Fraksi Demokrat Paser berpendapat, besaran anggaran untuk belanja modal tersebut benar-benar dapat memberikan efek positif kepada masyarakat Kabupaten Paser terutama untuk mengatasi kesenjangan Pembangunan antar desa dan kota.

Hanya saja, Fraksi Demokrat Paser ingin mendapatkan penjelasan terkait besaran kerangka anggaran belanja modal tersebut terutama pada belanja modal jalan dan jembatan.

"Serta belanja modal gedung dan bangunan, yang dilihat dari segi kajian teknis dan ilmiah apakah ada Langkah-langkah strategis yang akan dilakukan Pemda Paser, karena tahun ini pada laporan realisasi semester pertama pada sub kegiatan belanja modal ini masih sangat rendah," singgungnya.

Pihaknya memintas kepastian dari Pemda Paser, agar kondisi seperti itu tidak akan terulang kembali di tahun 2024.

Sementara itu, Fraksi Golkar Paser Sutarno mengatakan, ada beberapa catatan penting yang perlu Fraksi Partai Golongan Karya sampaikan karena APBD Paser tahun 2024 merupakan puncak dari rangkaian program Paser MAS yang telah dilaksanakan.

"Dari nota keuangan yang Bupati Paser sampaikan, kami mencatat bahwa proyeksi pertumbuhan ekonomi tahun 2024 mengalami perubahan dari 1-1,5 persen di tahun 2023 menjadi 1-2 persen untuk tahun 2024," terangnya.

Sementara di sisi lain, Fraksi Golkar Paser mendapatkan data bahwa tingkat pengangguran terbuka turun dari 4,88 persen tahun 2022, tahun ini menjadi 4,5 persen, dan proyeksi tahun 2024 mencapai 3,9 persen.

Pihaknya mempertanyakan strategi dari Pemkab Paser, dalam menurunkan tingkat pengangguran terbuka pada proyeksi tingkat pertumbuhan ekonomi yang telah ditetapkan oleh Pemda Paser.

"Apalagi diperhadapkan dengan situasi ekonomi global yang kurang kondusif saat ini, khususnya sektor pertambangan dan penggalian," ungkapnya.

Baca juga: Diduga Lakukan Pencemaran Limbah Pabrik, DPRD Paser Minta PT Saraswanti Sawit Makmur Tanggungjawab

Selain itu, Fraksi Partai Golkar DPRD Paser mencermati target penurunan angka kemiskinan di Paser yang mengalami perubahan. Mulanya di angka 9,43 persen tahun 2022, tahun ini di angka 8,8 persen dan tahun 2024 ditargetkan menjadi 9 persen.

Meningkatnya target tersebut, membuat Fraksi Golkar DPRD Paser ingin mengetahui alasan dari Pemkab Paser yang menaikkan angka tingkat kemiskinan di tahun 2024.

"Kami juga ingin mengetahui seberapa jauh dan riil program Pemkab Paser di tahun 2024 untuk menurunkan tingkat kemiskinan yang ada, sehingga APBD Paser tahun depan benar-benar berkontribusi nyata terhadap penurunan jumlah penduduk miskin di Paser," ulasnya.

Fraksi PDI Perjuangan DPRD Paser Yairus Pawe, juga memberikan pemandangan umum terhadap Nota Keuangan Raperda APBD Kabupaten Paser tahun 2024.

Proyeksi pajak daerah Raperda tahun 2024 senilai Rp36 miliar lebih, angka tersebut mengalami penurunan dibanding proyeksi pajak daerah pada perubahan APBD Tahun 2023 yang nilainya mencapai Rp97 miliar lebih.

"Kami mempertanyakan mengapa proyeksi pajak daerah tersebut mengalami penurunan," sebutnya.