TRIBUNKALTIM.CO - Anies Baswedan terus melancarkan kritik terhadap pembangunan Ibu Kota Nusantara atau IKN Nusantara di Kalimantan Timur.
Diketahui, pemindahan Ibu Kota dari Jakarta ke IKN Nusantara merupakan program andalan Presiden Jokowi.
Meski demikian, cawapres Anies Baswedan, yakni Muhaimin Iskandar tampaknya punya pandangan berbeda.
Cak Imin, sapaan Muhaimin Iskandar berkomitmen melanjutkan IKN karena sudah menjadi UU.
Baca juga: 7 Tempat Wisata Fenomenal di Kukar Hingga IKN, Miliki Nuansa Hijau Bak Syurganya Kalimantan
Baca juga: Berkaca 3 Hasil Survei Elektabilitas Capres Terbaru Desember Pilpres 2024 akan Berlangsung 1 Putaran
Terbaru, calon presiden nomor urut 1ini kembali menyinggung pembangunan IKN Nusantara dalam kampanyenya di Karawang, Jawa Barat, Senin (4/11/2023).
Ia menyebut anggaran pembangunan IKN yang besar tidak digunakan untuk kebutuhan yang mendesak atau urgen di Indonesia.
"Saya sering sampaikan ini, kita merasakan sekali betapa anggaran yang begitu besar sering tidak digunakan untuk kebutuhan yang urgen," ujarnya.
"Kita punya kebutuhan-kebutuhan urgen, saya sering pertanyakan membangun IKN hari ini," sambung dia.
Anies mengatakan, anggaran besar seharusnya digunakan untuk membiayai kebutuhan yang mendesak.
Seperti membangun kota yang saat ini belum berkembang, membuat transportasi umum lebih baik dan akses air minum yang menjangkau masyarakat lebih luas.
"Manfaatnya (lebih banyak) mana (digunakan) di banyak kota atau di satu kota IKN?" tanya Anies ke kader Partai Nasdem, dijawab dengan "banyak kota".
Bukan kali pertama Anies menyinggung soal IKN.
Calon presiden nomor urut 1 ini berulang kali menolak pembangunan IKN yang dinilai akan membuat ketimpangan baru di Kalimantan Timur.
Ia juga menyebut IKN bukan solusi pemerataan ekonomi Indonesia karena hanya membangun satu kota baru di tengah-tengah hutan.
Baca juga: Pemerintah Obral Insentif agar ASN Pindah ke IKN Nusantara, KPOOD sebut tak Cukup Menarik Minat ASN
Baca juga: Mulai Muncul Orang Kaya Baru di IKN, OJK Kaltim Minta Investasi di Produk Jasa Keuangan
"Jangan sampai kita membangun hanya di satu lokasi yang justru menimbulkan ketimpangan baru.