Baca tanpa iklan
Sementara itu, Wali Kota Medan, Bobby Nasution yang juga kader PDIP malah mendukung Prabowo-Gibran.
"Mestinya mereka menyampaikan hal itu dan secara baik-baik menyampaikan secara langsung kemunduran dirinya sebagai kader PDIP, dengan mengembalikan kartu tanda anggotanya," kata Basarah.
Megawati Perintahkan Kader PDIP untuk Tidak Menyerang Jokowi
Ketua Dewan Pimpinan Pusat (DPP) PDIP Ahmad Basarah mengatakan, Ketua Umum PDIP Megawati Soekarnoputri melarang kadernya menyerang wibawa Presiden Joko Widodo (Jokowi).
Baca juga: Jokowi dan Badai Serangan Politik PDIP di Panggung Pilpres 2024
Adapun hubungan Jokowi dan PDIP menjadi sorotan setelah putra sulungnya, Gibran Rakabuming Raka menjadi calon bakal calon wakil presiden (Cawapres) Prabowo Subianto.
Padahal, PDIP mencalonkan Ganjar Pranowo-Mahfud MD sebagai bakal calon presiden dan bakal wakil calon presiden.
Basarah mengatakan, meski terdapat perbedaan pandangan politik, Megawati sampai saat ini masih menghormati Jokowi sebagai Presiden RI.
“Sampai detik ini Bu Mega menghormati Pak Jokowi sebagai Presiden RI dan melarang kader-kader PDIP, siapa pun dia, untuk melakukan tindakan-tindakan, perkataan-perkataan, ucapan-ucapan yang menyerang kewibawaan Pak Jokowi sebagai seorang Presiden. Itu tegas,” ujar Basarah dalam konferensi pers di Menteng, Jakarta Pusat, Minggu (12/11/2023).
Basarah lantas mengungkit bagaimana Megawati menangis membela Jokowi yang dihina dan dicaci maki oleh sebagian masyarakat dengan hinaan.
Baca juga: PDIP Sudah Tak Malu-malu Serang Kebijakan Jokowi hingga Pilpres 2024 yang Berpotensi Curang
Menurut Basarah, Megawati menunjukkan sikapnya sebagai negarawan.
Ia bisa dan konsisten memposisikan Jokowi sebagai Presiden, kendati anak kader PDIP dari Solo itu justru menjadi cawapres Prabowo Subianto.
Megawati tetap melihat Jokowi sebagai orang yang memegang kekuasaan, kepala pemerintahan, kepala diplomat, panglima tertinggi TNI dan lainnya.
Meski demikian, sebagai pimpinan tertinggi PDIP Megawati tetap berpedoman kepada Undang-Undang Dasar 1945 bahwa persoalan pencalonan presiden dan wakil presiden merupakan wewenang partai politik.
“Bu Mega sebagai ketua umum partai politik pemegang mandatoris kongres partai yang diberikan hak prerogatif untuk menentukan Siapa calon presiden dan calon wakil presiden yang akan diusulkan oleh PDIP,” ujar Basarah.
Baca juga: Daftar Caleg Tetap PDIP untuk DPRD Kutai Timur pada Pemilu 2024
Basarah menuturkan, sebagai kader utama dan kebanggan PDIP, Jokowi tentu menyadari aturan main di partai banteng itu bahwa wewenang pencalonan capres dan cawapres di tangan ketua umum.