Selain itu proyeksi retribusi daerah pada APBD 2024, juga tidak mengalami perubahan signifikan dibandingkan dengan proyeksi retribusi daerah pada perubahan APBD Perubahan tahun 2023.

"Kami mempertanyakan upaya dari Pemda Paser dalam meningkatkan capaian kinerja retribusi daerah, dan bagaimana implementasi dari Perda tentang pajak daerah dan retribusi daerah yang sudah disahkan," singgungnya.

Fraksi Nasdem DPRD Paser Aji Jarnawi, menyinggung soal SILPA yang diproyeksikan pada Raperda APBD Tahun 2024 yang mencapai Rp600 miliar.

Angka tersebut dinilai mengalami penurunan dibandingkan angka SILPA pada Tahun 2023 senilai Rp966 miliar lebih.

"Soal proyeksi yang ingin dicapai pada IPM tahun 2024 di angka 74 persen, kami menanyakan bagaimana strategi pemerintah daerah untuk menaikkan IPM di Paser khususnya target pencapaian bidang pendidikan yakni proyeksi pencapaian angka rata-rata lama sekolah dan angka harapan lama sekolah," tandasnya.

Fraksi Gerindra DPRD Paser Sri Nordianti, mempertanyakan terkian pertimbangan Pemda Paser dalam memproyeksikan peningkatan pertumbuhan ekonomi Kabupaten Paser.

"Kami menginginkan penjelasan dari Pemkab Paser terkait peningkatan pertumbuhan ekonomi Paser tahun 2024 di angka 1 sampai 2 persen dari capaian tahun 2022 di angka 1,09 persen," ungkapnya.

Selain itu, Fraksi Partai Gerindra DPRD Paser juga menginginkan penjelasan mengenai belanja modal Pemkap Paser.

"Kami ingin ada penjelasan soal belanja modal tanah seniai Rp24 miliar lebih, diperuntukkan untuk apa dan di mana letaknya. Kemudian belanja modal gedung dan bangunan senilai Rp254 miliar lebih," tandas Sri. (*)