Baca tanpa iklan
TRIBUNKALTIM.CO - Gara-gara hasil survei capres, LSI Denny JA disomasi DPW Partai Nasdem, terkait elektabilitas Anies Baswedan.
LSI Denny JA disomasi pada Senin (9/10/2023), Nasdem merasa keberatan dengan hasil survei capres tersebut, di mana Anies Baswedan hanya memperoleh 5 persen di Sumatera Utara (Sumut).
Sementara, bacapres dari PDI-P, Ganjar Pranowo, 65 persen dan bacapres dari Gerindra, Prabowo Subianto, 30 persen.
Ketua DPW Nasdem Sumut Iskandar ST mengatakan, apabila tidak ada jawaban somasi dari LSI Denny JA dalam tujuh hari ke depan, Nasdem akan mengambil langkah hukum.
"Pertama, melakukan gugatan secara perdata, bahkan juga melakukan langkah hukum secara pidana. Kami sudah menentukan langkah-langkah itu," ujar Iskandar saat konferensi pers di Auditorium DPW Nasdem Sumut di Jalan Prof HM Yamin.
Saat menyampaikan keterangan, Iskandar didampingi seratusan pengacara yang mengawal persoalan ini.
Iskandar menilai ada kejanggalan hasil survei LSI Denny JA.
Ini karena pada Mei 2023, hasil survei elektabilitas LSI Denny JA untuk Anies mencapai 32,6 persen.
Namun, berselang empat bulan, tiba-tiba elektabilitas Anies berkurang drastis hanya tinggal 5 persen saja.
Baca juga: Inilah Capres Cawapres 2024 Terkuat dan Elektabilitas Capres Versi Hasil Survei Poltracking Terbaru
Baca juga: Hasil Survei Terbaru Elektabilitas Partai Politik, Terjawab Parpol Terkuat di Jawa Barat, PDIP ke 2
Baca juga: Hasil Survei Capres Anies di Sumut 5 Persen, Nasdem Somasi LSI Denny JA dan Minta Sumber Dana Dibuka
"Rata-ratanya hampir 7 persen di tiap bulannya turun dan hal ini belum pernah terjadi dalam sejarah survei," katanya.
"Kedua, kami melihat hasil surveinya dalam bilangan bulat tanpa ada desimal. Ketiga, hasil survei itu bertolak belakang dengan realita dan fakta di lapangan yang kami dapatkan," ucap Iskandar.
Iskandar juga mempertanyakan sebaran survei LSI Denny JA di 33 kabupaten/kota di Sumut, di mana disebutkan elektabilitas Anies begitu rendah.
"Kami memprediksikan Anies Baswedan akan menang secara mutlak di 20 kabupaten atau kota itu. Oleh karen itu, kami meminta dengan tegas kepada LSI Denny JA, untuk menyampaikan bagaimana penerapan dan metodologi yang dilakukan dalam survei tersebut," katanya.
Iskandar juga meminta LSI Denny JA memberi tahu jumlah responden dan sampel yang dilakukan di Sumut, serta sumber dana survei.
Baca juga: Hasil Survei Capres 2024: Prabowo Subianto Paling Konsisten, Ganjar dan Anies Masih Fluktuatif
"Dari uang negara, baik melalui APBN maupun APBD, atau melalui NGO dari negara asing? Kami menilai sumber dana ini sangat penting, karena siapa yang membayar survei biasanya diduga bisa mengatur hasil surveinya," ungkapnya.