudah mengumumkan dan melantik para Menteri dan Wakil Menteri ( wamen ) dalam Kabinet Indonesia Maju.
Proses ini memakan waktu sejak Senin (21/10/201) hingga Jumat (25/10/2019).
Tiga parpol pendukung yang ikut mengusung Jokowi-Maruf Amin saat Pilpres 2019, ternyata tidak dapat jatah Menteri maupun wamen.
Ketiga partai ini adalah Partai Bulan Bintang (PBB), Partai Hanura, dan Partai PKPI.
Ketua Umum PBB Yusril Ihza Mahendra tidak terlalu pusing dirinya sebagai kader PBB tidak masuk dalam Kabinet Indonesia Maju.
Padahal, Yusril Ihza Mahendra termasuk orang yang dianggap 'berkeringat' dalam Pilpres 2019 karena menjadi kuasa hukum Jokowi-Ma'ruf saat menghadapi gugatan dan Yusril berhasil memenangkan gugatan tersebut.
"Tugas saya sebagai penasihat hukum pasangan Capres-Cawapres sudah selesai. Menjadi advokat adalah profesi yang selama ini saya tekuni."
"Tampaknya inilah ladang tempat saya mengabdi kepada negara dan bangsa," kata Yusril dalam keterangan tertulis, Rabu (23/10/2019).
Memang dari 12 Wakil Menteri itu terdapat lima Wakil Menteri dari parpol, yakni Wakil Menteri Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat (PUPR) John Wempi Wetipo ( PDIP), Wakil Menteri Agraria dan Tata Ruang/Wakil Kepala BPN Surya Tjandra (PSI), Wakil Menteri Agama Zainut Tauhid Sa'adi (PPP).
Lalu, Wakil Menteri Perdagangan Jerry Sambuanga (Golkar) dan Wakil Menteri Pariwista dan Ekonomi Kreatif Angela Tanoesoedibjo (Partai Perindo).
Wakil Menteri dari Parpol PSI dan Perindo menambah daftar parpol yang mendapat jatah kursi di kabinet.
Sebelumnya, PDIP, NasDem, PKB, Golkar, Gerindra dan PPP telah mendapatkan jatah Menteri di kabinet.
Dengan adanya pelantikan wakil Menteri hanya tiga parpol pengusung/pendukung Jokowi-Maruf yang tidak mendapatkan kursi di kabinet.
Tiga parpol itu yakni Partai Hanura, Partai Bulan Bintang (PBB) dan Partai Keadilan dan Persatuan Indonesia (PKPI).
Sementara, Ketua Umum PBB Yusril Ihza Mahendra mengucapkan selamat bekerja kepada Jokowi-Maruf Amin dan seluruh anggota Kabinet Indonesia Maju.
Dengan pelantikan Jokowi-Maruf Amin sebagai Presiden dan Wakil Presiden, Yusril mengatakan tugasnya sebagai penasihat hukum pasangan Capres-Cawapres sudah selesai.
Yusril selanjutnya akan tetap menjadi advokat profesional sesuai sumpah jabatan advokat.
“Menjadi advokat adalah profesi yang selama ini saya tekuni."
"Tampaknya inilah ladang tempat saya mengabdi kepada negara dan bangsa," kata Yusril Ihza Mahendra dalam keterangan tertulis, Rabu (23/10/2019).
Yusril pun berharap pembangunan norma hukum akan menempuh jalan yang benar.
Begitu pula penegakan hukum.
"Salah satu agenda penting bangsa kita adalah pembenahan masalah hukum."
"Yang dibutuhkan oleh sebuah bangsa untuk maju adalah adanya norma hukum yang adil, rasional, sistematik, dan harmoni satu sama lainnya."
"Jangan sampai terjadi tabrakan antar-norma hukum. Kepastian hukum harus terjamin dengan penegakannya yang konsisten," tuturnya.
Meskipun dirinya kini berada di luar pemerintahan, Yusril mengatakan tetap akan membantu pemerintah jika dibutuhkan.
“Saya tetap akan menjaga hubungan baik dengan pemerintah, dan berharap Pemerintahan Joko Widodo periode kedua ini akan sukses membawa bangsa dan negara menuju kejayaan,” harap Yusril.
Ketua Bidang Pemenangan PBB Sukmo Harsono angkat bicara soal tidak ada satupun perwakilan parpolnya yang mengisi di pemerintahan.
Padahal, partai besutan Yusril Ihza Mahendra ini jadi salah satu parpol yang 'berkeringat' di Pilpres 2019.
"Pak Yusril secara pribadi diminta secara resmi menjadi ketua tim hukum paslon 01."
"Seingat saya tidak ada portofolio yang ditawarkan untuk Pak Yusril jika menang, dan sebaliknya yang diminta oleh Pak Yusril," kata Sukmo saat dihubungi, Jumat (25/10/2019).
Namun demikian, dia menyatakan wajar seandainya ada beberapa masyarakat yang kaget tak ada perwakilan dari PBB.
Sebab, kata dia, Yusril dianggap pernah tampil terdepan membela paslon 01 di sidang Mahakamah Konstitusi (MK).
"Bagaimana Pak Yusril tampil di MK mematahkan argumen tim hukum 02, dan MK memenangkan Pak Jokowi."
"Maka wajar jika sekarang masyarakat keget ketika PBB tidak mendapat satupun wakilnya di pemerintahan," ucapnya.
Kendati demikian, ia menyatakan tidak masalah dengan keputusan Jokowi.
Sukmo bilang, pihaknya ikhlas telah mendukung penuh dan berjuang memenangkan Jokowi-Maruf Amin.
"Bagi Pak Yusril dan PBB bukan masalah dalam hal ini ditinggal."
"Kemenangan Pak Jokowi yang akan membawa Indonesia lebih baik, jauh lebih penting dibanding sekadar menempatkan kader PBB di pemerintahan," tegasnya
"PBB partai kecil walaupun gagah berani berjuang, tetapi tetap selalu mawas diri."
"Bahwa kekuasaan itu akan datang pada waktunya, ikhlas bekerja tanpa pamrih, tetap kawal Pak Jokowi," paparnya.
IKUTI BERITA LAINNYA DI GOOGLE NEWS