TRIBUNKALTIM.CO - Partai Keadilan Sejahtera atau PKS menjadi partai yang terang-terangan menolak pembangunan Ibu Kota Nusantara atau IKN Nusantara di Kalimantan Timur.

Presiden PKS Ahmad Syaikhu mengungkapkan bila PKS memenangkan Pemilu 2024, mereka akan mengupayakan Jakarta tetap menjadi Ibu Kota Indonesia.

PKS pun mengajak partai pengusung pasangan Anies Baswedan - Muhaimin Iskandar atau AMIN untuk menolak IKN.

Sebelumnya, Presiden Jokowi menargetkan Ibu Kota Indonesia akan berpindah ke IKN Nusantara pada 2024 mendatang.

Saat ini, pembangunan berbagai infrastruktur dasar di IKN, sedang dikebut, termasuk Istana Presiden.

Baca juga: Nasib IKN Usai Jokowi Lengser, Dilanjutkan atau Dihentikan? Ini Jawaban Anies, Prabowo, dan Ganjar

Baca juga: Gregorius Bicara Megaproyek IKN, Infrastruktur yang Dibangun PLN Harus Tersampaikan ke Publik

Terbaru, Ketua Tim Fanta (Pemilih Muda) Prabowo-Gibran, Arief Rosyid menyebut gagasan Partai Keadilan Sejahtera (PKS) yang menyebut Jakarta tetap menjadi ibu kota negara jika memenangkan Pemilu merupakan pemikiran mundur.

Arief mengatakan, pemindahan ibu kota negara ke Nusantara di Kalimantan Timur sudah disepakati pemerintah dan DPR RI.

Pemindahan ibu kota dari Jakarta itu juga telah dilengkapi keputusan hukum berupa undang-undang.

“Kami yakin betul di situ bahwa pikiran-pikiran yang mundur ini itu tidak akan disenangi sama anak-anak muda,” kata Arief saat ditemui awak media di Sekretariat Tim Kampanye Nasional (TKN) Pemilih Muda Prabowo-Gibran, Menteng, Jakarta Pusat, Minggu (26/11/2023).

Arief mengatakan, karena perpindahan ke ibu kota negara baru sudah menjadi undang-undang, seharusnya para politisi berkomitmen mewujudkan perintah hukum tersebut.

Menurutnya, Indonesia selalu jalan di tempat dan tidak kunjung maju karena politisi yang selalu berbicara mundur.

“Kalau sudah disetujui sebagai sebuah kebijakan ya kita harus konsekuen sama itu,” ujar Arief.

Arief menuturkan, perpindahan ke IKN juga berkaitan dengan upaya meningkatkan pertumbuhan ekonomi nasional.

Saat ini, kata mantan Komisaris PT Bank Syariah Indonesia itu, pertumbuhan ekonomi nasional berada di angka 5 persen.

Untuk menjadi negara maju, setiap tahun pertumbuhan ekonomi harus ada di angka 7 persen.

Baca juga: Jalan Penajam-Buluminung Mulai Dikerjakan demi Akses ke IKN Nusantara Mudah

Baca juga: Daftar 4 Kritik Ganjar dan Anies ke Jokowi, Penegakan Hukum hingga IKN Nusantara, Respon Presiden?