TRIBUNKALTIM.CO, TANA PASER - Fraksi di Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Kabupaten Paser menyampaikan pemandangan umum terkait Raperda APBD tahun 2024.

Penyampaian tersebut dilakukan usai Bupati Paser Fahmi Fadli membacakan Nota Keuangan Raperda Kabupaten Paser tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) tahun 2024, saat Rapat Paripurna di Balling Seleloi Sekretariat DPRD Paser, Senin (16/10/2023).

Anggota DPRD Paser dari Fraksi PKB Indra Pardian menyampaikan, setelah membaca dan mencermati penyampaian Bupati Paser tentang Nota Keuangan Raperda APBD Tahun 2024 ada beberapa yang menjadi catatan penting.

"Penyusunan APBD Tahun 2024 harus sejalan dengan upaya Pemda dalam percepatan pembangunan infrastruktur yang berkualitas, segala aspek perencanaan, penganggaran, pelaksanaan dan evaluasi APBD oleh Pemda yang harus mengacu pada peningkatan kesejahteraan masyarakat Paser," terang Indra.

Baca juga: KPU Proses Pencermatan DCT Anggota DPRD Paser di Pemilu 2024 

Baca juga: Anggota DPRD Paser Ahmad Rafii jadi Terdakwa Kasus Surat Palsu, Jadwal Sidangnya Ditunda

Selain itu, guna mendorong penguatan ekonomi berbasis keluarga, lingkungan, masyarakat, komunitas maka pemerintah daerah harus memberi ruang tumbuhnya inovasi dari berbagai sektor produktif.

"Serta memprioritaskan program-program yang menyangkut kepentingan kesejahteraan masyarakat, terutama pendidikan dan kualitas layanan kesehatan," tambahnya.

Fraksi PKB Paser juga memberikan apresiasi kepada Pemkab Paser yang telah menyelesaikan tahapan perencanaan pembangunan daerah untuk tahun 2024 sesuai batasan waktu yang telah ditentukan oleh regulasi.

Terlebih, rencana APBD Kabupaten Paser pada tahun anggaran 2024 mencapai Rp3,9 triliun lebih.

"Kami berharap agar besarnya anggaran itu dapat menyelesaikan target pembangunan daerah, sesuai visi-misi Paser yang Maju, Adil dan Sejahtera (MAS) khususnya target yang belum tuntas," harapnya.

Mengenai pemindahan Ibu Kota Negara (IKN) di Provinsi Kaltim yang akan berdampak pada daerah sekitar, terutama Kabupaten Paser yang nantinya akan menjadi salah satu daerah penyangga.

Kabupaten Paser nantinya turut berperan serta dalam percepatan pembangunan kawasan IKN yang mencakup semua aspek pembangunan.

"Mulai dari bidang ekonomi, infrastruktur, transportasi, SDM dan permintaan hasil
pertanian dan perternakan," tandas Indra.

Fraksi PKB Paser meminta Pemkab Paser untuk menyiapkan strategi di tahun 2024, guna menangkap berbagai peluang sebagai mitra strategis IKN Nusantara.

Sementara itu, Lamaludin dari Partai Demokrat Paser mengatakan pada prinsipnya pihaknya dapat memahami struktur Rancangan APBD 2024 yang di fokuskan untuk mengatasi kesenjangan atau disparitas Pembangunan antar desa kedesa dan antar kota ke desa.

"Hal itu dapat terlihat dari postur rancangan APBD 2024 melalui besaran belanja modal untuk jalan dan jembatan senilai Rp1 triliun lebih, dan belanja modal gedung bangunan senilai Rp254 miliar lebih," terangnya.

Fraksi Demokrat Paser berpendapat, besaran anggaran untuk belanja modal tersebut benar-benar dapat memberikan efek positif kepada masyarakat Kabupaten Paser terutama untuk mengatasi kesenjangan Pembangunan antar desa dan kota.

Hanya saja, Fraksi Demokrat Paser ingin mendapatkan penjelasan terkait besaran kerangka anggaran belanja modal tersebut terutama pada belanja modal jalan dan jembatan.

"Serta belanja modal gedung dan bangunan, yang dilihat dari segi kajian teknis dan ilmiah apakah ada Langkah-langkah strategis yang akan dilakukan Pemda Paser, karena tahun ini pada laporan realisasi semester pertama pada sub kegiatan belanja modal ini masih sangat rendah," singgungnya.

Pihaknya memintas kepastian dari Pemda Paser, agar kondisi seperti itu tidak akan terulang kembali di tahun 2024.

Sementara itu, Fraksi Golkar Paser Sutarno mengatakan, ada beberapa catatan penting yang perlu Fraksi Partai Golongan Karya sampaikan karena APBD Paser tahun 2024 merupakan puncak dari rangkaian program Paser MAS yang telah dilaksanakan.

"Dari nota keuangan yang Bupati Paser sampaikan, kami mencatat bahwa proyeksi pertumbuhan ekonomi tahun 2024 mengalami perubahan dari 1-1,5 persen di tahun 2023 menjadi 1-2 persen untuk tahun 2024," terangnya.

Sementara di sisi lain, Fraksi Golkar Paser mendapatkan data bahwa tingkat pengangguran terbuka turun dari 4,88 persen tahun 2022, tahun ini menjadi 4,5 persen, dan proyeksi tahun 2024 mencapai 3,9 persen.

Pihaknya mempertanyakan strategi dari Pemkab Paser, dalam menurunkan tingkat pengangguran terbuka pada proyeksi tingkat pertumbuhan ekonomi yang telah ditetapkan oleh Pemda Paser.

"Apalagi diperhadapkan dengan situasi ekonomi global yang kurang kondusif saat ini, khususnya sektor pertambangan dan penggalian," ungkapnya.

Baca juga: Diduga Lakukan Pencemaran Limbah Pabrik, DPRD Paser Minta PT Saraswanti Sawit Makmur Tanggungjawab

Selain itu, Fraksi Partai Golkar DPRD Paser mencermati target penurunan angka kemiskinan di Paser yang mengalami perubahan. Mulanya di angka 9,43 persen tahun 2022, tahun ini di angka 8,8 persen dan tahun 2024 ditargetkan menjadi 9 persen.

Meningkatnya target tersebut, membuat Fraksi Golkar DPRD Paser ingin mengetahui alasan dari Pemkab Paser yang menaikkan angka tingkat kemiskinan di tahun 2024.

"Kami juga ingin mengetahui seberapa jauh dan riil program Pemkab Paser di tahun 2024 untuk menurunkan tingkat kemiskinan yang ada, sehingga APBD Paser tahun depan benar-benar berkontribusi nyata terhadap penurunan jumlah penduduk miskin di Paser," ulasnya.

Fraksi PDI Perjuangan DPRD Paser Yairus Pawe, juga memberikan pemandangan umum terhadap Nota Keuangan Raperda APBD Kabupaten Paser tahun 2024.

Proyeksi pajak daerah Raperda tahun 2024 senilai Rp36 miliar lebih, angka tersebut mengalami penurunan dibanding proyeksi pajak daerah pada perubahan APBD Tahun 2023 yang nilainya mencapai Rp97 miliar lebih.

"Kami mempertanyakan mengapa proyeksi pajak daerah tersebut mengalami penurunan," sebutnya.

Selain itu proyeksi retribusi daerah pada APBD 2024, juga tidak mengalami perubahan signifikan dibandingkan dengan proyeksi retribusi daerah pada perubahan APBD Perubahan tahun 2023.

"Kami mempertanyakan upaya dari Pemda Paser dalam meningkatkan capaian kinerja retribusi daerah, dan bagaimana implementasi dari Perda tentang pajak daerah dan retribusi daerah yang sudah disahkan," singgungnya.

Fraksi Nasdem DPRD Paser Aji Jarnawi, menyinggung soal SILPA yang diproyeksikan pada Raperda APBD Tahun 2024 yang mencapai Rp600 miliar.

Angka tersebut dinilai mengalami penurunan dibandingkan angka SILPA pada Tahun 2023 senilai Rp966 miliar lebih.

"Soal proyeksi yang ingin dicapai pada IPM tahun 2024 di angka 74 persen, kami menanyakan bagaimana strategi pemerintah daerah untuk menaikkan IPM di Paser khususnya target pencapaian bidang pendidikan yakni proyeksi pencapaian angka rata-rata lama sekolah dan angka harapan lama sekolah," tandasnya.

Fraksi Gerindra DPRD Paser Sri Nordianti, mempertanyakan terkian pertimbangan Pemda Paser dalam memproyeksikan peningkatan pertumbuhan ekonomi Kabupaten Paser.

"Kami menginginkan penjelasan dari Pemkab Paser terkait peningkatan pertumbuhan ekonomi Paser tahun 2024 di angka 1 sampai 2 persen dari capaian tahun 2022 di angka 1,09 persen," ungkapnya.

Selain itu, Fraksi Partai Gerindra DPRD Paser juga menginginkan penjelasan mengenai belanja modal Pemkap Paser.

"Kami ingin ada penjelasan soal belanja modal tanah seniai Rp24 miliar lebih, diperuntukkan untuk apa dan di mana letaknya. Kemudian belanja modal gedung dan bangunan senilai Rp254 miliar lebih," tandas Sri. (*)