Bansos kita tidak akan ambil uang bansos untuk ini," kata Hashim, Rabu (20/12/2023) seperti dikutip TribunKaltim.co dari Tribunnewsc.om di artikel berjudul TKN: Uang Program Makan Siang dan Susu Gratis dari Sumber Dana Baru, Bukan Pangkas Bansos.
Ia menyampaikan bahwa dana program makan siang dan susu gratis akan diambil dari sumber baru.
Akan tetapi, ia tidak bisa merinci dari mana uang tersebut berasal.
"Ini ada dana baru dan bakal dan saya jamin, Prabowo jamin, tim pakar dana ada dan bakal ada," katanya.
Di sisi lain, Hashim memahami dana makan siang dan susu gratis akan mengeluarkan angka yang besar, yakni Rp450 triliun atau tiga kali lipat dari anggaran Kementerian Pertahanan RI.
"Saya bisa katakan bahwa dana untuk ini, program ini akan memakan dana Rp450 T setiap tahun.
Baca juga: Inilah Daftar Pengusaha Elite Sulawesi Selatan di Belakang Prabowo-Gibran di Pilpres 2024
Pak Prabowo menganggap ini penting sekali, begitu penting dana ini tiga kali anggaran pertahanan dan TNI setiap tahun, tiga kali lebih.
Anggaran TNI dan pertahanan Rp137 T dan program untuk makanan gratis Rp450 T," katanya.
Sebelumnya, Juru Bicara Tim Nasional Pemenangan Anies Baswedan-Muhaimin Iskandar (Timnas AMIN) Indra Charismiadji menanggapi program makan siang gratis untuk anak sekolah yang disebut sudah berjalan di 76 negara.
Menurut Indra program makan siang gratis dari capres dan cawapres nomer urut dua merupakan janji politisi untuk kepentingan elektoral semata.
“Inilah perbedaan antara negarawan dengan politisi.
Politisi hanya fokus pada kepentingan elektoral semata, sedangkan negarawan akan taat pada konstitusi karena mengedepankan kepentingan negaranya di atas kepentingan pribadi atau kelompoknya,” kata Indra dalam keterangannya, Senin (11/12/2023).
Kemudian, ia menyebutkan bahwa dalam UUD 1945 pasal 31 ayat 2 tegas dinyatakan bahwa "Setiap warga negara wajib mengikuti pendidikan dasar dan pemerintah wajib membiayainya".
Baca juga: Ucapan Prabowo Ndasmu Etik Jadi Viral, Tokoh Banyumas sebut Ndasmu Bukan Bahasa Keseharian
Menurut data BPS, kata Indra masih sekitar 20 persen anak Indonesia yang hari ini belum bersekolah sampai tingkat sekolah menengah pertama (SMP).
Sebagian besar yang sudah bersekolah pun tidak sepenuhnya dibiayai pemerintah karena bersekolah di sekolah swasta yang tidak mungkin gratis.