Lebih lanjut ia menyatakan, kalaupun dalam proses maupun rencana pembangunan IKN terjadi banyak kekurangan, maka perlu diperbaiki.

Dia mengungkapkan, tidak ada yang sempurna dari percobaan pertama.

Namun, kesempurnaan tidak akan muncul, dan perbaikan itu tidak akan pernah diketahui jika tidak mencobanya sejak awal.

"Apanya yang mau dikritik? Wong PKB waktu itu setuju, gitu lho. Jadi orang yang konsisten saja, lah gitu kan.

Bahwa masih ada, harus ada perbaikan, ya itu lah artinya sebuah pemerintahan. Harus ada proses," jelas Bahlil.

Baca juga: Studi Banding dan Diskusi IKN di Eropa, Pemisahan Kota Bisnis dan Pusat Pemerintahan

Pernyataan Anies Sebelumnya

Anies Baswedan sebelumnya menyatakan pembangunan IKN justru akan menciptakan ketimpangan baru.

Sebelumnya diberitakan, Anies mengkritik proyek pembangunan Ibu Kota Negara (IKN) Nusantara.

Menurutnya, proyek itu menimbulkan ketimpangan baru.

Hal itu disampaikannya dalam acara Dialog Terbuka Muhammadiyah di Universitas Muhammadiyah Surakarta, Jawa Tengah, Rabu (22/11/2023) yang disiarkan melalui TV Muhammadiyah.

Awalnya, panelis yang merupakan peneliti senior Badan Riset dan Inovasi Nasional (BRIN) Professor Siti Zuhro mempertanyakan apakah pembangunan IKN prospektif untuk Indonesia di masa depan.

Baca juga: Korea Selatan Tertarik dengan Masterplan IKN Nusantara, tak Hanya Fokus pada Pembangunan Fisik

Anies mengatakan, alasan pemerintah saat ini membangun IKN sebagai upaya pemerataan tidak tepat.

"Kalau mau memeratakan Indonesia, maka bangun kota kecil menjadi menengah, kota menengah menjadi besar di seluruh Indonesia.

Bukan hanya membangun satu kota di tengah-tengah hutan, karena membangun satu kota di tengah hutan itu sesungguhnya menimbulkan ketimpangan yang baru," ujar Anies. (*)

Artikel ini telah tayang di Kompas.com dengan judul "IKN di Mata PKB, Dulu Potong Tumpeng agar Rampung 2024, Kini Sebut Pembangunannya Tidak Etis",